Program Rehabilitasi bagi Narapidana Narkotika dalam Perspektif Kebijakan Kriminal di Indonesia

Abstract

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan persoalan serius yang berdampak multidimensional, baik terhadap individu, masyarakat, maupun negara. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, narapidana narkotika tidak hanya dipandang sebagai pelaku tindak pidana, tetapi dalam batas tertentu juga sebagai korban ketergantungan yang memerlukan penanganan khusus melalui program rehabilitasi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan program rehabilitasi bagi narapidana narkotika dalam sistem pemasyarakatan Indonesia, kedudukannya dalam kerangka kebijakan kriminal dan tujuan pemidanaan, serta arah pengembangan kebijakan kriminal ke depan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan kriminal Indonesia telah mengakomodasi rehabilitasi sebagai bagian dari upaya penal dan non-penal, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala

Kendala struktural berkaitan dengan keterbatasan sumber daya dan orientasi penegakan hukum yang masih represif, kendala regulatif terkait ketidakharmonisan dan ketidakjelasan pengaturan rehabilitasi, sedangkan kendala institusional menyangkut lemahnya koordinasi dan kapasitas antar lembaga pelaksana. Oleh karena itu, diperlukan penguatan arah kebijakan kriminal yang lebih integratif, humanis, dan berborientasi pada pemulihan.