Analisis Yuridis Pemutusan Kontrak oleh Pemerintah Akibat Wanprestasi Penyedia Jasa Catering dalam Program Kegiatan Publik

Abstract

Pemutusan kontrak pengadaan jasa catering oleh pemerintah akibat wanprestasi penyedia merupakan persoalan penting dalam tata kelola pelayanan publik. Penelitian ini menganalisis dasar hukum, prosedur pemutusan kontrak, serta akibat hukumnya bagi penyedia jasa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum. Hasil Penelitian menemukan bahwa pemutusan kontrak berlandaskan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, dan prinsip wanprestasi dalam KUH Perdata. Prosedur pemutusan harus dilakukan PPK melalui pembuktian wanprestasi, pemberian peringatan tertulis, dan penerbitan keputusan pemutusan sesuai asas legalitas. Pemutusan kontrak menimbulkan konsekuensi hukum berupa pencairan jaminan, pencantuman dalam daftar hitam, dan kewajiban mengganti kerugian negara. Temuan ini menegaskan pentingnya kepastian hukum dan kepatuhan prosedural dalam menjaga akuntabilitas pengadaan barang dan jasa pemerintah.