Jurnal Tana Mana

Hukum Pembuktian: Kekuatan dan Kedudukan Hukum Atas Akta di Bawah Tangan Sebagai Bukti dalam Sengketa Pertanahan di Indonesia

Safruddin Safruddin — 2026-05-21

Tujuan Penelitian ini yakni : 1) Mendeskripsikan Bagaimana pengaturan hukum terkait akta jual tanah dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 2) mendeksripsikan dan menganalisis Bagaimana kedudukan akta jual tanah sebagai alat bukti hukum dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia berdasarkan praktik hukumnya. Metode Penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif/doktrinal dengan mengkaji kaidah, asas, dan norma hukum dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan adalah statute approach dan conceptual approach. Data berupa data sekunder dengan bahan hukum primer. Pengumpulan data melalui studi pustaka, dianalisis deskriptif-analitis dan disimpulkan kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian secara komprehensif ilmiah. Hasil Penelitian, Pengaturan hukum akta jual tanah dalam sistem hukum pertanahan Indonesia menunjukkan adanya fondasi yuridis yang kuat untuk menjamin kepastian, perlindungan, dan kemanfaatan hukum. Akta jual tanah yang dibuat oleh PPAT merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna atas peralihan hak atas tanah, sebagaimana diatur dalam UUPA, PP Nomor 24 Tahun 1997, dan peraturan terkait. Dalam sistem pendaftaran tanah yang menganut prinsip negatif berunsur positif, akta jual tanah menjadi syarat utama balik nama dan penerbitan sertifikat, sekaligus sarana menciptakan tertib administrasi pertanahan dan mencegah sengketa. Sedangkan dalam praktik penyelesaian sengketa pertanahan, akta jual tanah memiliki kedudukan sentral sebagai alat bukti hukum utama, baik dalam proses peradilan maupun non-litigasi. Akta ini membuktikan legalitas peralihan hak, kehendak para pihak, serta pemenuhan prosedur hukum. Namun, keabsahannya dapat dipersoalkan apabila dibuat secara tidak sah, sehingga menegaskan pentingnya kehati-hatian PPAT dalam pembuatannya.

Threshold Kedaruratan Dinamis: Model Integratif Maqāṣid dan Analisis Risiko dalam Dispensasi Kawin

Suriah Pebriyani Jasmin — 2026-05-30

Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi penafsiran “alasan mendesak” dalam dispensasi kawin melalui pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah yang terintegrasi dengan analisis risiko. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan filosofis, yang didukung oleh analisis kritis terhadap praktik peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penafsiran konvensional yang berbasis pada alasan (reason-based adjudication) tidak memadai dalam menjamin perlindungan anak secara optimal, karena cenderung bersifat reaktif dan jangka pendek. Penelitian ini menawarkan Dynamic Emergency Threshold Model, yaitu suatu kerangka penilaian multidimensional yang mengintegrasikan analisis risiko komparatif, proyeksi temporal, dan indeks kualifikasi kedaruratan. Model ini menggeser paradigma penafsiran dari pendekatan berbasis alasan menuju pendekatan berbasis risiko (risk-based adjudication), di mana “alasan mendesak” hanya dapat diakui apabila memenuhi ambang batas kedaruratan yang objektif, terukur, dan berorientasi pada konsekuensi jangka panjang. Dengan demikian, rekonstruksi ini tidak hanya memperkuat kepastian hukum dan mengurangi disparitas putusan, tetapi juga mendorong terwujudnya keadilan substantif yang selaras dengan prinsip perlindungan anak, kesetaraan gender, dan maqāṣid al-syarī‘ah secara holistik.

Implementasi Maqashid Syariah dalam Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Sukoharjo (Analisis Putusan Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Skh)

Yusuf Abdullah Assilmi — 2026-06-02

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi maqashid syariah dalam perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Sukoharjo melalui Putusan Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Skh. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi dokumen berupa putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta literatur hukum Islam dan maqashid syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban KDRT dalam putusan tersebut diwujudkan melalui pengabulan gugatan cerai akibat kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan tergugat terhadap penggugat. Putusan hakim secara substantif telah mencerminkan nilai-nilai maqashid syariah, khususnya perlindungan jiwa (hifz al-nafs), perlindungan kehormatan (hifz al-‘irdh), dan perlindungan keturunan (hifz al-nasl). Namun, implementasi maqashid syariah masih bersifat implisit dan normatif karena hakim lebih menitikberatkan pada pendekatan legal-formal dibandingkan perlindungan komprehensif terhadap korban, seperti pemulihan psikologis, perlindungan lanjutan, dan pemenuhan hak ekonomi korban. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi maqashid syariah dalam praktik peradilan agama perlu diperkuat agar perlindungan hukum terhadap korban KDRT tidak hanya berorientasi pada pemutusan hubungan perkawinan, tetapi juga pada terwujudnya kemaslahatan dan keadilan substantif bagi korban.

Etika Bisnis Islam dalam Usaha Penjualan Ikan Cupang di Kota Makassar: Analisis Nilai Religiusitas dan Keadilan

Muh. Safri — 2026-06-07

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan etika bisnis Islam dalam usaha penjualan ikan cupang di Kota Makassar dengan fokus pada nilai religiusitas dan keadilan yang menjadi landasan perilaku bisnis para pelaku usaha. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui observasi serta wawancara mendalam dengan penjual ikan cupang. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai religiusitas tercermin dalam pemahaman para pelaku usaha bahwa aktivitas bisnis merupakan bagian dari ibadah, yang diwujudkan melalui pelaksanaan kewajiban agama, mencari nafkah secara halal, menjaga kebersihan, serta membantu sesama dalam memperoleh mata pencaharian. Sementara itu, nilai keadilan diwujudkan melalui pemenuhan hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli, keterbukaan informasi mengenai kualitas ikan, penetapan harga yang wajar, serta komitmen menjaga kepercayaan pelanggan. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan etika bisnis Islam tidak dianggap sebagai hambatan dalam menjalankan usaha, melainkan menjadi faktor yang memperkuat kepercayaan konsumen, keberlanjutan usaha, dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi. Dengan demikian, religiusitas dan keadilan merupakan fondasi utama dalam membangun praktik bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam pada usaha penjualan ikan cupang di Kota Makassar.

Kontruksi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Konstitusinal terhadap Korban Kasus Kekerasan Seksual berbasis Gender Online (KGBO)

Mastura Mastura — 2026-06-09

Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional korban Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) dalam kebijakan hukum pidana di Indonesia, serta mengkaji implementasi kebijakan pidana terhadap tindak pidana malicious distribution dan cyber harassment. Perkembangan teknologi informasi telah meningkatkan kasus KGBO, khususnya penyebaran konten intim tanpa persetujuan dan pelecehan berbasis gender melalui media digital, yang berdampak pada pelanggaran hak atas rasa aman, perlindungan diri, dan kebebasan dari diskriminasi sebagaimana dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun implementasinya belum optimal. Efektivitas kebijakan pidana berpengaruh signifikan terhadap perlindungan hak konstitusional korban KGBO, tetapi masih terkendala oleh pembuktian digital, lemahnya perlindungan identitas korban, rendahnya sensitivitas aparat penegak hukum, victim blaming, serta dominannya pendekatan represif dibandingkan pendekatan yang berorientasi pada korban. Selain itu, belum terdapat konstruksi hukum yang terintegrasi antara jaminan hak konstitusional dan kebijakan pidana dalam penanganan kejahatan digital berbasis gender.

Peran Advokat dalam Menaggulangi Ketidakadilan Pembagian Hak Waris Anak dari Pernikahan Sirri di Kecamatan Metro Utara

Sanjung Pratama — 2026-06-12

Pernikahan siri yang sah secara agama namun tidak tercatat oleh negara berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 menimbulkan ketidakpastian hukum keperdataan, khususnya terkait pembagian hak waris anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran advokat dalam menanggulangi ketidakadilan pembagian hak waris anak hasil pernikahan siri di Kecamatan Metro Utara, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan solusi yang ditempuh. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum Islam dan hukum positif pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokat memiliki peran strategis melalui fungsi litigasi, non-litigasi (mediasi), edukatif, dan protektif, yang diimplementasikan dalam bentuk pendampingan permohonan itsbat nikah, penetapan asal-usul anak, serta representasi hukum dalam sengketa waris. Kendala utama yang dihadapi meliputi minimnya literasi hukum masyarakat, ketiadaan dokumen resmi perkawinan, resistensi atau penolakan dari keluarga besar ayah biologis, serta keterbatasan biaya operasional. Solusi yang dilakukan advokat adalah mengoptimalkan jalur mediasi kekeluargaan, menguatkan pembuktian genealogis melalui ilmu pengetahuan dan teknologi (seperti uji DNA), memberikan bantuan hukum struktural, serta melakukan edukasi hukum secara intensif mengenai legalitas itsbat nikah demi kemaslahatan dan perlindungan hak asasi anak.

Analisis Penerapan Good Corporate Governance dan Kepatuhan Hukum Terhadap Kinerja Keuangan PT Kima (Persero) Berdasarkan Dokumen Board Manual

Yakub Yakub — 2026-06-13

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan kepatuhan hukum terhadap kinerja keuangan PT KIMA (Persero) berdasarkan dokumen Board Manual perusahaan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Sumber data utama berasal dari Board Manual PT KIMA (Persero), sedangkan data pendukung diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, dan regulasi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT KIMA telah menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, fairness, dan pengawasan secara sistematis dalam pengelolaan perusahaan. Penerapan prinsip-prinsip tersebut berdampak positif terhadap efektivitas pengawasan, efisiensi operasional, peningkatan kepercayaan stakeholder, serta stabilitas kinerja keuangan perusahaan. Selain itu, kepatuhan hukum dalam penyusunan dan implementasi Board Manual didasarkan pada Undang-Undang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah tentang Perseroan, Keputusan Menteri BUMN mengenai penerapan Good Corporate Governance (GCG), serta pedoman etika bisnis perusahaan. Kepatuhan terhadap regulasi tersebut berperan penting dalam meminimalkan risiko penyimpangan, konflik kepentingan, dan potensi kerugian finansial perusahaan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa penerapan Good Corporate Governance (GCG) yang didukung oleh kepatuhan hukum yang kuat menjadi faktor penting dalam menciptakan tata kelola perusahaan yang profesional, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan pada perusahaan BUMN.

Penanganan Tindak Pidana Narkotika di Kota Tarakan: Analisis Empiris di Wilayah Perbatasan

Eva Albatun Nabilah — 2026-06-14

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah perbatasan menjadi tantangan serius bagi penegakan hukum di Indonesia. Kota Tarakan memiliki kerentanan tinggi terhadap peredaran narkotika lintas negara karena berbatasan langsung dengan Malaysia dan didominasi wilayah perairan. Penelitian ini bertujuan menganalisis penanganan tindak pidana narkotika di Kota Tarakan, efektivitas koordinasi antar aparat penegak hukum, serta implementasi rehabilitasi dan pencegahan dalam perspektif Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT). Penelitian menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dengan Kepolisian, BNNP Kaltara, Kejaksaan Negeri Tarakan, dan Pengadilan Negeri Tarakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antar lembaga telah berjalan, namun masih terkendala keterbatasan laboratorium forensik, minimnya fasilitas rehabilitasi, lemahnya pengawasan perbatasan, dan faktor sosial-ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan infrastruktur, rehabilitasi, pengawasan berbasis teknologi, dan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan narkotika.

Dialektika Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia: Hakekat serta Implikasi Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama

Muhammad Nasir — 2026-06-20

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis esensi filosofis, dinamika implementasi, serta dampak dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama dalam konteks harmonisasi hukum Islam dan standar hak asasi manusia internasional. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji pergeseran makna dispensasi perkawinan dari instrumen yang bersifat pengecualian (emergency exit) menjadi bentuk legitimasi prosedural, beserta implikasinya terhadap perlindungan hak-hak anak. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan sosio-legal. Pendekatan ini dilakukan melalui analisis peraturan perundang-undangan, perbandingan dengan instrumen internasional seperti Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC), serta kajian terhadap putusan pengadilan. Data diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder, serta didukung oleh wawancara mendalam dengan para hakim guna memahami konstruksi penalaran hukum yang diterapkan dalam praktik.Hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran yang signifikan dalam praktik dispensasi perkawinan. Secara ontologis, dispensasi tidak lagi berfungsi sebagai mekanisme darurat yang terbatas, melainkan kerap menjadi sarana legitimasi perkawinan usia dini. Secara epistemologis, terdapat ketegangan antara pendekatan legalistik dan perlindungan hak-hak anak, di mana konsep maslahah cenderung diterapkan secara pragmatis. Secara aksiologis, meskipun harmonisasi prosedural dengan standar internasional telah tercapai, praktik yang berlangsung masih menghasilkan “ilusi sinkronisasi” karena belum mampu mewujudkan keadilan substantif. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang menggabungkan perspektif maqāṣid al-syarī‘ah progresif dengan kerangka hak asasi manusia internasional dalam menganalisis putusan pengadilan melalui lensa sosio-legal. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya rekonstruksi paradigma hukum menuju pendekatan yang lebih humanis, sistemik, dan berorientasi pada martabat kemanusiaan (karāmah insāniyyah), sehingga dispensasi perkawinan benar-benar berfungsi sebagai instrumen keadilan dan bukan sekadar prosedur legal formal.

Politik Perdagangan Kedelai Indonesia dan Prospek Pasar Global: Potensi dan Kontribusi Lampung

Rahayu Lestari — 2026-06-25

Ketergantungan kedelai Indonesia mencerminkan persoalan resiliensi pangan dalam struktur ekonomi politik internasional, sekaligus isu keadilan distribusi dan kemaslahatan yang relevan dengan hukum ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara ketergantungan impor, diversifikasi pasokan, peluang pasar produk turunan kedelai, dan kontribusi Lampung dalam memperkuat produksi domestik. Dengan pendekatan kualitatif berbasis telaah dokumen kebijakan, data perdagangan, dan literatur akademik, kajian ini menempatkan kedelai sebagai komoditas strategis yang dipengaruhi relasi kuasa pasar global, diplomasi komoditas, dan tata kelola pangan nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 97% kebutuhan kedelai Indonesia masih dipenuhi melalui impor, terutama dari Amerika Serikat, Brasil, dan Argentina, sehingga meningkatkan kerentanan terhadap volatilitas harga, gangguan pasokan, nilai tukar, dan tekanan geopolitik. Pada tingkat subnasional, Lampung berkontribusi sekitar 2,54% terhadap produksi kedelai nasional atau ±17.470 ton pada periode 2015–2019. Temuan ini menegaskan bahwa diversifikasi pasokan ke Asia, Eropa Timur, Amerika Latin, dan Afrika perlu dipadukan dengan penguatan produksi daerah, perbaikan lahan masam, varietas adaptif, tumpangsari, dan hilirisasi produk turunan. Secara konseptual, artikel ini mengisi celah kajian dengan mempertautkan politik perdagangan, kapasitas daerah, dan prinsip kemaslahatan. Integrasi ekonomi politik internasional dan hukum ekonomi Islam menjadi dasar tata kelola kedelai yang lebih resilien, adil, dan berkelanjutan bagi kedaulatan pangan nasional jangka panjang Indonesia.

Analisis Penerapan Prinsip Dasar Muamalah terhadap Penyaluran Dana Infak Pembangunan: Studi Pada Pondok Tahfidz Al-Qur’an Al Fayyad Maros

Aristan Aristan — 2026-07-02

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip dasar muamalah terhadap penyaluran dana infak pembangunan di Pondok Tahfidz Al-Qur’an Al Fayyad Maros. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang dipadukan dengan pendekatan normatif syar’i dan sosiologis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dengan pengurus dan pengelola pondok. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan teknik triangulasi untuk menjamin validitas data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran dana infak pembangunan di Pondok Tahfidz Al-Qur’an Al Fayyad Maros telah mengimplementasikan prinsip-prinsip dasar muamalah yang meliputi prinsip mubah, keadilan, dan saling menguntungkan. Prinsip mubah tercermin pada kebolehan penghimpunan dan penyaluran dana infak untuk pembangunan sarana pendidikan Islam selama tidak mengandung unsur yang dilarang syariat. Prinsip keadilan diwujudkan melalui pengelolaan dana yang amanah, transparan, dan sesuai dengan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Adapun prinsip saling menguntungkan terlihat dari manfaat yang diperoleh oleh donatur berupa pahala dan keberkahan, serta manfaat yang diterima pondok dalam bentuk dukungan pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa aspek transparansi dan penyampaian informasi kepada para donatur masih perlu ditingkatkan guna memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan dana infak pembangunan perlu terus mengedepankan prinsip-prinsip muamalah Islam agar tujuan kemaslahatan dan keberlanjutan pembangunan lembaga pendidikan Islam dapat tercapai secara optimal.

Mediasi dan Wasiat Wajibah dalam Sengketa Kewarisan Pluralistik: Perlindungan Anak Angkat dan Anggota Keluarga Beda Agama di Indonesia

Muhibbussabry Muhibbussabry — 2026-07-05

Sengketa kewarisan yang melibatkan anak angkat dan anggota keluarga beda agama memperlihatkan kompleksitas pluralisme hukum di Indonesia. Dalam hukum kewarisan Islam, anak angkat tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua angkat, sedangkan perbedaan agama menjadi salah satu penghalang kewarisan. Namun, perkembangan hukum nasional melalui konsep wasiat wajibah membuka ruang perlindungan bagi pihak yang secara normatif terhalang mewaris, tetapi secara sosial memiliki relasi kekeluargaan dengan pewaris. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan anak angkat dan anggota keluarga beda agama dalam sistem kewarisan Indonesia, mengkaji fungsi wasiat wajibah sebagai instrumen keadilan substantif, serta merumuskan mediasi sebagai model penyelesaian sengketa kewarisan pluralistik. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dianalisis secara deskriptif-analitis dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi dapat dikonstruksikan sebagai ruang integratif yang mempertemukan kepastian hukum, keadilan substantif, dan rekonsiliasi keluarga. Dalam konstruksi tersebut, wasiat wajibah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen distribusi harta, tetapi juga sebagai sarana pengakuan hukum terhadap relasi sosial yang terbentuk antara pewaris dan pihak yang terhalang mewaris. Dengan demikian, mediasi dan wasiat wajibah dapat menjadi model penyelesaian sengketa kewarisan yang lebih adaptif, humanis, dan relevan dengan realitas masyarakat Indonesia yang pluralistik.

Kebiasaan Job-Hopping Generasi Z sebagai Tantangan Perlindungan Hukum dalam Hubungan Kerja berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia

Eko Mediantoro — 2026-07-08

The increasingly prevalent phenomenon of job-hopping among Generation Z has introduced new dynamics into employment relationships in Indonesia. The characteristics of Generation Z, which tend to prioritize flexibility, self-development, work–life balance, and a work environment aligned with personal values, have contributed to a high level of labor mobility within relatively short periods. This condition has implications for the declining stability of employment relationships, the increased use of fixed-term employment agreements, and the emergence of legal uncertainty in the implementation of employment contracts. From a labor law perspective, the practice of job-hopping constitutes not only a sociological issue but also raises juridical challenges concerning the provision of balanced legal protection for both employees and employers. This study aims to analyze how the high prevalence of job-hopping among Generation Z affects the stability of employment relationships and generates uncertainty in the execution of employment contracts, as well as to examine how labor law norms regulate and ensure balanced legal protection for employers and employees in response to this phenomenon. This research employs a normative juridical method with a statute approach, conceptual approach, and analytical approach. The findings indicate that Indonesian labor regulations, in principle, have incorporated the doctrines of legal certainty and the balance of interests between the parties; however, they have not yet been fully responsive to the dynamic work patterns of Generation Z. Accordingly, adaptive interpretation and the strengthening of labor policies are required to ensure that labor flexibility can coexist with legal protection and the sustainability of fair industrial relations.

Mekanisme Pengawasan dan Tantangan Implementasi UU PPRT di Ranah Privat: Tinjauan Teori Perlindungan Hukum

Rahma Septiani — 2026-07-08

The enactment of Law No. 2 of 2026 on the Protection of Domestic Workers (PPRT Law) marks a significant step toward providing legal certainty for domestic workers in Indonesia. However, a notable gap persists between statutory provisions and ground realities due to the inherently closed nature of household spaces. This study aims to examine the functioning of the law’s supervision mechanisms and identify obstacles in implementing employment contracts within domestic settings. Employing normative legal research and analyzing policy documents (2022–2026), the study finds that the PPRT Law’s effectiveness remains constrained by workers’ weak bargaining power, the absence of standardized employment contracts, and the cultural perception of households as private domains exempt from external oversight. A critical limitation is that the designed supervision mechanisms struggle to detect violations occurring behind closed doors. Consequently, legal protection tends to operate reactively after rights are infringed, rather than preventively. To ensure substantive protection, concrete measures are required, including the issuance of standardized contract guidelines and structured training for community-level mediators (RT/RW).

Tanggung Jawab Hukum Korporasi Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Akibat Penahanan Ijazah Pekerja dalam Hubungan Kerja

Defry Tirta Tulangow — 2026-07-11

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan hukum (comparative approach). Kerangka teori yang digunakan disusun secara berjenjang, meliputi grand theory berupa Teori Negara Hukum dan Teori Hak Asasi Manusia, middle range theory berupa Teori Tanggung Jawab Hukum dan Teori Akuntabilitas Korporasi (Corporate Accountability), serta applied theory berupa Teori Perlindungan Hukum dan Teori Kepastian Hukum, yang masing-masing diterapkan secara berbeda pada setiap rumusan masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penahanan ijazah pekerja dapat dikonstruksikan sebagai pelanggaran HAM apabila dilakukan tanpa kerelaan yang otonom dan proporsional dari pekerja; bentuk pertanggungjawaban hukum korporasi bersifat majemuk, meliputi pertanggungjawaban perdata, administratif, dan dalam batas tertentu pertanggungjawaban yang bersumber dari prinsip bisnis dan HAM (business and human rights); serta konsep ideal pengaturan ke depan memerlukan harmonisasi pengaturan eksplisit larangan penahanan dokumen pribadi pekerja dalam peraturan ketenagakerjaan yang terintegrasi dengan prinsip pelindungan data pribadi dan HAM. Penelitian ini diharapkan memberikan kebaruan (novelty) berupa kerangka analisis multi-teori yang menjembatani disiplin hukum ketenagakerjaan, hukum perusahaan, dan hukum HAM yang selama ini cenderung dikaji secara terpisah.

Efektivitas Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Pinjaman Online di Kota Makassar

Alfiyyah Salsabila Rudi — 2026-07-15

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas perlindungan data pribadi dalam transaksi pinjaman online di Kota Makassar serta Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas perlindungan data pribadi dalam transaksi pinjaman online di Kota Makassar Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (penelitian hukum mom doctrinal). Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat. Jenis data hukum yang digunakan meliputi data hukum primer berupa peraturan perundang-undangan seperti No. 8 Tahun 1999 dan No. 11 Tahun 2008, data hukum sekunder seperti buku dan jurnal hukum, serta data hukum tersier berupa kamus dan bahan penunjang lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan data pribadi dalam transaksi pinjaman online di Kota Makassar dinilai masih kurang optimal. Meski layanan ini diminati karena kemudahan dan kecepatan, kekhawatiran terhadap penyalahgunaan data pribadi tetap tinggi. Dan Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas perlindungan data pribadi dalam transaksi pinjaman online di Kota Makassar meliputi faktor internal dan eksternal, seperti rendahnya literasi digital, lemahnya sistem keamanan dan kepatuhan penyelenggara, serta belum optimalnya regulasi, pengawasan, kondisi ekonomi, dan budaya privasi, yang secara keseluruhan menyebabkan perlindungan data pribadi belum efektif. Rekomendasi penelitian bahwa sebaiknya efektivitas perlindungan data pribadi dalam transaksi pinjaman online ditingkatkan dengan mendorong penyedia layanan agar lebih transparan dalam penggunaan dan penyimpanan data, serta memperkuat sistem keamanan teknologi. Pemerintah dan lembaga terkait juga perlu mengedukasi masyarakat tentang hak perlindungan data pribadi, regulasi yang berlaku, dan mekanisme pelaporan pelanggaran. Sebaiknya faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas perlindungan data pribadi dalam transaksi pinjaman online di Makassar diperlukan peningkatan literasi digital, penguatan pengawasan dan regulasi, serta perbaikan sistem keamanan dan budaya privasi masyarakat guna meningkatkan efektivitas perlindungan data pribadi dalam transaksi pinjaman online di Kota Makassar.

Pertanggungjawaban Kepolisian Dalam Perkara Salah Tangkap Dalam Perspektif Kepastian Hukum

Febrian Andri — 2026-07-17

This journal examines police accountability in wrongful arrest cases from the standpoint of legal certainty. Wrongful arrest is a serious problem in law enforcement because a person may be deprived of liberty without sufficient legal grounds. Such a situation may arise from mistaken identity, weak verification of evidence, procedural negligence, or excessive use of authority. This study aims to describe the forms of police responsibility and the legal protection available to victims. The research uses a normative legal method through statutory and conceptual approaches. The discussion shows that officers who violate legal procedures may be subject to administrative, ethical, criminal, and civil responsibility. At the same time, the state has an obligation to ensure the restoration of victims through rehabilitation, recovery of reputation, and compensation. Therefore, careful, transparent, and procedure-based law enforcement is essential to prevent wrongful arrests and maintain public confidence in the police institution

Analisis Permasalahan Pengembangan Sumber Daya Insani Industri Halal di Sulawesi Selatan Berbasis Studi Literatur Dan Dokumen Kebijakan

Wardah Jafar — 2026-07-19

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan pengembangan sumber daya insani (SDI) industri halal di Sulawesi Selatan berdasarkan studi literatur dan dokumen kebijakan serta merumuskan model penguatan SDI yang relevan dalam mendukung pengembangan ekosistem industri halal daerah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain library research dan analisis dokumen. Data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Kementerian Agama, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, publikasi Badan Pusat Statistik, artikel jurnal nasional dan internasional, buku ilmiah, serta berbagai dokumen kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya insani, sertifikasi halal, UMKM, dan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Analisis data dilakukan menggunakan teknik content analysis melalui proses reduksi data, kategorisasi tema, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan SDI industri halal di Sulawesi Selatan masih menghadapi berbagai permasalahan multidimensional, meliputi rendahnya literasi halal pelaku UMKM, keterbatasan kompetensi administratif dan digital, belum meratanya pendampingan halal, lemahnya implementasi SJPH pasca-sertifikasi, belum optimalnya integrasi kelembagaan, serta belum kuatnya keterkaitan sertifikasi halal dengan peningkatan daya saing UMKM. Sebagai solusi, penelitian ini menawarkan Model Penguatan SDI Halal Berbasis 4K yang terdiri atas Kompetensi, Klinik Halal, Kolaborasi, dan Kontrol. Model ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas sumber daya insani secara berkelanjutan melalui peningkatan kompetensi, penyediaan layanan pendampingan, penguatan sinergi antarpemangku kepentingan, serta pembinaan pasca-sertifikasi sehingga mendukung terwujudnya ekosistem industri halal yang lebih kompetitif, adaptif, dan berkelanjutan di Sulawesi Selatan.

Efektivitas Kinerja Aparat Penegak Hukum dan Inspektorat dalam Pemberantasan Korupsi APBDes di Kabupaten Bone

Yusniar Yusniar — 2026-07-24

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kinerja Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Kejaksaan Negeri (Kejari) Bone, serta sinergisitasnya dengan Inspektorat Daerah Kabupaten Bone dalam strategi pencegahan dan penindakan korupsi APBDes. Menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan studi kasus penahanan tersangka korupsi Dana Desa oleh Kejari Bone, penelitian ini menemukan bahwa penegakan hukum yang bersifat represif telah berjalan progresif melalui penetapan tersangka dan perhitungan kerugian negara yang akurat oleh Inspektorat. Namun, fungsi preventif (pencegahan) masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan personel pengawas, luasnya wilayah geografis Kabupaten Bone, serta minimnya transparansi administratif di tingkat desa. Diperlukan penguatan regulasi pengawasan berbasis digital serta revitalisasi peran pembinaan oleh APIP demi meminimalkan celah korupsi.

Perlindungan Hukum Tanah Wakaf yang Belum Bersertipikat dalam Mencegah Penguasaan oleh Ahli Waris dan Pihak Ketiga

Syamsul Rijal — 2026-07-24

Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi perlindungan hukum terhadap tanah wakaf yang belum bersertipikat serta merumuskan rekonstruksi perlindungan hukum yang dapat mencegah penguasaan oleh ahli waris dan pihak ketiga. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, hasil penelitian, dan pendapat ahli. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif menggunakan penalaran deduktif serta penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah yang telah diwakafkan secara sah berubah menjadi benda wakaf sejak ikrar dilakukan dan tidak lagi menjadi bagian dari harta warisan. Namun, perlindungan hukum yang berlaku masih lemah karena sistem pendaftaran bersifat pasif, belum tersedia pencatatan sementara, pelaksanaan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf dan isbat wakaf belum optimal, data antarlembaga belum terintegrasi, serta belum jelasnya ukuran iktikad baik pihak ketiga. Rekonstruksi perlindungan hukum perlu dilakukan melalui pendataan aktif, pencatatan sementara sejak adanya bukti awal wakaf, integrasi data antarlembaga, penyederhanaan legalisasi wakaf lama, penguatan kewajiban pemeriksaan oleh pihak ketiga, dan penyelesaian sengketa yang berorientasi pada pemulihan status serta fungsi tanah wakaf. Dengan demikian, kelemahan administrasi tidak boleh menghapus status wakaf yang dapat dibuktikan, dan negara harus menjamin perlindungan tanah wakaf secara preventif, terpadu, dan berkelanjutan.

Kepastian Hukum Hak Milik atas Tanah pada Wilayah yang Teridentifikasi Memiliki Potensi Sumber Daya Alam Strategis

Munira Munira — 2026-07-26

Kepastian hukum terhadap hak milik atas tanah pada wilayah yang teridentifikasi memiliki potensi sumber daya alam strategis masih menghadapi persoalan normatif karena belum terdapat pengaturan yang secara eksplisit mengatur status hukum maupun bentuk perlindungan hukum sebelum dilaksanakannya pengadaan tanah atau kegiatan pemanfaatan sumber daya alam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai hak milik atas tanah pada wilayah yang teridentifikasi memiliki potensi sumber daya alam strategis serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang tersedia dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik interpretasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan yang berlaku telah mengakui dan melindungi hak milik atas tanah serta kewenangan negara dalam menguasai sumber daya alam, tetapi belum mengatur secara tegas kedudukan hak milik pada tahap identifikasi potensi sumber daya alam strategis. Perlindungan hukum yang tersedia masih bersifat represif dan baru diberikan setelah adanya penetapan lokasi, pemberian izin, atau pelaksanaan pengadaan tanah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan harmonisasi regulasi melalui pembentukan norma yang secara eksplisit mengatur perlindungan hukum preventif, partisipasi masyarakat, keterbukaan informasi, serta kepastian status hak milik sejak tahap identifikasi wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam strategis guna mewujudkan keseimbangan antara kepentingan pembangunan nasional dan perlindungan hak konstitusional warga negara

Pergeseran Paradigma dari Power-Oriented ke Service-Oriented Governance pada Pemerintah Kota Samarinda

Intan Purbaningrum — 2026-07-26

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pergeseran paradigma tersebut pada Pemerintah Kota Samarinda, faktor-faktor yang mendorong transformasi, serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui studi literatur, analisis dokumen kebijakan, serta berbagai sumber yang relevan dengan reformasi birokrasi dan pelayanan publik di Kota Samarinda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Samarinda telah melakukan berbagai upaya transformasi melalui reformasi birokrasi, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan transparansi, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Pergeseran ini tercermin dari meningkatnya orientasi pelayanan dalam berbagai sektor, termasuk administrasi kependudukan, perizinan, kesehatan, dan pelayanan berbasis teknologi informasi. Namun demikian, implementasi service-oriented governance masih menghadapi sejumlah kendala, seperti budaya birokrasi yang masih berorientasi pada kekuasaan, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta belum meratanya kualitas pelayanan antar perangkat daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan reformasi birokrasi, peningkatan kompetensi aparatur, pengembangan sistem pelayanan digital yang terintegrasi, serta perluasan partisipasi masyarakat guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Pergeseran paradigma ini menjadi fondasi penting dalam mendukung terwujudnya pemerintahan daerah yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan selaras dengan prinsip-prinsip good governance.

Jaminan Konstitusional Negara terhadap Pemenuhan Hak Dasar Fakir Miskin dan Anak Terlantar dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Syarif Hidayatullah — 2026-07-28

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Ketentuan tersebut merupakan wujud tanggung jawab konstitusional negara Indonesia sebagai negara kesejahteraan (welfare state). Artikel ini bertujuan menganalisis kedudukan jaminan konstitusional tersebut dalam sistem hukum tata negara Indonesia serta implementasinya dalam peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis-normatif) yang bersifat kepustakaan (library research), dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), dan historis (historical approach). Bahan hukum dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa jaminan konstitusional dalam Pasal 34 UUD 1945 telah dijabarkan ke dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang tentang Penanganan Fakir Miskin, Undang-Undang tentang Kesejahteraan Sosial, dan Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Meskipun demikian, terdapat kesenjangan antara jaminan normatif dan implementasinya, terutama pada aspek koordinasi kelembagaan, akurasi data kepesertaan, dan konsistensi kebijakan anggaran perlindungan sosial. Artikel ini merekomendasikan penguatan harmonisasi regulasi dan pengawasan yuridis atas pelaksanaan tanggung jawab negara tersebut.

Menakar Ulang Presidential Threshold dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat

Andi Cibu — 2026-07-28

Presidential threshold merupakan salah satu ketentuan yang paling banyak diperdebatkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pascareformasi karena mensyaratkan dukungan minimal kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau suara sah nasional bagi partai politik yang hendak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Artikel ini bertujuan menakar ulang keberadaan presidential threshold dalam perspektif kedaulatan rakyat, khususnya setelah Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 menyatakan norma tersebut inkonstitusional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatif. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi dianalisis bersama bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel jurnal melalui penalaran deduktif serta penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama dua dekade penerapannya, presidential threshold telah membatasi hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dicalonkan, mendorong kartelisasi partai politik, serta tidak sepenuhnya terbukti menopang stabilitas pemerintahan presidensial sebagaimana diklaim para pendukungnya. Putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa ambang batas pencalonan presiden, berapa pun besarannya, bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 dan prinsip kedaulatan rakyat dalam Pasal 1 ayat (2). Penelitian ini merekomendasikan agar revisi Undang-Undang Pemilihan Umum tetap berpedoman pada putusan tersebut dan menghindari pemulihan ambang batas melalui rekayasa kebijakan lain yang secara substansial membatasi hak pencalonan, sembari tetap memperhatikan pedoman rekayasa konstitusional guna menjaga keteraturan dan kualitas demokrasi presidensial.

Transparansi dan Akuntabilitas Dana Masjid Raudhatul Jannah Anggaswangi

Galang Eka Putra Pradita — 2026-08-01

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana di Masjid Raudhatul Jannah Anggaswangi, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan field research. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi kepada ketua takmir, pengurus, serta jamaah masjid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masjid Raudhatul Jannah telah menerapkan sistem pencatatan keuangan berbasis teknologi melalui Google Sheet yang mencakup seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran kas secara terstruktur. Setiap transaksi disertai bukti atau nota sebagai bentuk validasi dan pencegahan kecurangan. Laporan keuangan dikomunikasikan kepada jamaah setiap minggu sebelum shalat Jumat dan dapat diakses secara publik melalui situs resmi masjid. Pengeluaran dana dalam jumlah besar dimusyawarahkan terlebih dahulu bersama pengurus, sementara pengeluaran insidentil dapat dilakukan langsung oleh bendahara. Meskipun sistem pelaporan yang ada telah mencerminkan kesadaran terhadap pentingnya akuntabilitas, laporan keuangan masih bersifat sederhana dan belum mengacu pada standar yang ada. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transparansi dan akuntabilitas yang diterapkan Masjid Raudhatul Jannah telah mampu meningkatkan kepercayaan jamaah dan donatur, namun masih memerlukan pengembangan sistem pelaporan yang lebih komprehensif agar fungsi pengendalian dan evaluasi keuangan dapat berjalan secara optimal.

Shalat sebagai Jeda Spiritual Profetik dalam Menghadapi Budaya Produktivitas Berlebih: Kajian Pustaka Integratif

Arif Hidayat — 2026-08-01

An excessive productivity culture encourages individuals to work, study, and pursue measurable outcomes with intensity, increasing the risk of burnout, temporal crisis, and disorientation regarding meaning. In contemporary Muslim life, prayer can be understood not only as a ritual obligation but also as a spiritually structured form of time that introduces regular pauses into daily rhythms. This article conceptualizes prayer in an era of hyperactivity as a prophetic spiritual pause. The study employs a qualitative, descriptive-exploratory approach through an integrative literature review. Data were drawn from academic literature, including journal articles, scholarly books, and research reports, on prayer, prophetic values, spiritual coping, burnout, workaholism, overcommitment, self-regulation, psychological recovery, the Pomodoro technique, and digital detox. The analysis involved literature reduction, thematic categorization, conceptual synthesis, argument comparison, theoretical interpretation, and conceptual model development. The synthesis indicates that prayer can serve as a regular pause that reorganizes attention, emotion, the body, and meaning. Prophetic values provide an ethical foundation for humanization, liberation, and transcendence in response to the culture of excessive productivity. The proposed Prophetic Spiritual Pause model integrates prayer, prophetic values, self-regulation, psychological recovery, and ethical resistance to burnout. The model offers practical implications for Islamic education, Islamic counseling, student support, and the development of more humane work cultures.

Sistem Pembagian Anak Buah Kapal Penampung di Dermaga Pelelangan Lappa Sinjai dalam Perspektif Maqashid Syariah

Mawardi Mawardi — 2026-08-03

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pembagian upah anak buah kapal penampung di dermaga pelelangan Lappa Sinjai dalam perspektif maqashid syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Analisi data melalui tiga tahap yaitu, reduksi data, display dan Kesimpulan. Hasil penelitian, sistem pembagian upah anak buah kapal di pelelangan Lappa Sinjai punggawa lebih banyak mendapatkan upah dibandingkan dengan anak buah kapal karena punggawa sebagai pemilik kapal. Perspektif maqashid syariah pembagian upah belum dilakukan secara adil dimana pembagiannya lebih menguntungkan punggawa daripada anak buah kapal. Dengan demikian pembagian upah perlu diperhatikan sesuai dengan pandangan maqashid syariah.

Force Majeure Dalam Perjanjian Kontrak Internasional

Ashilah Riqa Wandhany — 2026-08-05

Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk : (1) mengetahui dan menganalisis pengaturan Force Majeure dalam KUHPerdata dan Prinsip UNIDROIT.;(2) mengetahui dan menganalisis implikasi hukum penggunaan UPICC sebagai hukum yang dipilih para pihak dalam kontrak Internasional yang melibatkan pihak dari Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Keabsahan pengaturan Force Majeure dalam hukum perjanjian Indonesia berdasarkan KUHPerdata dan hukum perjanjian Internasional UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (UPICC). Kesesuaian legalitas Force Majeure dalam KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek) dan Prinsip UNIDROIT terhadap penerapan norma praktek kontrak bisnis Internasional. (2) implikasi hukum terhadap perbedaan akibat hukum dari Force Majeure dalam perpektif hukum perjanjian Indonesia berdasarkan KUHPerdata menekankan pada dan hukum perjanjian Internasional berdasarkan UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (UPICC). KUHperdata menekankan pada pembebasan tanggung jawab debitur dari kewajiban membayar ganti rugi, Sedangkan UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (UPICC) menekankan pada pemberian kesempatan atau renegosiasi kontrak.

Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/Pn.Srg Tentang Tindak Pidana Perzinaan dalam Keluarga

Alika Chairana Achtia — 2026-08-05

Adultery within affinal family relations between a mother‑in‑law and her son‑in‑law constitutes a serious offence against decency that multilaterally damages marital integrity, family honour, and social trust. This study examines the judicial reasoning, criminal sanction, and the relevance of the sanction in Judgment No. 129/Pid.B/2024/PN Srg on intra‑family adultery from the perspective of Islamic criminal law. Employing a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches, the research analyses Article 284 of the Indonesian Criminal Code, Law No. 1 of 2023 on the new Criminal Code, as well as the concepts of jarimah of zina and maqasid al-shariah. The findings show that the panel of judges proved all elements of Article 284 paragraph (1)(a) jo. Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code through a combination of witness testimony, confession, and circumstantial evidence, and imposed a nine‑month imprisonment as the maximum penalty allowed by positive law. From the standpoint of Islamic criminal law, however, the defendant’s conduct qualifies as zina muhsan and zina bi al‑mahram, classified as a severe jarimah hudud. Consequently, the nine‑month sentence does not substantively reflect justice and remains misaligned with the objectives of hifz al‑nasl and hifz al‑‘ird in safeguarding lineage and family honour in Muslim society

Pandangan Praktisi Hukum Terhadap Pasal 54 Ayat (2) KUHP Nasional (2023) Tentang Pemaafan Hakim Dan Penerapannya Dalam Sistem Pemidanaan Indonesia

Putri Rizky Handayani Lubis — 2026-08-05

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan praktisi hukum terhadap Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional serta mengkaji penerapannya dalam sistem pemidanaan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan sosio-legal (yuridis empiris), yang memandang hukum tidak hanya sebagai norma, tetapi juga sebagai praktik sosial. Data diperoleh melalui wawancara dengan praktisi hukum, seperti hakim, jaksa, dan pengacara, serta melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan, kemudian dianalisis dengan menghubungkan konsep law in books dan law in action. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para praktisi hukum pada dasarnya memandang pemaafan hakim sebagai instrumen yang relevan untuk mewujudkan keadilan substantif dan memberikan fleksibilitas bagi hakim dalam menyesuaikan putusan dengan kondisi konkret suatu perkara. Namun demikian, para narasumber juga menyoroti belum adanya parameter yang jelas dalam penerapannya, sehingga berpotensi menimbulkan subjektivitas, disparitas putusan, dan berkurangnya kepastian hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional merupakan langkah progresif dalam pembaruan hukum pidana Indonesia, tetapi efektivitas penerapannya sangat bergantung pada kejelasan pedoman pelaksanaan dan integritas aparat penegak hukum. Dari perspektif hukum pidana Islam, penerapan pemaafan hakim memiliki relevansi dengan konsep ta'zir, didukung oleh nilai al-'afw, dan sejalan dengan tujuan maqasid al-syariah sepanjang diterapkan secara selektif, proporsional, serta berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan substantif. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah dan Mahkamah Agung Republik Indonesia menyusun pedoman yang lebih rinci mengenai kriteria penerapan pemaafan hakim guna menjamin konsistensi putusan serta menjaga keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Problematika Hak Bantuan Hukum Sebelum Penetapan Tersangka dalam Perspektif KUHAP Baru

Sulthani Sulthani — 2026-08-06

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hak bantuan hukum terhadap seseorang yang diperiksa sebelum penetapan tersangka serta merumuskan model perlindungan hukum yang sesuai dengan prinsip due process of law. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, perbandingan, dan kasus. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif menggunakan interpretasi gramatikal, sistematis, teleologis, dan konstitusional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan seseorang tanpa status tidak dengan sendirinya bertentangan dengan prinsip due process of law, sepanjang disertai jaminan perlindungan hak yang jelas. Namun, pengaturan yang ada masih menimbulkan ketidakjelasan mengenai kedudukan hukum, sifat wajib atau sukarela pemeriksaan, nilai keterangan yang diberikan, serta akibat hukum apabila hak orang yang diperiksa dilanggar. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi pengaturan berbasis risiko pemeriksaan, bukan hanya berbasis status formal. Rekonstruksi tersebut mencakup kewajiban pemberitahuan tujuan dan sifat pemeriksaan, hak berkonsultasi dan didampingi advokat, hak menolak menjawab pertanyaan yang memberatkan diri sendiri, penghentian sementara pemeriksaan ketika arah pemeriksaan berubah menjadi dugaan keterlibatan pidana, perekaman pemeriksaan, pemberian salinan berita acara, serta pengesampingan keterangan yang diperoleh melalui pelanggaran hak. Model ini dapat menjaga keseimbangan antara efektivitas penyidikan dan perlindungan hak asasi manusia.

Analisis Promosi Digital Melalui Tiktok Dalam Meningkatkan Minat Konsumen (Cafe Kobos Kedung Rejoso)

Imam Khoiruddin — 2026-08-06

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi digital yang mendorong pelaku usaha memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi, khususnya TikTok. Kafe Koboy Kedung Rejoso menggunakan TikTok sebagai media promosi untuk meningkatkan minat konsumen, namun strategi yang diterapkan masih memerlukan pengelolaan yang lebih optimal agar mampu menarik perhatian dan meningkatkan kunjungan pelanggan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi promosi digital melalui TikTok yang diterapkan oleh Kafe Koboy Kedung Rejoso serta mendeskripsikan proses perencanaan, pembuatan, dan pengelolaan konten promosi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap pemilik usaha, pengelola akun TikTok, serta konsumen. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diuji dengan triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi promosi dilakukan melalui konten video yang menampilkan suasana kafe, produk, serta mengikuti tren TikTok. Konten dipublikasikan secara konsisten dua hingga tiga kali setiap minggu dengan memanfaatkan hashtag, musik viral, dan interaksi dengan audiens. Strategi tersebut mampu meningkatkan perhatian, ketertarikan, dan keinginan konsumen untuk berkunjung, meskipun masih terdapat kendala pada konsistensi produksi konten, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum optimalnya pemanfaatan seluruh fitur TikTok.

An Analysis of Indonesian E-Commerce Contract Subjects' Legal Proficiency

Dahris Siregar — 2026-08-07

The objective of this study is to examine the legal competence of contract subjects in the context of transactions involving e-commerce in Indonesia. This will be done through the lens of normative juridical theory. According to Article 1320 of the Indonesian Civil Code, the verification of the legal competence of parties has grown exponentially more complicated as a result of the fast increase of electronic transactions. This is a consequence of the fact that such transactions have become more prevalent. The fact that there has been a rise in the amount of transactions conducted electronically is consistent with this. With regard to the legitimacy of agreements, this is a requirement. For the purpose of this investigation, a descriptive-analytical research approach within the normative legal research framework is used. In the course of doing the study, this method is used. via the process of conducting an analysis of the rules that are now in place, such as Government Regulation 71/2019 and the ITE Law, and comparing and contrasting these regulations with the practices that are followed in other countries. Clearly, there is no regulation that explicitly regulates the verification process of legal competence in electronic transactions. This is shown by the findings, which indicate that there is a significant gap in the legal system. Only the most fundamental verification methods are utilized by e-commerce platforms in Indonesia, which is insufficient to verify the legal capability of users. As a consequence of this, children and those who are placed under the supervision of an adult are able to carry out transactions without encountering any obstacles. Another factor that leads to the creation of legal uncertainty is the presence of a plurality in legislation that was passed during the age of majority. Through the implementation of risk-based proportional verification obligations, the development of national digital identity verification infrastructure, the implementation of parental consent mechanisms, and the strengthening of dispute resolution mechanisms through online dispute resolution, the findings of this study suggest that regulatory improvements should be implemented. The goal of these proposals is to provide a framework for electronic commerce that not only ensures compliance with the law but also fosters the expansion of the digital economy without compromising its sustainability.

Efektivitas Sanksi Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika di Kecamatan Percut Sei Tuan

Muhammad Prayuda — 2026-08-09

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan sanksi bagi penyalahguna narkotika menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, mengkaji penerapan sanksi rehabilitasi di Kecamatan Percut Sei Tuan, serta menganalisis efektivitas penerapan sanksi rehabilitasi berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan perspektif hukum pidana Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), Kepolisian, dan tokoh masyarakat, serta didukung oleh studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi rehabilitasi dilakukan melalui mekanisme asesmen terpadu yang melibatkan Kepolisian, Kejaksaan, dan BNN dengan memperhatikan status hukum serta tingkat ketergantungan penyalahguna. Meskipun secara normatif pelaksanaan rehabilitasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, efektivitasnya belum optimal. Hal ini ditunjukkan oleh meningkatnya jumlah penyalahguna berdasarkan data BNN, keterbatasan sarana pendukung rehabilitasi, serta masih kuatnya stigma dan diskriminasi masyarakat terhadap mantan penyalahguna yang menyebabkan tingginya angka relaps. Dalam perspektif hukum pidana Islam, rehabilitasi sejalan dengan konsep jarimah ta'zir yang bertujuan memberikan pembinaan dan pemulihan. Oleh karena itu, keberhasilan rehabilitasi tidak hanya bergantung pada penegakan hukum, tetapi juga memerlukan dukungan keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam proses reintegrasi sosial mantan penyalahguna narkotika.

Gender Equality In Islamic Inheritance Law: Between Qaṭ‘Ī Principles And Ẓannī Interpretations

Arip Purkon — 2026-08-09

Current gender studies in Islamic inheritance law revolve around how to balance the provisions of Islamic inheritance law with the principles of gender justice to accommodate social and economic changes for women in modern society. This research aimed to reexamine the concept of gender equality and explore its construction within the framework of Islamic inheritance law. Employing a normative legal research approach combined with a descriptive analysis method, the study focused on analyzing the norms, concepts, and doctrines that have developed in Islamic inheritance law over time. The research identified two key aspects within the law: qaṭ’ī (static and unchanging) principles, which are rooted in divine revelation and remain immutable, and ẓannī (interpretable) aspects, which allow for ijtihad (independent reasoning) and adaptability. This distinction highlights the dual nature of Islamic inheritance law, balancing divine directives with the flexibility to address evolving societal needs. The study concluded that the gender construction in Islamic inheritance law emphasized a balance between rights and obligations, particularly in relation to property ownership and familial responsibilities. While qaṭ’ī aspects preserve the core principles of justice and equity, the dynamic nature of ẓannī aspects provided field for reinterpretation and reform. These adaptive elements allow Islamic inheritance law to address contemporary challenges, ensuring its relevance and alignment with the evolving understanding of gender equality while maintaining fidelity to its foundational principles. This research can enriched studies on gender equality and its contruction. Gender equality not only given the meaning same, but also the meaning of balance between rights and obligations. Future research can explore the implementation of gender-equitable Islamic inheritance law in various Muslim countries, analyzing the role of legal policies, fatwas, and social practices in balancing the principles of qaṭ’ī and ẓannī to respond the social and economic dynamics of modern women.

Perlindungan Konsumen dalam Layanan 'Buy Now, Pay Later' (BNPL) Menurut Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif

Eka Junila Saragih — 2026-08-09

Penelitian ini bertujuan mengkaji Layanan Buy Now, Pay Later (BNPL) yang pada saat ini menjadi tren baru dalam dunia digital, khususnya dalam transaksi e-commerce di Indonesia. Meskipun menawarkan kemudahan dan fleksibilitas pembayaran, layanan ini menyimpan potensi risiko terhadap konsumen, seperti bunga tersembunyi, keterlambatan informasi, dan keterbatasan perlindungan hukum. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan konsumen dalam layanan BNPL menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999) dan perspektif hukum ekonomi syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif normatif yang berbasis studi pustaka (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan BNPL masih menghadapi tantangan dalam hal transparansi, keadilan akad, dan pengawasan. Dalam hukum ekonomi syariah, praktik BNPL dapat dikategorikan sebagai akad qardh yang harus memenuhi prinsip keadilan, keterbukaan, dan bebas dari unsur riba serta gharar. Oleh karena itu, regulasi khusus dan edukasi konsumen menjadi sangat penting dalam memastikan keadilan dan keberlanjutan layanan ini.

Tinjauan Hukum Adat Bugis terhadap Sengketa Pengembalian Uang Panai’ Akibat Pembatalan Perkawinan

Jusmiyanti Jusmiyanti — 2026-08-09

Perkawinan dalam masyarakat adat Bugis tidak hanya dipahami sebagai hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, tetapi juga sebagai ikatan sosial antara dua keluarga besar yang diatur oleh norma dan nilai adat. Salah satu unsur penting dalam perkawinan adat Bugis adalah uang panai’, yaitu sejumlah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai bagian dari kesepakatan adat yang ditetapkan melalui prosesi mappettu ada. Dalam praktiknya, muncul sengketa ketika perkawinan yang telah disepakati dan dilangsungkan kemudian dibatalkan, sehingga menimbulkan tuntutan mengenai pengembalian uang panai’ yang telah diserahkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan uang panai’ dalam hukum adat Bugis serta penyelesaian sengketa pengembalian uang panai’ akibat pembatalan perkawinan di Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa uang panai’ berkedudukan sebagai kewajiban adat yang mengikat sejak disepakati dalam prosesi mappettu ada, berfungsi sebagai biaya pelaksanaan pesta perkawinan sekaligus simbol penghormatan kepada keluarga perempuan, kesungguhan pihak laki-laki, dan manifestasi nilai siri’ (kehormatan). Sengketa pengembalian uang panai’ muncul akibat pembatalan perkawinan setelah uang panai’ diserahkan dan sebagian besar telah digunakan untuk kebutuhan perkawinan. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah adat yang melibatkan keluarga, tokoh adat, dan tokoh masyarakat. Dalam kasus yang diteliti, mahar dikembalikan sepenuhnya kepada pihak laki-laki, sedangkan uang panai’ dikembalikan sebesar setengah dari jumlah yang telah diberikan sebagai bentuk penyelesaian yang mempertimbangkan kerugian materiil dan sosial kedua belah pihak. Penyelesaian tersebut mencerminkan prinsip keadilan restoratif dalam hukum adat Bugis yang mengutamakan keseimbangan, perdamaian, dan pemeliharaan hubungan kekeluargaan.

Bentuk Pertanggungjawaban Kepolisan Resor Kota Palu Atas Terjadinya Kasus Tangkap (Error In Persona)

Raodatul Janna — 2026-08-09

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban Kepolisian Resor Kota Palu terhadap terjadinya kesalahan penangkapan (error in persona) dalam proses penegakan hukum pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban Kepolisian Resor Kota Palu atas terjadinya error in persona dapat dibagi menjadi pertanggungjawaban administratif, perdata, dan pidana. Pertanggungjawaban administratif dilaksanakan melalui proses pemeriksaan internal serta pemberian sanksi disiplin kepada anggota kepolisian yang terbukti melakukan pelanggaran prosedur. Sementara itu, pertanggungjawaban perdata diwujudkan dalam bentuk pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi kepada korban sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Adapun pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan apabila ditemukan unsur kesengajaan atau kelalaian yang memenuhi unsur tindak pidana. Di samping itu, penelitian ini juga mengidentifikasi adanya beberapa hambatan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban tersebut, seperti kurangnya transparansi dalam proses penanganan kasus, rendahnya kesadaran hukum korban, serta lemahnya pengawasan internal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan profesionalisme aparat kepolisian, penguatan sistem pengawasan, serta pemberian perlindungan hukum yang lebih efektif bagi korban salah tangkap, guna mewujudkan keadilan dan kepastian hukum yang lebih optimal.

Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Malaysia, Inggris, serta Uni Emirat Arab

Arini Pratiwi — 2026-08-08

Penelitian ini bertujuan membandingkan konstruksi, karakteristik, dan dasar pengembangan sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Malaysia, Inggris, dan Uni Emirat Arab, serta mengidentifikasi kontribusi konseptualnya bagi penguatan kepastian hukum masyarakat Muslim. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan perbandingan hukum. Data diperoleh melalui studi terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen kelembagaan, dan literatur ilmiah yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teori kepastian hukum, pluralisme hukum, perbandingan hukum, dan konsep transplantasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan tiga model berbeda. Malaysia menerapkan model integratif terpusat melalui Shariah Advisory Council yang keputusannya mengikat pengadilan dan arbiter. Inggris menggunakan model sekuler kontraktual yang menempatkan hukum Inggris sebagai dasar litigasi, tetapi membuka ruang penerapan prinsip syariah melalui kontrak dan arbitrase. Uni Emirat Arab menerapkan model pluralistic berjenjang melalui Higher Shari’ah Authority pada sistem onshore serta pilihan forum melalui DIFC, ADGM, dan arbitrase. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh kedudukan syariah, tradisi hukum, struktur kelembagaan, dan kepentingan ekonomi masing-masing negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepastian hukum tidak cukup ditentukan oleh keberadaan norma syariah, tetapi juga oleh kejelasan otoritas penafsir, pilihan hukum dan forum, kompetensi lembaga penyelesaian sengketa, serta efektivitas pelaksanaan putusan. Ketiga model tersebut menawarkan pelajaran tentang keseragaman tafsir syariah, otonomi para pihak, dan koordinasi forum penyelesaian sengketa. Secara teoritis, temuan ini menegaskan bahwa pluralisme hukum tidak selalu menimbulkan ketidakpastian sepanjang hubungan antara hukum negara, prinsip syariah, otoritas penafsir, dan forum penyelesaian sengketa diatur secara jelas, konsisten, dan dapat diprediksi.

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli dalam Menyiapkan Anggaran Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Fathurrahmah Fathurrahmah — 2026-08-10

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli dalam penganggaran program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), meliputi aspek perencanaan, implementasi, hambatan, serta upaya penyelesaian yang dilakukan pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta dianalisis secara deskriptif kualitatif berdasarkan teori implementasi kebijakan dan konsep penganggaran responsif gender. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan program telah memiliki dasar hukum yang kuat dan terintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD, RKPD, serta Perda Pengarusutamaan Gender. Mekanisme penganggaran juga telah berjalan sesuai ketentuan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja. Pada tahap implementasi, lima program utama DP3A Kabupaten Tolitoli tahun 2025 menunjukkan tingkat realisasi anggaran yang tinggi dengan capaian rata-rata sekitar 94,1%. Namun demikian, capaian tersebut belum sepenuhnya berdampak pada penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan. Penelitian ini juga menemukan berbagai hambatan, antara lain keterbatasan kapasitas fiskal daerah, rendahnya partisipasi masyarakat, tingginya angka kekerasan dan praktik perkawinan anak, keterbatasan sarana dan sumber daya manusia, serta lemahnya koordinasi lintas perangkat daerah. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah meliputi penetapan skala prioritas program, efisiensi anggaran, penguatan regulasi daerah, peningkatan kolaborasi lintas sektor, serta penguatan sistem data terpilah gender dan anak. Secara umum, penelitian ini menyimpulkan bahwa tanggung jawab pemerintah daerah telah terpenuhi secara normatif dan administratif, namun masih memerlukan penguatan substantif agar berdampak lebih optimal terhadap kesejahteraan perempuan dan anak.

Tinjauan Fikih Siyasah Tanfidziyah Terhadap Pengelolaan Wisata Pantai Gunung Kunyit Di Pt Teluk Wisata Lampung

Erlina Erlina — 2026-08-13

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan wisata pantai gunung kunyit di Kota Bandar Lampung melalui perspektif Siyasah Tanfiziyyah dengan merujuk pada Pasal 44 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2017 tentang Kepariwisataan. Fokus penelitian ini dilakukan melalui studi kasus di pantai kunyit PT Teluk Wisata Lampung. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Melalui pendekatan Siyasah Tanfiziyyah sebagai bagian dari sistem pemerintahan Islam yang berfokus pada pengurusan hal-hal umum untuk menjamin kemaslahatan dan menghindari kemudoratan penelitian ini akan menganalisis bagaimana implementasi pasal tersebut diterapkan dalam strategi pengelolaan wisata guna meningkatkan daya tarik pengunjung. Hasil awal penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 44 Perda Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2017 belum terlaksana secara optimal. Permasalahan utama meliputi pengelolaan sampah yang belum memadai, keterbatasan fasilitas pendukung, akses jalan yang kurang layak, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta minimnya bimbingan teknis kepada pengelola dan masyarakat. Ditinjau dari perspektif Siyasah Tanfiziyyah, pemerintah sebagai pelaksana kebijakan belum sepenuhnya menjalankan amanah untuk mewujudkan kemaslahatan umum (al-maslahah al-'ammah) dan mencegah kerusakan (dar' al-mafasid), khususnya dalam menjaga kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi antarlembaga, peningkatan kualitas infrastruktur, optimalisasi pengelolaan lingkungan, serta pemberdayaan sumber daya manusia agar pengelolaan wisata Pantai Kunyit sesuai dengan ketentuan peraturan daerah dan prinsip-prinsip Siyasah Tanfiziyyah.

Analisis Semiotika Budaya: Membedah Makna Filosofis dalam Tahapan Pernikahan Suku Todakka

Darmawan Darmawan — 2026-08-15

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lapisan makna yang tersembunyi di balik rangkaian makna simbol prosesi pernikahan Suku Todakka. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi lapangan (field research), data primer dihimpun melalui observasi, dokumentasi serta wawancara mendalam bersama masyarakat, pemuka adat (Tomakaka) dan budayawan lokal di Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur pernikahan Suku Todakka terbagi menjadi empat fase krusial yang tidak dapat dipertukarkan, meliputi tahap pra-nikah (Massisi’, Mettumae, Mappanre Kurru’, Massarobo), kesepakatan keluarga (Mappateke Doi’, Maccurede), puncak ritual (Botting, Mappasikarawa, Ande Kaweng, Sisuju’-suju’i), hingga pasca-nikah (Marrola, Ma’bollo ku’bu). Melalui pembacaan tatanan denotasi, konotasi, dan mitos, terungkap bahwa setiap instrumen material, ragam atribut busana, serta tindakan performatif dalam ritual ini merupakan sebuah jaringan teks budaya. Sistem tanda tersebut merepresentasikan komitmen perlindungan terhadap harga diri (siri’), pemuliaan martabat perempuan, pembuktian tanggung jawab sosio-ekonomi, serta penguatan fondasi spiritualitas keagamaan.

Analisis Yuridis Keabsahan Sertifikat Tanah Elektronik dalam Menjamin Kepemilikan Tanah Yang Sah

Almira Salsabila Astami — 2026-08-15

Sertifikat tanah elektronik merupakan bentuk digitalisasi sistem pertanahan. Namun, penerapannya belum optimal sehingga menimbulkan keraguan masyarakat terhadap keabsahannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan sertifikat tanah elektronik dalam menjamin kepemilikan tanah yang sah dan mengidentifikasi hambatan yang dihadapi Kantor Pertanahan Kota Semarang dalam pemberlakuan sertifikat tanah elektronik. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan model deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, sertifikat tanah elektronik memiliki keabsahan yuridis dan kekuatan pembuktian yang setara dengan sertifikat analog sebagai bukti kepemilikan. Hal ini berdasarkan Pasal 1865 dan 1866 KUH Perdata, Pasal 19 UUPA jo. Pasal 32 Ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997, Pasal 32 Ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997, Pasal 5 Ayat (1) Permen ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021, serta Pasal 5 Ayat (1), (2), dan (3) Permen ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023. Implementasi sertifikat tanah elektronik pada Kantor Pertanahan Kota Semarang masih menghadapi beberapa hambatan. Hambatan internal meliputi ketidakakuratan data spasial dan inkonsistensi data. Sedangkan hambatan eksternal meliputi rendahnya pemahaman masyarakat, keterbatasan infrastruktur teknologi, dan instabilitas sistem. Sertifikat tanah elektronik memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak. Data fisik dan yuridis yang termuat memiliki kekuatan hukum sehingga harus dianggap benar, kecuali terbukti sebaliknya.

Bentuk Perlindungan Hukum Perdata Untuk Mencegah Dan Menangani Penyalahgunaan SKU Dalam Pengajuan KUR Di Kacamatan Palolo, Kabupaten Sigi

Sela Sela — 2026-08-15

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum perdata dalam mencegah dan menangani penyalahgunaan SKU pada pengajuan KUR di Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat desa, pihak Bank BRI Unit Palolo, pelaku UMKM, serta akademisi, yang didukung oleh studi kepustakaan dan dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menghubungkan temuan lapangan terhadap ketentuan hukum perdata dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum perdata dilakukan melalui dua bentuk, yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui penerapan asas itikad baik, pemenuhan syarat sah perjanjian, verifikasi penerbitan SKU oleh pemerintah desa, serta penerapan prinsip kehati-hatian oleh pihak bank melalui analisis kelayakan usaha dan survei lapangan. Sementara itu, perlindungan represif dilakukan melalui mekanisme gugatan wanprestasi, gugatan perbuatan melawan hukum, dan pembatalan perjanjian apabila terbukti terdapat penyalahgunaan SKU yang mengakibatkan kerugian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergi antara pemerintah desa, lembaga perbankan, dan pelaku usaha dalam menerapkan prinsip kehati-hatian merupakan faktor penting untuk mencegah penyalahgunaan SKU serta mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat.