Politik Hukum Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia)

Abstract

Pemutussan Hubungan Kerja (PHK) merupakan isu strategis dalam hukum ketenagakerjaan yang berdampak langsung terhadap pekerja dan pengusaha. Politik hukum dalam pembentukan regulasi PHK mencerminkan arah kebijakan negara dalam menyeimbangkan perlindungan terhadap tenaga kerja dan kepentingan investasi. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis politik hukum perundang-undangan PHK, mekanisme penyelesaian perselisihan PHK, serta implikasi UU Cipta Kerja terhadap stabilitas politik, sosial dan pengaturan PHK. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa regulasi PHK telah diatur secara rinci melalui UU No.6 Tahun 2023 dan PP No. 35 Tahun 2021, dengan berbagai mekanisme penyelesaian seperti bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitase, hingga pengadilan hubungan industrial. Disisi lain, perubahan hukum ketenagakerjaan melalui UU Cipta Kerja menimbulkan pro dan kontra, seperti pada kasus PHK massal PT Sritex, sehingga diperlukan sosialisasi yang efektif dan dialog terbuka antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja guna menciptakan iklim ketenagakerjaan yang berkeadilan dan berkelanjutan.