Eksekusi sebagai Mahkota Lembaga Peradilan

Abstract

Mahkamah atau lembaga peradilan bertugas untuk memutuskan dan menjatuhkan hukuman berdasarkan hukum yang berlaku dalam suatu negara. Eksekusi, yang merupakan pelaksanaan hukuman, biasanya dilakukan oleh lembaga eksekutif atau lembaga pemasyarakatan yang ditunjuk oleh pemerintah. Beberapa faktor penyebab dari kesulitan proses hukum, Kurangnya bukti yang cukup untuk mengungkap pelaku tindak pidana, penegak hukum membutuhkan bukti yang cukup dan kuat. bukti yang tersedia tidak memadai atau sulit dikumpulkan, sehingga menyulitkan proses penyelidikan dan penuntutan. metodologi penelitian dengan pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk mengetahui kesesuaian, konsistensi dan sejarah pelindungan hukum. Hasil penelitian menjawab bahwa kekuatan supremasi hukum menjadi mahkota penegak keadilan sistem hukum di indonesia melalui analisis dari beberapa literature bacaan diperoleh bahwa Untuk mengeksekusi putusan arbitrase, putusan tersebut perlu diakui atau disahkan oleh pengadilan. Pengadilan memastikan bahwa putusan arbitrase memenuhi persyaratan hukum dan prosedural yang berlaku sebelum memberikan pengesahan secara sah. Dengan mengimplementasikan prinsip hukum berdasarkan UU dan ketetapan aturan negara.Lembaga peradilan harus bebas dari tekanan politik, intervensi, atau pengaruh yang dapat memengaruhi keputusan hukum yang obyektif. Hakim dan aparat penegak hukum harus dapat bekerja secara independen, menjunjung tinggi keadilan, dan mendasarkan putusan mereka pada hukum dan fakta yang relevan.

Kata Kunci:  Lembaga Peradilan, Pelaksanaan Hukum, Hukum Indonesia