Analisis Yuridis Terhadap Status Hukum Perkawinan Agama Di Indonesia

Abstract

Perkawinan beda agama menjadi topik diskusi yang berkelanjutan di Indonesia karena tidak adanya peraturan yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bagi pasangan beda agama, persyaratan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang menuntut kepatuhan terhadap hukum agama masing-masing, menimbulkan ambiguitas hukum. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengkaji hukum yang membuat peraturan perkawinan beda agama dan pengaruhnya terhadap hukum. Dengan menggunakan pendekatan legislatif, konseptual, dan berbasis kasus, metodologi penelitian yuridis normatif digunakan. Temuan menunjukkan bahwa meskipun perkawinan beda agama secara normatif tidak diizinkan oleh hukum Indonesia, terdapat pengecualian administratif yang dimungkinkan oleh lembaga pencatat sipil dan putusan pengadilan tertentu. Dampak hukum yang timbul meliputi masalah administrasi kependudukan, kesulitan hak waris, status perkawinan yang tidak sah, dan keraguan mengenai status ana