Pertanggungjawaban Pemilik Usaha Pariwisata Atas Kerugian Yang Diderita Konsumen

Abstract

Artikel ini mengkaji bentuk pertanggungjawaban hukum pemilik usaha pariwisata terhadap kerugian yang dialami konsumen, khususnya dalam kasus kecelakaan pada wahana wisata seperti insiden di Jatim Park 1. Penelitian ini bertujuan menjawab dua persoalan utama, yaitu bentuk pertanggungjawaban pemilik usaha pariwisata dan mekanisme penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui analisis peraturan terkait, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta KUHPerdata, penelitian ini menemukan bahwa pemilik usaha pariwisata memikul tanggung jawab hukum yang meliputi tanggung jawab perdata, administratif, dan dalam kondisi tertentu dapat berimplikasi pada pertanggungjawaban pidana. Temuan menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan, ketidaksesuaian standar keselamatan, dan minimnya kesadaran hukum pelaku usaha menjadi faktor utama terjadinya kerugian konsumen. Penelitian ini juga menguraikan mekanisme penyelesaian sengketa melalui BPSK maupun pengadilan, serta menilai efektivitas keduanya dalam praktik. Hasil penelitian menegaskan perlunya peningkatan regulasi teknis keselamatan, penguatan sistem pengawasan, kewajiban asuransi risiko tinggi, sinergi antar lembaga, serta edukasi bagi pelaku usaha dan konsumen. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem perlindungan hukum bagi konsumen di sektor pariwisata agar tercipta industri pariwisata yang lebih aman, akuntabel, dan berkepastian hukum