Tinjauan Yuridis Kepastian Hukum Pengalihan Hak Atas Tanah Terhadap Status Tanah yang Belum Memiliki Sertifikat

Abstract

Penelitian ini  Bertujuan untuk mengetahui bagaimana kepastian hukum terhadap pengalihan hak atas tanah terhadap status tanah yang belum memiliki sertifikat. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum pengalihan hak atas tanah yang belum bersertifikat. Menimbulkan persoalan hukum bagi masyarakat, ketika hak atas tanah yang sudah dialihkan menjadi sengketa sehingga meresahkan warga masyarakat khususnya di pedesaan. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Disamping itu dipergunakan juga metode Penelitian empiris dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui  pengamatan langsung. Pengumpulan data primer dan data sekunder dilakukan dengan tiga (3) pendekatan : 1.pendekatan peraturan (hukum pertanahan), 2. pendekatan konsep (hak atas tanah yang belum bersertifikat ) 3. pendekatan analisis hukum (kepastian hukum tentang pengalihan hak atas tanah belum bersertifikat). Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang pendaftaran tanah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah nomor  24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, didalamnya mengatur pengalihan hak atas tanah  dihadapan PPAT.Masalah yang terjadi di desa adalah pemilik tanah melakukan pengalihan hak atas tanah atau jual beli tanahnya  yang belum bersertifikat hanya memakai kwitansi pembayaran dan ditandatangani kedua belah pihak. Hal ini kemudian menimbulkan sengketa terhadap kepemilikan hak atas tanah.Oleh sebab itu warga masyarakat pemegang hak atas tanah yang belum memiliki sertifikat, seharusnya mengurus sertifikat tanah sebagai kepemilikan yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan, tentang sertifikat tanah.