Analisis Putusan Nomor 365/Pid.B/2024/Pn Jkt.Sel Tentang Penanganan Kasus Pornografi Perspektif Hukum Pidana Islam

Abstract

Fenomena maraknya penyebaran konten pornografi di internet menjadi isu mendesak di era digital, dengan dampak serius khususnya bagi moral masyarakat. Masalah semakin kompleks karena akses teknologi yang memudahkan produksi dan distribusi konten negatif. Indonesia memiliki instrumen hukum yang tegas dalam menanggulangi pornografi, salah satunya melalui UU Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Namum dalam praktiknya sering kali menunjukkan ketimpangan. Dalam hal pemberian sanksi antara para pelaku yang turut serta dalam produksi konten pornografi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terhadap putusan No. 365/Pid.B/2024/PN JKT.SEL berdasarkan hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus, yaitu menelaah secara kritis putusan pengadilan sebagai objek utama. Hasil penelitian menunjukkan inkonsistensi penegakan hukum pemeran pornografi di jatuhi hukuman pidana, sedangkan sutradara (pelaku utama) tidak di jatuhkan sanksi hanya di periksa sebagai saksi. Sebaliknya, dari perspektif hukum pidana islam pornografi di kategorikan sebagai perbuatan keji (fahisyah) dan perbuatan yang mendekati zina, sehingga pelakunya baik pemeran maupun sutradara wajib dipertanggungjawabkan sebagai jarimah ta’zir. Hukum pidana islam menegaskan bahwa tidak boleh ada pengecualian tanggung jawab seluruh pihak yang terlibat harus di jatuhi sanksi. Sebab perbuatan mereka dianggap melanggar moral agama. Oleh karena itu di perlukan penerapan hukum yang lebih komprehensif agar semua pihak yang terlibat di adili secara adil dan konsisten sesuai kaidah hukum positif dan nilai-nilai hukum pidana Islam.