Penetapan Nafkah Iddah dan Mut’ah dalam Putusan Pengadilan Agama: Analisis Kesetaraan Gender dan Kepastian Hukum

Abstract

Nafkah iddah dan mut’ah merupakan hak normatif istri pasca perceraian yang diakui dalam sistem hukum keluarga Islam dan hukum positif Indonesia. Namun demikian, dalam praktik peradilan agama, penetapan nominal nafkah iddah dan mut’ah menunjukkan adanya disparitas putusan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta pertanyaan mengenai pemenuhan prinsip kesetaraan gender. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi normatif pengaturan nafkah iddah dan mut’ah dalam hukum positif Indonesia serta mengkaji pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama dari perspektif kesetaraan gender dan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan nafkah iddah dan mut’ah dalam peraturan perundang-undangan masih bersifat umum dan memberikan ruang diskresi yang luas kepada hakim, sehingga berpotensi menimbulkan disparitas putusan. Dari perspektif kesetaraan gender, pertimbangan hakim belum sepenuhnya memperhitungkan kontribusi domestik dan kerentanan ekonomi perempuan pasca perceraian. Oleh karena itu, diperlukan penguatan konstruksi normatif melalui pedoman penetapan nafkah yang lebih operasional guna menjamin kepastian hukum dan keadilan substantif berbasis gender.