Hak Mustahik Dalam Program Pemberdayaan Zakat Produktif Perspektif Hukum Positif dan Hukum Kebendaan Islam

Abstract

Zakat produktif merupakan instrumen penting dalam pemberdayaan ekonomi mustahik yang tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi berorientasi pada kemandirian ekonomi. Program ZCoffee dan ZChicken yang dilaksanakan oleh BAZNAS yang merupakan contoh pelaksanaan zakat produktif berbasis usaha. Namun, praktik ini menimbulkan masalah hukum terkait kejelasan status kepemilikan aset usaha yang diberikan kepada mustahik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak kepemilikan mustahik dalam program zakat produktif dari perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan yuridis-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan zakat produktif seperti ZCoffee dan ZChicken yang dilaksanakan oleh BAZNAS dan LAZ terbukti efektif dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi mustahik melalui pendekatan bisnis berkelanjutan, pendampingan, dan peningkatan kapasitas. Zakat tidak lagi berfungsi semata-mata sebagai bantuan konsumtif, tetapi berkembang menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat. Namun, keberhasilan ini belum sepenuhnya diimbangi dengan kepastian hukum mengenai status kepemilikan aset usaha yang dibagikan kepada mustahik, sehingga menimbulkan permasalahan normatif dan yuridis. Dari perspektif hukum kebendaan Islam, zakat mensyaratkan tamlik, yaitu pengalihan kepemilikan harta zakat secara hukum kepada mustahik. Praktik hanya memberikan hak untuk menggunakan harta tanpa kejelasan kontrak hibah berpotensi bertentangan dengan prinsip al-milk dan tujuan zakat dalam mewujudkan keadilan distributif. Sementara itu, hukum positif Indonesia melalui UU Nomor 23 Tahun 2011 belum secara tegas mengatur status kepemilikan aset zakat produktif, sehingga perlu diselaraskan regulasi dan penegasan kontrak agar zakat produktif sah menurut syariah, memiliki kepastian hukum, dan mampu melindungi hak mustahik sebagai subjek hukum yang mandiri secara ekonomi.