Analisis Pengaturan Hukum dan Penegakan Hukum terhadap Peredaran Gelap Narkotika di Kota Tanjungbalai

Abstract

Peredaran gelap narkotika di Kota Tanjungbalai menunjukkan tren yang mengkhawatirkan karena wilayah ini berada pada jalur strategis perdagangan narkotika lintas negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai peredaran gelap narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengidentifikasi faktor hukum dan non-hukum yang menyebabkan Tanjungbalai menjadi kawasan rawan, serta mengevaluasi strategi penindakan aparat penegak hukum dalam memerangi kejahatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta wawancara dengan aparat kepolisian dan instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengaturan hukum dalam UU 35/2009 cukup komprehensif, implementasinya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya, jaringan sindikat internasional, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Strategi penegakan hukum di Tanjungbalai meliputi upaya represif, preventif, dan persuasif, namun efektivitasnya memerlukan sinergi antar-lembaga dan peningkatan dukungan teknis. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan regulasi, optimalisasi inteligensia, serta pemberdayaan masyarakat dalam mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika.