Rekonstruksi Peran Digital Forensik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Siber: Analisis Kritis Terhadap Konstruksi Hukum Pidana di Indonesia

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong peningkatan signifikan terhadap tindak pidana siber di Indonesia. Dalam konteks ini, digital forensik memiliki peran krusial dalam mendukung proses penyidikan, terutama dalam pengumpulan, analisis, dan validasi bukti digital. Namun, penerapan digital forensik dalam praktik penyidikan kerap menghadapi kendala yuridis, teknis, dan institusional akibat belum optimalnya konstruksi hukum pidana yang mengatur mekanisme penanganan kejahatan siber. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis posisi dan peran digital forensik dalam sistem hukum pidana Indonesia serta merekonstruksi kerangka hukumnya agar lebih responsif terhadap dinamika kejahatan digital. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap regulasi yang berlaku, studi kasus, serta literatur relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran digital forensik belum diatur secara eksplisit dalam KUHAP maupun dalam regulasi turunan terkait kejahatan siber, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian dalam pembuktian. Rekonstruksi yang ditawarkan mencakup penguatan aspek legalitas digital forensik dalam proses pembuktian, pembentukan standar nasional prosedur digital forensik, serta integrasi kewenangan antar lembaga penegak hukum dan institusi forensik digital. Dengan demikian, peran digital forensik tidak hanya sebagai alat bantu teknis, tetapi menjadi bagian integral dari sistem pembuktian pidana yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Reformulasi ini penting untuk menjamin efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana siber di era digital.