Kebijakan Formulasi Restorative Justice dalam KUHP Baru dan Implementasinya terhadap Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Indonesia

Abstract

Restorative justice merupakan suatu pendekatan dalam sistem peradilan yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan komunitas, terutama dalam konteks anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru serta Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, pendekatan ini diharapkan mampu mengurangi dampak kriminalisasi terhadap anak, mendukung proses rehabilitasi, serta menekan angka residivisme. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi restorative justice dalam KUHP baru dan UU SPPA, menilai pelaksanaannya terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, serta mengidentifikasi hambatan dan tantangan dalam praktiknya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan studi dokumen dan wawancara kepada para praktisi hukum serta aparat terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat dasar hukum yang jelas untuk restorative justice, pelaksanaannya masih terkendala oleh masalah administratif, keterbatasan sumber daya, dan persepsi masyarakat serta aparat penegak hukum terhadap pendekatan yang menitikberatkan aspek rehabilitatif. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi, pelatihan bagi aparat penegak hukum, serta penyediaan fasilitas pendukung agar restorative justice dapat diterapkan secara optimal bagi anak