Jurnal Tana Mana

Hukum Pembuktian: Kekuatan dan Kedudukan Hukum Atas Akta di Bawah Tangan Sebagai Bukti dalam Sengketa Pertanahan di Indonesia

Safruddin Safruddin — 2026-05-21

Tujuan Penelitian ini yakni : 1) Mendeskripsikan Bagaimana pengaturan hukum terkait akta jual tanah dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 2) mendeksripsikan dan menganalisis Bagaimana kedudukan akta jual tanah sebagai alat bukti hukum dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia berdasarkan praktik hukumnya. Metode Penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif/doktrinal dengan mengkaji kaidah, asas, dan norma hukum dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan adalah statute approach dan conceptual approach. Data berupa data sekunder dengan bahan hukum primer. Pengumpulan data melalui studi pustaka, dianalisis deskriptif-analitis dan disimpulkan kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian secara komprehensif ilmiah. Hasil Penelitian, Pengaturan hukum akta jual tanah dalam sistem hukum pertanahan Indonesia menunjukkan adanya fondasi yuridis yang kuat untuk menjamin kepastian, perlindungan, dan kemanfaatan hukum. Akta jual tanah yang dibuat oleh PPAT merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna atas peralihan hak atas tanah, sebagaimana diatur dalam UUPA, PP Nomor 24 Tahun 1997, dan peraturan terkait. Dalam sistem pendaftaran tanah yang menganut prinsip negatif berunsur positif, akta jual tanah menjadi syarat utama balik nama dan penerbitan sertifikat, sekaligus sarana menciptakan tertib administrasi pertanahan dan mencegah sengketa. Sedangkan dalam praktik penyelesaian sengketa pertanahan, akta jual tanah memiliki kedudukan sentral sebagai alat bukti hukum utama, baik dalam proses peradilan maupun non-litigasi. Akta ini membuktikan legalitas peralihan hak, kehendak para pihak, serta pemenuhan prosedur hukum. Namun, keabsahannya dapat dipersoalkan apabila dibuat secara tidak sah, sehingga menegaskan pentingnya kehati-hatian PPAT dalam pembuatannya.

Threshold Kedaruratan Dinamis: Model Integratif Maqāṣid dan Analisis Risiko dalam Dispensasi Kawin

Suriah Pebriyani Jasmin — 2026-05-30

Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi penafsiran “alasan mendesak” dalam dispensasi kawin melalui pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah yang terintegrasi dengan analisis risiko. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan filosofis, yang didukung oleh analisis kritis terhadap praktik peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penafsiran konvensional yang berbasis pada alasan (reason-based adjudication) tidak memadai dalam menjamin perlindungan anak secara optimal, karena cenderung bersifat reaktif dan jangka pendek. Penelitian ini menawarkan Dynamic Emergency Threshold Model, yaitu suatu kerangka penilaian multidimensional yang mengintegrasikan analisis risiko komparatif, proyeksi temporal, dan indeks kualifikasi kedaruratan. Model ini menggeser paradigma penafsiran dari pendekatan berbasis alasan menuju pendekatan berbasis risiko (risk-based adjudication), di mana “alasan mendesak” hanya dapat diakui apabila memenuhi ambang batas kedaruratan yang objektif, terukur, dan berorientasi pada konsekuensi jangka panjang. Dengan demikian, rekonstruksi ini tidak hanya memperkuat kepastian hukum dan mengurangi disparitas putusan, tetapi juga mendorong terwujudnya keadilan substantif yang selaras dengan prinsip perlindungan anak, kesetaraan gender, dan maqāṣid al-syarī‘ah secara holistik.

Implementasi Maqashid Syariah dalam Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Sukoharjo (Analisis Putusan Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Skh)

Yusuf Abdullah Assilmi — 2026-06-02

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi maqashid syariah dalam perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Sukoharjo melalui Putusan Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Skh. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi dokumen berupa putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta literatur hukum Islam dan maqashid syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban KDRT dalam putusan tersebut diwujudkan melalui pengabulan gugatan cerai akibat kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan tergugat terhadap penggugat. Putusan hakim secara substantif telah mencerminkan nilai-nilai maqashid syariah, khususnya perlindungan jiwa (hifz al-nafs), perlindungan kehormatan (hifz al-‘irdh), dan perlindungan keturunan (hifz al-nasl). Namun, implementasi maqashid syariah masih bersifat implisit dan normatif karena hakim lebih menitikberatkan pada pendekatan legal-formal dibandingkan perlindungan komprehensif terhadap korban, seperti pemulihan psikologis, perlindungan lanjutan, dan pemenuhan hak ekonomi korban. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi maqashid syariah dalam praktik peradilan agama perlu diperkuat agar perlindungan hukum terhadap korban KDRT tidak hanya berorientasi pada pemutusan hubungan perkawinan, tetapi juga pada terwujudnya kemaslahatan dan keadilan substantif bagi korban.

Etika Bisnis Islam dalam Usaha Penjualan Ikan Cupang di Kota Makassar: Analisis Nilai Religiusitas dan Keadilan

Muh. Safri — 2026-06-07

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan etika bisnis Islam dalam usaha penjualan ikan cupang di Kota Makassar dengan fokus pada nilai religiusitas dan keadilan yang menjadi landasan perilaku bisnis para pelaku usaha. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui observasi serta wawancara mendalam dengan penjual ikan cupang. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai religiusitas tercermin dalam pemahaman para pelaku usaha bahwa aktivitas bisnis merupakan bagian dari ibadah, yang diwujudkan melalui pelaksanaan kewajiban agama, mencari nafkah secara halal, menjaga kebersihan, serta membantu sesama dalam memperoleh mata pencaharian. Sementara itu, nilai keadilan diwujudkan melalui pemenuhan hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli, keterbukaan informasi mengenai kualitas ikan, penetapan harga yang wajar, serta komitmen menjaga kepercayaan pelanggan. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan etika bisnis Islam tidak dianggap sebagai hambatan dalam menjalankan usaha, melainkan menjadi faktor yang memperkuat kepercayaan konsumen, keberlanjutan usaha, dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi. Dengan demikian, religiusitas dan keadilan merupakan fondasi utama dalam membangun praktik bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam pada usaha penjualan ikan cupang di Kota Makassar.

Kontruksi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Konstitusinal terhadap Korban Kasus Kekerasan Seksual berbasis Gender Online (KGBO)

Mastura Mastura — 2026-06-09

Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional korban Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) dalam kebijakan hukum pidana di Indonesia, serta mengkaji implementasi kebijakan pidana terhadap tindak pidana malicious distribution dan cyber harassment. Perkembangan teknologi informasi telah meningkatkan kasus KGBO, khususnya penyebaran konten intim tanpa persetujuan dan pelecehan berbasis gender melalui media digital, yang berdampak pada pelanggaran hak atas rasa aman, perlindungan diri, dan kebebasan dari diskriminasi sebagaimana dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun implementasinya belum optimal. Efektivitas kebijakan pidana berpengaruh signifikan terhadap perlindungan hak konstitusional korban KGBO, tetapi masih terkendala oleh pembuktian digital, lemahnya perlindungan identitas korban, rendahnya sensitivitas aparat penegak hukum, victim blaming, serta dominannya pendekatan represif dibandingkan pendekatan yang berorientasi pada korban. Selain itu, belum terdapat konstruksi hukum yang terintegrasi antara jaminan hak konstitusional dan kebijakan pidana dalam penanganan kejahatan digital berbasis gender.

Peran Advokat dalam Menaggulangi Ketidakadilan Pembagian Hak Waris Anak dari Pernikahan Sirri di Kecamatan Metro Utara

Sanjung Pratama — 2026-06-12

Pernikahan siri yang sah secara agama namun tidak tercatat oleh negara berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 menimbulkan ketidakpastian hukum keperdataan, khususnya terkait pembagian hak waris anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran advokat dalam menanggulangi ketidakadilan pembagian hak waris anak hasil pernikahan siri di Kecamatan Metro Utara, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan solusi yang ditempuh. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum Islam dan hukum positif pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokat memiliki peran strategis melalui fungsi litigasi, non-litigasi (mediasi), edukatif, dan protektif, yang diimplementasikan dalam bentuk pendampingan permohonan itsbat nikah, penetapan asal-usul anak, serta representasi hukum dalam sengketa waris. Kendala utama yang dihadapi meliputi minimnya literasi hukum masyarakat, ketiadaan dokumen resmi perkawinan, resistensi atau penolakan dari keluarga besar ayah biologis, serta keterbatasan biaya operasional. Solusi yang dilakukan advokat adalah mengoptimalkan jalur mediasi kekeluargaan, menguatkan pembuktian genealogis melalui ilmu pengetahuan dan teknologi (seperti uji DNA), memberikan bantuan hukum struktural, serta melakukan edukasi hukum secara intensif mengenai legalitas itsbat nikah demi kemaslahatan dan perlindungan hak asasi anak.

Analisis Penerapan Good Corporate Governance dan Kepatuhan Hukum Terhadap Kinerja Keuangan PT Kima (Persero) Berdasarkan Dokumen Board Manual

Yakub Yakub — 2026-06-13

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan kepatuhan hukum terhadap kinerja keuangan PT KIMA (Persero) berdasarkan dokumen Board Manual perusahaan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Sumber data utama berasal dari Board Manual PT KIMA (Persero), sedangkan data pendukung diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, dan regulasi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT KIMA telah menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, fairness, dan pengawasan secara sistematis dalam pengelolaan perusahaan. Penerapan prinsip-prinsip tersebut berdampak positif terhadap efektivitas pengawasan, efisiensi operasional, peningkatan kepercayaan stakeholder, serta stabilitas kinerja keuangan perusahaan. Selain itu, kepatuhan hukum dalam penyusunan dan implementasi Board Manual didasarkan pada Undang-Undang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah tentang Perseroan, Keputusan Menteri BUMN mengenai penerapan Good Corporate Governance (GCG), serta pedoman etika bisnis perusahaan. Kepatuhan terhadap regulasi tersebut berperan penting dalam meminimalkan risiko penyimpangan, konflik kepentingan, dan potensi kerugian finansial perusahaan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa penerapan Good Corporate Governance (GCG) yang didukung oleh kepatuhan hukum yang kuat menjadi faktor penting dalam menciptakan tata kelola perusahaan yang profesional, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan pada perusahaan BUMN.

Penanganan Tindak Pidana Narkotika di Kota Tarakan: Analisis Empiris di Wilayah Perbatasan

Eva Albatun Nabilah — 2026-06-14

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah perbatasan menjadi tantangan serius bagi penegakan hukum di Indonesia. Kota Tarakan memiliki kerentanan tinggi terhadap peredaran narkotika lintas negara karena berbatasan langsung dengan Malaysia dan didominasi wilayah perairan. Penelitian ini bertujuan menganalisis penanganan tindak pidana narkotika di Kota Tarakan, efektivitas koordinasi antar aparat penegak hukum, serta implementasi rehabilitasi dan pencegahan dalam perspektif Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT). Penelitian menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dengan Kepolisian, BNNP Kaltara, Kejaksaan Negeri Tarakan, dan Pengadilan Negeri Tarakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antar lembaga telah berjalan, namun masih terkendala keterbatasan laboratorium forensik, minimnya fasilitas rehabilitasi, lemahnya pengawasan perbatasan, dan faktor sosial-ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan infrastruktur, rehabilitasi, pengawasan berbasis teknologi, dan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan narkotika.

Dialektika Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia: Hakekat serta Implikasi Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama

Muhammad Nasir — 2026-06-20

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis esensi filosofis, dinamika implementasi, serta dampak dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama dalam konteks harmonisasi hukum Islam dan standar hak asasi manusia internasional. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji pergeseran makna dispensasi perkawinan dari instrumen yang bersifat pengecualian (emergency exit) menjadi bentuk legitimasi prosedural, beserta implikasinya terhadap perlindungan hak-hak anak. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan sosio-legal. Pendekatan ini dilakukan melalui analisis peraturan perundang-undangan, perbandingan dengan instrumen internasional seperti Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC), serta kajian terhadap putusan pengadilan. Data diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder, serta didukung oleh wawancara mendalam dengan para hakim guna memahami konstruksi penalaran hukum yang diterapkan dalam praktik.Hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran yang signifikan dalam praktik dispensasi perkawinan. Secara ontologis, dispensasi tidak lagi berfungsi sebagai mekanisme darurat yang terbatas, melainkan kerap menjadi sarana legitimasi perkawinan usia dini. Secara epistemologis, terdapat ketegangan antara pendekatan legalistik dan perlindungan hak-hak anak, di mana konsep maslahah cenderung diterapkan secara pragmatis. Secara aksiologis, meskipun harmonisasi prosedural dengan standar internasional telah tercapai, praktik yang berlangsung masih menghasilkan “ilusi sinkronisasi” karena belum mampu mewujudkan keadilan substantif. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang menggabungkan perspektif maqāṣid al-syarī‘ah progresif dengan kerangka hak asasi manusia internasional dalam menganalisis putusan pengadilan melalui lensa sosio-legal. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya rekonstruksi paradigma hukum menuju pendekatan yang lebih humanis, sistemik, dan berorientasi pada martabat kemanusiaan (karāmah insāniyyah), sehingga dispensasi perkawinan benar-benar berfungsi sebagai instrumen keadilan dan bukan sekadar prosedur legal formal.

Politik Perdagangan Kedelai Indonesia dan Prospek Pasar Global: Potensi dan Kontribusi Lampung

Rahayu Lestari — 2026-06-25

Ketergantungan kedelai Indonesia mencerminkan persoalan resiliensi pangan dalam struktur ekonomi politik internasional, sekaligus isu keadilan distribusi dan kemaslahatan yang relevan dengan hukum ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara ketergantungan impor, diversifikasi pasokan, peluang pasar produk turunan kedelai, dan kontribusi Lampung dalam memperkuat produksi domestik. Dengan pendekatan kualitatif berbasis telaah dokumen kebijakan, data perdagangan, dan literatur akademik, kajian ini menempatkan kedelai sebagai komoditas strategis yang dipengaruhi relasi kuasa pasar global, diplomasi komoditas, dan tata kelola pangan nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 97% kebutuhan kedelai Indonesia masih dipenuhi melalui impor, terutama dari Amerika Serikat, Brasil, dan Argentina, sehingga meningkatkan kerentanan terhadap volatilitas harga, gangguan pasokan, nilai tukar, dan tekanan geopolitik. Pada tingkat subnasional, Lampung berkontribusi sekitar 2,54% terhadap produksi kedelai nasional atau ±17.470 ton pada periode 2015–2019. Temuan ini menegaskan bahwa diversifikasi pasokan ke Asia, Eropa Timur, Amerika Latin, dan Afrika perlu dipadukan dengan penguatan produksi daerah, perbaikan lahan masam, varietas adaptif, tumpangsari, dan hilirisasi produk turunan. Secara konseptual, artikel ini mengisi celah kajian dengan mempertautkan politik perdagangan, kapasitas daerah, dan prinsip kemaslahatan. Integrasi ekonomi politik internasional dan hukum ekonomi Islam menjadi dasar tata kelola kedelai yang lebih resilien, adil, dan berkelanjutan bagi kedaulatan pangan nasional jangka panjang Indonesia.

Analisis Penerapan Prinsip Dasar Muamalah terhadap Penyaluran Dana Infak Pembangunan: Studi Pada Pondok Tahfidz Al-Qur’an Al Fayyad Maros

Aristan Aristan — 2026-07-02

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip dasar muamalah terhadap penyaluran dana infak pembangunan di Pondok Tahfidz Al-Qur’an Al Fayyad Maros. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang dipadukan dengan pendekatan normatif syar’i dan sosiologis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dengan pengurus dan pengelola pondok. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan teknik triangulasi untuk menjamin validitas data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran dana infak pembangunan di Pondok Tahfidz Al-Qur’an Al Fayyad Maros telah mengimplementasikan prinsip-prinsip dasar muamalah yang meliputi prinsip mubah, keadilan, dan saling menguntungkan. Prinsip mubah tercermin pada kebolehan penghimpunan dan penyaluran dana infak untuk pembangunan sarana pendidikan Islam selama tidak mengandung unsur yang dilarang syariat. Prinsip keadilan diwujudkan melalui pengelolaan dana yang amanah, transparan, dan sesuai dengan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Adapun prinsip saling menguntungkan terlihat dari manfaat yang diperoleh oleh donatur berupa pahala dan keberkahan, serta manfaat yang diterima pondok dalam bentuk dukungan pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa aspek transparansi dan penyampaian informasi kepada para donatur masih perlu ditingkatkan guna memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan dana infak pembangunan perlu terus mengedepankan prinsip-prinsip muamalah Islam agar tujuan kemaslahatan dan keberlanjutan pembangunan lembaga pendidikan Islam dapat tercapai secara optimal.

Mediasi dan Wasiat Wajibah dalam Sengketa Kewarisan Pluralistik: Perlindungan Anak Angkat dan Anggota Keluarga Beda Agama di Indonesia

Muhibbussabry Muhibbussabry — 2026-07-05

Sengketa kewarisan yang melibatkan anak angkat dan anggota keluarga beda agama memperlihatkan kompleksitas pluralisme hukum di Indonesia. Dalam hukum kewarisan Islam, anak angkat tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua angkat, sedangkan perbedaan agama menjadi salah satu penghalang kewarisan. Namun, perkembangan hukum nasional melalui konsep wasiat wajibah membuka ruang perlindungan bagi pihak yang secara normatif terhalang mewaris, tetapi secara sosial memiliki relasi kekeluargaan dengan pewaris. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan anak angkat dan anggota keluarga beda agama dalam sistem kewarisan Indonesia, mengkaji fungsi wasiat wajibah sebagai instrumen keadilan substantif, serta merumuskan mediasi sebagai model penyelesaian sengketa kewarisan pluralistik. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dianalisis secara deskriptif-analitis dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi dapat dikonstruksikan sebagai ruang integratif yang mempertemukan kepastian hukum, keadilan substantif, dan rekonsiliasi keluarga. Dalam konstruksi tersebut, wasiat wajibah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen distribusi harta, tetapi juga sebagai sarana pengakuan hukum terhadap relasi sosial yang terbentuk antara pewaris dan pihak yang terhalang mewaris. Dengan demikian, mediasi dan wasiat wajibah dapat menjadi model penyelesaian sengketa kewarisan yang lebih adaptif, humanis, dan relevan dengan realitas masyarakat Indonesia yang pluralistik.

Kebiasaan Job-Hopping Generasi Z sebagai Tantangan Perlindungan Hukum dalam Hubungan Kerja berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia

Eko Mediantoro — 2026-07-08

The increasingly prevalent phenomenon of job-hopping among Generation Z has introduced new dynamics into employment relationships in Indonesia. The characteristics of Generation Z, which tend to prioritize flexibility, self-development, work–life balance, and a work environment aligned with personal values, have contributed to a high level of labor mobility within relatively short periods. This condition has implications for the declining stability of employment relationships, the increased use of fixed-term employment agreements, and the emergence of legal uncertainty in the implementation of employment contracts. From a labor law perspective, the practice of job-hopping constitutes not only a sociological issue but also raises juridical challenges concerning the provision of balanced legal protection for both employees and employers. This study aims to analyze how the high prevalence of job-hopping among Generation Z affects the stability of employment relationships and generates uncertainty in the execution of employment contracts, as well as to examine how labor law norms regulate and ensure balanced legal protection for employers and employees in response to this phenomenon. This research employs a normative juridical method with a statute approach, conceptual approach, and analytical approach. The findings indicate that Indonesian labor regulations, in principle, have incorporated the doctrines of legal certainty and the balance of interests between the parties; however, they have not yet been fully responsive to the dynamic work patterns of Generation Z. Accordingly, adaptive interpretation and the strengthening of labor policies are required to ensure that labor flexibility can coexist with legal protection and the sustainability of fair industrial relations.

Mekanisme Pengawasan dan Tantangan Implementasi UU PPRT di Ranah Privat: Tinjauan Teori Perlindungan Hukum

Rahma Septiani — 2026-07-08

The enactment of Law No. 2 of 2026 on the Protection of Domestic Workers (PPRT Law) marks a significant step toward providing legal certainty for domestic workers in Indonesia. However, a notable gap persists between statutory provisions and ground realities due to the inherently closed nature of household spaces. This study aims to examine the functioning of the law’s supervision mechanisms and identify obstacles in implementing employment contracts within domestic settings. Employing normative legal research and analyzing policy documents (2022–2026), the study finds that the PPRT Law’s effectiveness remains constrained by workers’ weak bargaining power, the absence of standardized employment contracts, and the cultural perception of households as private domains exempt from external oversight. A critical limitation is that the designed supervision mechanisms struggle to detect violations occurring behind closed doors. Consequently, legal protection tends to operate reactively after rights are infringed, rather than preventively. To ensure substantive protection, concrete measures are required, including the issuance of standardized contract guidelines and structured training for community-level mediators (RT/RW).

Tanggung Jawab Hukum Korporasi Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Akibat Penahanan Ijazah Pekerja dalam Hubungan Kerja

Defry Tirta Tulangow — 2026-07-11

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan hukum (comparative approach). Kerangka teori yang digunakan disusun secara berjenjang, meliputi grand theory berupa Teori Negara Hukum dan Teori Hak Asasi Manusia, middle range theory berupa Teori Tanggung Jawab Hukum dan Teori Akuntabilitas Korporasi (Corporate Accountability), serta applied theory berupa Teori Perlindungan Hukum dan Teori Kepastian Hukum, yang masing-masing diterapkan secara berbeda pada setiap rumusan masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penahanan ijazah pekerja dapat dikonstruksikan sebagai pelanggaran HAM apabila dilakukan tanpa kerelaan yang otonom dan proporsional dari pekerja; bentuk pertanggungjawaban hukum korporasi bersifat majemuk, meliputi pertanggungjawaban perdata, administratif, dan dalam batas tertentu pertanggungjawaban yang bersumber dari prinsip bisnis dan HAM (business and human rights); serta konsep ideal pengaturan ke depan memerlukan harmonisasi pengaturan eksplisit larangan penahanan dokumen pribadi pekerja dalam peraturan ketenagakerjaan yang terintegrasi dengan prinsip pelindungan data pribadi dan HAM. Penelitian ini diharapkan memberikan kebaruan (novelty) berupa kerangka analisis multi-teori yang menjembatani disiplin hukum ketenagakerjaan, hukum perusahaan, dan hukum HAM yang selama ini cenderung dikaji secara terpisah.

Efektivitas Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Pinjaman Online di Kota Makassar

Alfiyyah Salsabila Rudi — 2026-07-15

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas perlindungan data pribadi dalam transaksi pinjaman online di Kota Makassar serta Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas perlindungan data pribadi dalam transaksi pinjaman online di Kota Makassar Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (penelitian hukum mom doctrinal). Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat. Jenis data hukum yang digunakan meliputi data hukum primer berupa peraturan perundang-undangan seperti No. 8 Tahun 1999 dan No. 11 Tahun 2008, data hukum sekunder seperti buku dan jurnal hukum, serta data hukum tersier berupa kamus dan bahan penunjang lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan data pribadi dalam transaksi pinjaman online di Kota Makassar dinilai masih kurang optimal. Meski layanan ini diminati karena kemudahan dan kecepatan, kekhawatiran terhadap penyalahgunaan data pribadi tetap tinggi. Dan Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas perlindungan data pribadi dalam transaksi pinjaman online di Kota Makassar meliputi faktor internal dan eksternal, seperti rendahnya literasi digital, lemahnya sistem keamanan dan kepatuhan penyelenggara, serta belum optimalnya regulasi, pengawasan, kondisi ekonomi, dan budaya privasi, yang secara keseluruhan menyebabkan perlindungan data pribadi belum efektif. Rekomendasi penelitian bahwa sebaiknya efektivitas perlindungan data pribadi dalam transaksi pinjaman online ditingkatkan dengan mendorong penyedia layanan agar lebih transparan dalam penggunaan dan penyimpanan data, serta memperkuat sistem keamanan teknologi. Pemerintah dan lembaga terkait juga perlu mengedukasi masyarakat tentang hak perlindungan data pribadi, regulasi yang berlaku, dan mekanisme pelaporan pelanggaran. Sebaiknya faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas perlindungan data pribadi dalam transaksi pinjaman online di Makassar diperlukan peningkatan literasi digital, penguatan pengawasan dan regulasi, serta perbaikan sistem keamanan dan budaya privasi masyarakat guna meningkatkan efektivitas perlindungan data pribadi dalam transaksi pinjaman online di Kota Makassar.

Pertanggungjawaban Kepolisian Dalam Perkara Salah Tangkap Dalam Perspektif Kepastian Hukum

Febrian Andri — 2026-07-17

This journal examines police accountability in wrongful arrest cases from the standpoint of legal certainty. Wrongful arrest is a serious problem in law enforcement because a person may be deprived of liberty without sufficient legal grounds. Such a situation may arise from mistaken identity, weak verification of evidence, procedural negligence, or excessive use of authority. This study aims to describe the forms of police responsibility and the legal protection available to victims. The research uses a normative legal method through statutory and conceptual approaches. The discussion shows that officers who violate legal procedures may be subject to administrative, ethical, criminal, and civil responsibility. At the same time, the state has an obligation to ensure the restoration of victims through rehabilitation, recovery of reputation, and compensation. Therefore, careful, transparent, and procedure-based law enforcement is essential to prevent wrongful arrests and maintain public confidence in the police institution

Analisis Permasalahan Pengembangan Sumber Daya Insani Industri Halal di Sulawesi Selatan Berbasis Studi Literatur Dan Dokumen Kebijakan

Wardah Jafar — 2026-07-19

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan pengembangan sumber daya insani (SDI) industri halal di Sulawesi Selatan berdasarkan studi literatur dan dokumen kebijakan serta merumuskan model penguatan SDI yang relevan dalam mendukung pengembangan ekosistem industri halal daerah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain library research dan analisis dokumen. Data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Kementerian Agama, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, publikasi Badan Pusat Statistik, artikel jurnal nasional dan internasional, buku ilmiah, serta berbagai dokumen kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya insani, sertifikasi halal, UMKM, dan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Analisis data dilakukan menggunakan teknik content analysis melalui proses reduksi data, kategorisasi tema, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan SDI industri halal di Sulawesi Selatan masih menghadapi berbagai permasalahan multidimensional, meliputi rendahnya literasi halal pelaku UMKM, keterbatasan kompetensi administratif dan digital, belum meratanya pendampingan halal, lemahnya implementasi SJPH pasca-sertifikasi, belum optimalnya integrasi kelembagaan, serta belum kuatnya keterkaitan sertifikasi halal dengan peningkatan daya saing UMKM. Sebagai solusi, penelitian ini menawarkan Model Penguatan SDI Halal Berbasis 4K yang terdiri atas Kompetensi, Klinik Halal, Kolaborasi, dan Kontrol. Model ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas sumber daya insani secara berkelanjutan melalui peningkatan kompetensi, penyediaan layanan pendampingan, penguatan sinergi antarpemangku kepentingan, serta pembinaan pasca-sertifikasi sehingga mendukung terwujudnya ekosistem industri halal yang lebih kompetitif, adaptif, dan berkelanjutan di Sulawesi Selatan.

Efektivitas Kinerja Aparat Penegak Hukum dan Inspektorat dalam Pemberantasan Korupsi APBDes di Kabupaten Bone

Yusniar Yusniar — 2026-07-24

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kinerja Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Kejaksaan Negeri (Kejari) Bone, serta sinergisitasnya dengan Inspektorat Daerah Kabupaten Bone dalam strategi pencegahan dan penindakan korupsi APBDes. Menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan studi kasus penahanan tersangka korupsi Dana Desa oleh Kejari Bone, penelitian ini menemukan bahwa penegakan hukum yang bersifat represif telah berjalan progresif melalui penetapan tersangka dan perhitungan kerugian negara yang akurat oleh Inspektorat. Namun, fungsi preventif (pencegahan) masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan personel pengawas, luasnya wilayah geografis Kabupaten Bone, serta minimnya transparansi administratif di tingkat desa. Diperlukan penguatan regulasi pengawasan berbasis digital serta revitalisasi peran pembinaan oleh APIP demi meminimalkan celah korupsi.

Perlindungan Hukum Tanah Wakaf yang Belum Bersertipikat dalam Mencegah Penguasaan oleh Ahli Waris dan Pihak Ketiga

Syamsul Rijal — 2026-07-24

Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi perlindungan hukum terhadap tanah wakaf yang belum bersertipikat serta merumuskan rekonstruksi perlindungan hukum yang dapat mencegah penguasaan oleh ahli waris dan pihak ketiga. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, hasil penelitian, dan pendapat ahli. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif menggunakan penalaran deduktif serta penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah yang telah diwakafkan secara sah berubah menjadi benda wakaf sejak ikrar dilakukan dan tidak lagi menjadi bagian dari harta warisan. Namun, perlindungan hukum yang berlaku masih lemah karena sistem pendaftaran bersifat pasif, belum tersedia pencatatan sementara, pelaksanaan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf dan isbat wakaf belum optimal, data antarlembaga belum terintegrasi, serta belum jelasnya ukuran iktikad baik pihak ketiga. Rekonstruksi perlindungan hukum perlu dilakukan melalui pendataan aktif, pencatatan sementara sejak adanya bukti awal wakaf, integrasi data antarlembaga, penyederhanaan legalisasi wakaf lama, penguatan kewajiban pemeriksaan oleh pihak ketiga, dan penyelesaian sengketa yang berorientasi pada pemulihan status serta fungsi tanah wakaf. Dengan demikian, kelemahan administrasi tidak boleh menghapus status wakaf yang dapat dibuktikan, dan negara harus menjamin perlindungan tanah wakaf secara preventif, terpadu, dan berkelanjutan.

Kepastian Hukum Hak Milik atas Tanah pada Wilayah yang Teridentifikasi Memiliki Potensi Sumber Daya Alam Strategis

Munira Munira — 2026-07-26

Kepastian hukum terhadap hak milik atas tanah pada wilayah yang teridentifikasi memiliki potensi sumber daya alam strategis masih menghadapi persoalan normatif karena belum terdapat pengaturan yang secara eksplisit mengatur status hukum maupun bentuk perlindungan hukum sebelum dilaksanakannya pengadaan tanah atau kegiatan pemanfaatan sumber daya alam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai hak milik atas tanah pada wilayah yang teridentifikasi memiliki potensi sumber daya alam strategis serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang tersedia dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik interpretasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan yang berlaku telah mengakui dan melindungi hak milik atas tanah serta kewenangan negara dalam menguasai sumber daya alam, tetapi belum mengatur secara tegas kedudukan hak milik pada tahap identifikasi potensi sumber daya alam strategis. Perlindungan hukum yang tersedia masih bersifat represif dan baru diberikan setelah adanya penetapan lokasi, pemberian izin, atau pelaksanaan pengadaan tanah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan harmonisasi regulasi melalui pembentukan norma yang secara eksplisit mengatur perlindungan hukum preventif, partisipasi masyarakat, keterbukaan informasi, serta kepastian status hak milik sejak tahap identifikasi wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam strategis guna mewujudkan keseimbangan antara kepentingan pembangunan nasional dan perlindungan hak konstitusional warga negara

Pergeseran Paradigma dari Power-Oriented ke Service-Oriented Governance pada Pemerintah Kota Samarinda

Intan Purbaningrum — 2026-07-26

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pergeseran paradigma tersebut pada Pemerintah Kota Samarinda, faktor-faktor yang mendorong transformasi, serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui studi literatur, analisis dokumen kebijakan, serta berbagai sumber yang relevan dengan reformasi birokrasi dan pelayanan publik di Kota Samarinda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Samarinda telah melakukan berbagai upaya transformasi melalui reformasi birokrasi, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan transparansi, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Pergeseran ini tercermin dari meningkatnya orientasi pelayanan dalam berbagai sektor, termasuk administrasi kependudukan, perizinan, kesehatan, dan pelayanan berbasis teknologi informasi. Namun demikian, implementasi service-oriented governance masih menghadapi sejumlah kendala, seperti budaya birokrasi yang masih berorientasi pada kekuasaan, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta belum meratanya kualitas pelayanan antar perangkat daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan reformasi birokrasi, peningkatan kompetensi aparatur, pengembangan sistem pelayanan digital yang terintegrasi, serta perluasan partisipasi masyarakat guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Pergeseran paradigma ini menjadi fondasi penting dalam mendukung terwujudnya pemerintahan daerah yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan selaras dengan prinsip-prinsip good governance.