Jurnal Tana Mana

Hukum Pembuktian: Kekuatan dan Kedudukan Hukum Atas Akta di Bawah Tangan Sebagai Bukti dalam Sengketa Pertanahan di Indonesia

Safruddin Safruddin, Aman Maarij, Didik Irawansah — Thu, 21 May 2026 09:20:03 +0800

Tujuan Penelitian ini yakni : 1) Mendeskripsikan Bagaimana pengaturan hukum terkait akta jual tanah dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 2) mendeksripsikan dan menganalisis Bagaimana kedudukan akta jual tanah sebagai alat bukti hukum dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia berdasarkan praktik hukumnya. Metode Penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif/doktrinal dengan mengkaji kaidah, asas, dan norma hukum dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan adalah statute approach dan conceptual approach. Data berupa data sekunder dengan bahan hukum primer. Pengumpulan data melalui studi pustaka, dianalisis deskriptif-analitis dan disimpulkan kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian secara komprehensif ilmiah. Hasil Penelitian, Pengaturan hukum akta jual tanah dalam sistem hukum pertanahan Indonesia menunjukkan adanya fondasi yuridis yang kuat untuk menjamin kepastian, perlindungan, dan kemanfaatan hukum. Akta jual tanah yang dibuat oleh PPAT merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna atas peralihan hak atas tanah, sebagaimana diatur dalam UUPA, PP Nomor 24 Tahun 1997, dan peraturan terkait. Dalam sistem pendaftaran tanah yang menganut prinsip negatif berunsur positif, akta jual tanah menjadi syarat utama balik nama dan penerbitan sertifikat, sekaligus sarana menciptakan tertib administrasi pertanahan dan mencegah sengketa. Sedangkan dalam praktik penyelesaian sengketa pertanahan, akta jual tanah memiliki kedudukan sentral sebagai alat bukti hukum utama, baik dalam proses peradilan maupun non-litigasi. Akta ini membuktikan legalitas peralihan hak, kehendak para pihak, serta pemenuhan prosedur hukum. Namun, keabsahannya dapat dipersoalkan apabila dibuat secara tidak sah, sehingga menegaskan pentingnya kehati-hatian PPAT dalam pembuatannya.

Threshold Kedaruratan Dinamis: Model Integratif Maqāṣid dan Analisis Risiko dalam Dispensasi Kawin

Sat, 30 May 2026 00:00:00 +0800

Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi penafsiran “alasan mendesak” dalam dispensasi kawin melalui pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah yang terintegrasi dengan analisis risiko. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan filosofis, yang didukung oleh analisis kritis terhadap praktik peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penafsiran konvensional yang berbasis pada alasan (reason-based adjudication) tidak memadai dalam menjamin perlindungan anak secara optimal, karena cenderung bersifat reaktif dan jangka pendek. Penelitian ini menawarkan Dynamic Emergency Threshold Model, yaitu suatu kerangka penilaian multidimensional yang mengintegrasikan analisis risiko komparatif, proyeksi temporal, dan indeks kualifikasi kedaruratan. Model ini menggeser paradigma penafsiran dari pendekatan berbasis alasan menuju pendekatan berbasis risiko (risk-based adjudication), di mana “alasan mendesak” hanya dapat diakui apabila memenuhi ambang batas kedaruratan yang objektif, terukur, dan berorientasi pada konsekuensi jangka panjang. Dengan demikian, rekonstruksi ini tidak hanya memperkuat kepastian hukum dan mengurangi disparitas putusan, tetapi juga mendorong terwujudnya keadilan substantif yang selaras dengan prinsip perlindungan anak, kesetaraan gender, dan maqāṣid al-syarī‘ah secara holistik.

Implementasi Maqashid Syariah dalam Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Sukoharjo (Analisis Putusan Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Skh)

Tue, 02 Jun 2026 00:00:00 +0800

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi maqashid syariah dalam perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Sukoharjo melalui Putusan Nomor 147/Pdt.G/2024/PA.Skh. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi dokumen berupa putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta literatur hukum Islam dan maqashid syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban KDRT dalam putusan tersebut diwujudkan melalui pengabulan gugatan cerai akibat kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan tergugat terhadap penggugat. Putusan hakim secara substantif telah mencerminkan nilai-nilai maqashid syariah, khususnya perlindungan jiwa (hifz al-nafs), perlindungan kehormatan (hifz al-‘irdh), dan perlindungan keturunan (hifz al-nasl). Namun, implementasi maqashid syariah masih bersifat implisit dan normatif karena hakim lebih menitikberatkan pada pendekatan legal-formal dibandingkan perlindungan komprehensif terhadap korban, seperti pemulihan psikologis, perlindungan lanjutan, dan pemenuhan hak ekonomi korban. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi maqashid syariah dalam praktik peradilan agama perlu diperkuat agar perlindungan hukum terhadap korban KDRT tidak hanya berorientasi pada pemutusan hubungan perkawinan, tetapi juga pada terwujudnya kemaslahatan dan keadilan substantif bagi korban.

Etika Bisnis Islam dalam Usaha Penjualan Ikan Cupang di Kota Makassar: Analisis Nilai Religiusitas dan Keadilan

Muh. Safri, Abdul Wahab, Abdul Wahid Haddade — Sun, 07 Jun 2026 00:00:00 +0800

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan etika bisnis Islam dalam usaha penjualan ikan cupang di Kota Makassar dengan fokus pada nilai religiusitas dan keadilan yang menjadi landasan perilaku bisnis para pelaku usaha. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui observasi serta wawancara mendalam dengan penjual ikan cupang. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai religiusitas tercermin dalam pemahaman para pelaku usaha bahwa aktivitas bisnis merupakan bagian dari ibadah, yang diwujudkan melalui pelaksanaan kewajiban agama, mencari nafkah secara halal, menjaga kebersihan, serta membantu sesama dalam memperoleh mata pencaharian. Sementara itu, nilai keadilan diwujudkan melalui pemenuhan hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli, keterbukaan informasi mengenai kualitas ikan, penetapan harga yang wajar, serta komitmen menjaga kepercayaan pelanggan. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan etika bisnis Islam tidak dianggap sebagai hambatan dalam menjalankan usaha, melainkan menjadi faktor yang memperkuat kepercayaan konsumen, keberlanjutan usaha, dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi. Dengan demikian, religiusitas dan keadilan merupakan fondasi utama dalam membangun praktik bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam pada usaha penjualan ikan cupang di Kota Makassar.

Kontruksi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Konstitusinal terhadap Korban Kasus Kekerasan Seksual berbasis Gender Online (KGBO)

Mastura Mastura, Hasnawati Hasnawati, Nur Indah, Jalil B, Abdul Latif — Tue, 09 Jun 2026 00:00:00 +0800

Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional korban Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) dalam kebijakan hukum pidana di Indonesia, serta mengkaji implementasi kebijakan pidana terhadap tindak pidana malicious distribution dan cyber harassment. Perkembangan teknologi informasi telah meningkatkan kasus KGBO, khususnya penyebaran konten intim tanpa persetujuan dan pelecehan berbasis gender melalui media digital, yang berdampak pada pelanggaran hak atas rasa aman, perlindungan diri, dan kebebasan dari diskriminasi sebagaimana dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun implementasinya belum optimal. Efektivitas kebijakan pidana berpengaruh signifikan terhadap perlindungan hak konstitusional korban KGBO, tetapi masih terkendala oleh pembuktian digital, lemahnya perlindungan identitas korban, rendahnya sensitivitas aparat penegak hukum, victim blaming, serta dominannya pendekatan represif dibandingkan pendekatan yang berorientasi pada korban. Selain itu, belum terdapat konstruksi hukum yang terintegrasi antara jaminan hak konstitusional dan kebijakan pidana dalam penanganan kejahatan digital berbasis gender.

Peran Advokat dalam Menaggulangi Ketidakadilan Pembagian Hak Waris Anak dari Pernikahan Sirri di Kecamatan Metro Utara

Sanjung Pratama, Siti Nurjanah, Suhairi Suhairi — Fri, 12 Jun 2026 15:25:47 +0800

Pernikahan siri yang sah secara agama namun tidak tercatat oleh negara berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 menimbulkan ketidakpastian hukum keperdataan, khususnya terkait pembagian hak waris anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran advokat dalam menanggulangi ketidakadilan pembagian hak waris anak hasil pernikahan siri di Kecamatan Metro Utara, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan solusi yang ditempuh. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum Islam dan hukum positif pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokat memiliki peran strategis melalui fungsi litigasi, non-litigasi (mediasi), edukatif, dan protektif, yang diimplementasikan dalam bentuk pendampingan permohonan itsbat nikah, penetapan asal-usul anak, serta representasi hukum dalam sengketa waris. Kendala utama yang dihadapi meliputi minimnya literasi hukum masyarakat, ketiadaan dokumen resmi perkawinan, resistensi atau penolakan dari keluarga besar ayah biologis, serta keterbatasan biaya operasional. Solusi yang dilakukan advokat adalah mengoptimalkan jalur mediasi kekeluargaan, menguatkan pembuktian genealogis melalui ilmu pengetahuan dan teknologi (seperti uji DNA), memberikan bantuan hukum struktural, serta melakukan edukasi hukum secara intensif mengenai legalitas itsbat nikah demi kemaslahatan dan perlindungan hak asasi anak.

Analisis Penerapan Good Corporate Governance dan Kepatuhan Hukum Terhadap Kinerja Keuangan PT Kima (Persero) Berdasarkan Dokumen Board Manual

Yakub Yakub, Rosmala Dewi, Purnama Sari, Syaripuddin Syaripuddin, Asran Asran — Sat, 13 Jun 2026 00:00:00 +0800

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan kepatuhan hukum terhadap kinerja keuangan PT KIMA (Persero) berdasarkan dokumen Board Manual perusahaan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Sumber data utama berasal dari Board Manual PT KIMA (Persero), sedangkan data pendukung diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, dan regulasi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT KIMA telah menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, fairness, dan pengawasan secara sistematis dalam pengelolaan perusahaan. Penerapan prinsip-prinsip tersebut berdampak positif terhadap efektivitas pengawasan, efisiensi operasional, peningkatan kepercayaan stakeholder, serta stabilitas kinerja keuangan perusahaan. Selain itu, kepatuhan hukum dalam penyusunan dan implementasi Board Manual didasarkan pada Undang-Undang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah tentang Perseroan, Keputusan Menteri BUMN mengenai penerapan Good Corporate Governance (GCG), serta pedoman etika bisnis perusahaan. Kepatuhan terhadap regulasi tersebut berperan penting dalam meminimalkan risiko penyimpangan, konflik kepentingan, dan potensi kerugian finansial perusahaan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa penerapan Good Corporate Governance (GCG) yang didukung oleh kepatuhan hukum yang kuat menjadi faktor penting dalam menciptakan tata kelola perusahaan yang profesional, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan pada perusahaan BUMN.

Penanganan Tindak Pidana Narkotika di Kota Tarakan: Analisis Empiris di Wilayah Perbatasan

Eva Albatun Nabilah, Rezki Purnama Samad, Rahmat Sutiyono — Sun, 14 Jun 2026 00:00:00 +0800

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah perbatasan menjadi tantangan serius bagi penegakan hukum di Indonesia. Kota Tarakan memiliki kerentanan tinggi terhadap peredaran narkotika lintas negara karena berbatasan langsung dengan Malaysia dan didominasi wilayah perairan. Penelitian ini bertujuan menganalisis penanganan tindak pidana narkotika di Kota Tarakan, efektivitas koordinasi antar aparat penegak hukum, serta implementasi rehabilitasi dan pencegahan dalam perspektif Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT). Penelitian menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dengan Kepolisian, BNNP Kaltara, Kejaksaan Negeri Tarakan, dan Pengadilan Negeri Tarakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antar lembaga telah berjalan, namun masih terkendala keterbatasan laboratorium forensik, minimnya fasilitas rehabilitasi, lemahnya pengawasan perbatasan, dan faktor sosial-ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan infrastruktur, rehabilitasi, pengawasan berbasis teknologi, dan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan narkotika.