Pengaruh Norma Budaya Patriarki Terhadap Implementasi Undang-Undang 23 Tahun 2004 Tentang KDRT di Masyarakat Pedesaan

Abstract

Artikel ini mencoba mengungkap bagaimana norma patriarki mempengaruhi jalannya implementasi UU 23/2004 serta bagaimana nilai tersebut membentuk sikap masyarakat terhadap isu KDRT. Tujuan penelitian ini diarahkan untuk menelaah bagaimana norma budaya patriarki memengaruhi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di lingkungan masyarakat pedesaan. Di Indonesia, keberadaan norma patriarki yang kuat kerap menjadi hambatan bagi perempuan untuk memperoleh perlindungan hukum yang seharusnya mereka dapatkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menelaah peraturan perundang-undangan beserta penerapannya di lapangan, sekaligus mempertimbangkan faktor sosial dan budaya yang berpengaruh. Data yang digunakan meliputi hasil survei, wawancara, dan studi kasus di beberapa desa di Indonesia yang memiliki budaya patriarki, serta analisis berbagai literatur terkait. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa norma budaya patriarki secara signifikan menurunkan kesadaran hukum di masyarakat pedesaan, sehingga banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak dilaporkan. Studi di Desa  menemukan hanya sepuluh persen perempuan korban melapor, karena stigma sosial dan anggapan KDRT sebagai urusan pribadi. Data BPS juga menunjukkan kekerasan terhadap perempuan lebih tinggi di pedesaan dibanding perkotaan, menekankan perlunya penanganan lebih serius. Novelti penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sering menghadapi kendala akibat kurangnya dukungan dari aparat penegak hukum dan lembaga pemerintah terkait. Dalam sejumlah kasus, aparat penegak hukum masih terpengaruh oleh pola pikir patriarkal yang menekankan bahwa perempuan harus tunduk kepada suami, sehingga perlindungan yang diberikan kepada korban seringkali tidak memadai. Kondisi ini diperparah oleh terbatasnya akses perempuan terhadap informasi mengenai hak-hak mereka, sehingga banyak di antara mereka enggan menempuh jalur hukum. Untuk itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga swadaya masyarakat dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan hukum di kalangan perempuan.