Pengaruh Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemilu Pada Pelanggaran Netralitas Asn Dalam Berkampanye

Abstract

Pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam aktivitas kampanye pemilu dan pemilihan kepala daerah masih menjadi persoalan krusial yang berdampak pada integritas demokrasi dan profesionalisme birokrasi di Indonesia. Ketidaknetralan tersebut tidak hanya merupakan pelanggaran administratif dan etik, tetapi dalam kondisi tertentu dapat memenuhi unsur tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk tindakan ASN yang tidak netral dalam aktivitas kampanye yang dapat diancam dengan sanksi pidana serta menganalisisnya dari perspektif hukum pidana Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui pengkajian bahan hukum primer dan sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan tidak netral ASN dalam kampanye meliputi keterlibatan langsung dalam kegiatan kampanye, keberpihakan administratif melalui kebijakan jabatan, penggunaan kewenangan dan pengaruh struktural, serta pemanfaatan fasilitas negara untuk kepentingan politik tertentu. Dalam perspektif hukum pidana Islam, perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai pengkhianatan amanah publik (khiyānatu al-amānah) yang termasuk kategori jarimah ta‘zīr, sehingga negara memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi demi menjaga keadilan dan kemaslahatan umum. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan penegakan hukum guna menjamin netralitas ASN dan menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.