The Level of Community Political Participation related to the Elections of the Regent and Deputyregent and Empty Boxes in the Simular Elections in 2024
Abstract
Direct regional head elections can be said to be one of the real forms of implementing regional autonomy, where the people can directly elect the leaders they want directly. This study tries to describe how the level of community political participation is related to the election of the Regent and Deputy Regent as well as the empty box in holding the simultaneous local elections in 2024. This study tries to describe the level of political participation of the community in a substantial and procedural manner through a review of normative literature studies and immediately goes down to see how the residents' enthusiasm for the 2024 simultaneous regional elections and interviewed several residents regarding how they are prepared to face the simultaneous regional elections in the future. It turned out that the formal procedural implementation that went well was not in line with the substantive democracy to be achieved. Democracy will be based on the principle of equality in the sense that every human being is equal; therefore there is no specialization of any particular group or assumption that one is more honorable than another.
Keywords: Simultaneous Pilkada, Empty Column, Voter Participation
References
Chaniago, P. S. (2016). Evaluasi Pilkada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015. Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review, 1(2), 196-211.
David Marsh & Gerry Stoker. 2010. Teori dan Metode Dalam Ilmu Politik. Bandung: Nusa Media. hlm. 82
Dalam jurnal Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kota Denpasar (2020) karya Ni Ketut Arniti,
Dewa Gede Atmadja. 2017. Ilmu Negara. Sejarah, Konsep dan Kajian Kenegaraan. Edisi Revisi. Malang: SetaraPress.
Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol. 2 No. 1, November 2020 www.journal.kpu.go.id
Faktor partisipasi politik Mengutip dari jurnal Partisipasi Politik dan Perilaku Memilih pada Pemilu 2014 (2015) karya RR Emilia Yustiningrum dan Wawan Ichwanuddin,
George Ritzer & Douglas J. Goodman. 2007. Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Kencana. hlm. 394
https://makassar.terkini.id/kpu-soppeng-gagal-capai-target-partisipasi-pemilih-di-pilkada-2020/. Penulis : Farel Haeril, Publish : 17 Des 2020 21:08 WITA
Janedjri M. Gaffar. 2012. Demokrasi Konstitusional. Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD1945.Jakarta:Konpress.
Jimly Asshiddiqie. 2016. Kontitusi Bernegara. Praksis Kenegaraan Yang Bermartabat dan Demokratis. Malang:Setara Press.
Komentar Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jakarta: Sinar Grafika.
-2006. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jilid III. Jakarta: Konstitusi Press.
Miriam Budiardjo. 2010. Dasar Dasar Ilmu Politik, edisi revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Partisipasi Politik Masyarakat: Teori dan Praktik (2016) karya Rahmawati Halim dan Muhlin Lalongan,
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon
Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 tentang putusan pengujian UU No 8 tahun 2015
Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Jakarta: PT. Gramedia Widisarana Indonesia, 2007, hlm. 140
Schumpeter, Joseph. 2003. “Capitalism, Sosialism, and Democracy”. (Ed.) Dahl, Shapiro & Cheibub. The Democracy Sourcebook. London : The MIT Press. Khususnya halaman 05-11.
Sholikin, A. (2015). Deviasi sikap politik elektoral muhammadiyah antara pusat dan daerah (Studi Kasus Sikap Politik Elite Muhammadiyah pada Pilihan Presiden 2014 dan Pilkada 2010 di Sleman dan Maros) (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
Copyright (c) 2022 Hasnawi Haris, Nurharsya Khaer Hanafie, Muh. Said, Fatimah Hidayahni Amin
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
