Perlindungan Hukum Konsumen Atas Pembatalan Sepihak (Cancelation Policy) Dalam Kontrak Pelayanan Perhotelan

Abstract

Sektor pariwisata berkembang pesat, membawa serta kompleksitas dalam relasi hukum antara pelaku bisnis perhotelan dan konsumen. Isu krusial yang kerap mencuat adalah praktik pembatalan booking secara tiba-tiba oleh pihak hotel, yang seringkali merugikan pelanggan lewat adanya klausul pengecualian. Penelitian ini berupaya mengkaji bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna jasa hotel, dan juga keabsahan klausul pembatalan sepihak tersebut berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta KUH Perdata. Riset ini menerapkan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Data yang diolah berupa data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara mendalam dengan metode kualitatif. Dalam perjanjian layanan hotel, konsumen kerap kali mendapati diri dalam posisi yang kurang menguntungkan karena perjanjiannya sudah ditentukan (kontrak standar). Validitas Klausul: Aturan pembatalan yang menetapkan pengembalian dana 0% (tanpa pengembalian) sepihak tanpa melihat alasan mendesak (keadaan kahar) bisa dianggap sebagai klausul standar yang dilarang dalam Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen, sehingga mengakibatkan batal secara hukum. Jaminan hukum bagi konsumen meliputi jaminan pencegahan lewat pengawasan perjanjian standar oleh pemerintah, dan jaminan penindakan melalui upaya kompensasi atau resolusi konflik lewat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau pengadilan umum. Dalam penelitian ini menegaskan bahwa, walaupun pihak hotel berhak menjaga kelangsungan operasional bisnisnya, aturan yang dibuat jangan sampai menabrak hak-hak konsumen sebagai pihak yang dilindungi undang-undang, serta prinsip kewajaran dalam perjanjian.