Kewenangan Presiden Memberikan Amnesti Dan Abolisi Menurut Teori Trias Politika Perspektif Siyasah Dusturiyah

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kewenangan Presiden dalam memberikan amnesti dan abolisi berdasarkan teori Trias Politika serta perspektif Siyasah Dusturiyah. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menelaah ketentuan konstitusi, peraturan perundang-undangan, doktrin hukum tata negara, serta literatur fikih siyasah klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak prerogatif Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukan merupakan kewenangan yang bersifat mutlak, melainkan kewenangan konstitusional yang dibatasi oleh prinsip checks and balances serta keharusan memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, kewenangan tersebut merupakan amanah (al-amānah) yang harus dijalankan berlandaskan kemaslahatan umum (al-maslahah al-‘āmmah) dan keadilan substantif (al-‘adl). Integrasi antara teori Trias Politika dan prinsip Siyasah Dusturiyah menegaskan bahwa penggunaan hak prerogatif harus berpijak pada nilai keadilan, akuntabilitas, serta tanggung jawab moral agar amnesti dan abolisi tidak berubah menjadi instrumen politik, melainkan sarana untuk mewujudkan keadilan konstitusional dan kemaslahatan publik.