Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Implikasi Diskresi Presiden Dalam Efektivitas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Abstract
Korupsi merupakan persoalan struktural yang masih menjadi tantangan serius dalam pembangunan nasional Indonesia. Pasca reformasi 1998, praktik korupsi tidak hanya bertahan, tetapi juga meluas seiring dengan perubahan sistem politik dan pemerintahan. Dalam konteks tersebut, diskresi Presiden sebagai kewenangan eksekutif memiliki implikasi penting terhadap efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi. Artikel ini bertujuan mengkaji konsep diskresi Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta implikasinya terhadap upaya pemberantasan korupsi dari perspektif sosiologi hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa diskresi Presiden dapat berperan positif dalam memperkuat kebijakan antikorupsi apabila dijalankan secara akuntabel dan berorientasi pada kepentingan umum, namun berpotensi melemahkan penegakan hukum apabila digunakan tanpa batasan dan pengawasan yang memadai.
References
Ahmad, Alfian Nur, Holy Glora Saragie Sijabat, and Usman Manor. “Pemberantasan Di Persimpangan Jalan: Principal Agent Dan Collective Action Sebagai Jalan Tengah Pemberantasan Korupsi Di Indonesia.” Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan 2, no. 1 (2022): 69–80.
Ali, Zuriah. “Pertanggungjawaban Diskresi Pemerintah Dan Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.” Jurnal Multilingual 5, no. 1 (2025): 358–75. https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/multilingual/article/view/1133.
Anggara, Rizki Bima, Risma Apriyanti, and Taufiqurrohman Syahuri. “Politik Hukum Di Mata Para Tokoh.” Lex Sharia Pacta Sun Servanda: Jurnal Hukum Islam Dan Kebijakan 1, no. 3 (2024): 1–13. https://journal.alshobar.or.id/index.php/lespass/article/view/286.
Arifin, Firdaus. “Rekonseptualisasi Diskresi Perspektif Hukum Administrasi Negara: Analisis Kritis Terhadap Implementasi Undang-Undang Administrasi Pemerintahanx Nasional.” Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum 4, no. 01 (2025): 25–37. https://doi.org/10.24967/jaeap.v4i01.3867.
Fakhruddin. “Perspektif Budaya Hukum Dalam Perkembangan Kasus Korupsi Di Indonesia.” Dharmasisya 1, no. 1 (2021): 185–96. https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss1/30/.
Febriansyah, Muhammad Fadhel, Muhammad Aldiansyah, Muhammad Zaky Nugraha, Andrea Tanjung, and Sudirman Sitepu. “Efektivitas Sistem Peradilan Pidana Dalam Menangani Kasus Korupsi Di Negara Indonesia.” JKHKP: Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik 2, no. 2 (2025): 1018–24. https://doi.org/https://doi.org/10.62379/cskjc461.
Fikri, Fikri, Herowati Poesoko, Zainuri Zainuri, and Muhammad Khalid Ali. “Freies Ermessen Mewujudkan Good Governance Melalui Konsep Welfare State Dalam Persepektif Hukum Administrasi Negara.” In Prosiding SNAPP : Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan Dan Teknologi, 2:397–403, 2024. https://doi.org/10.24929/snapp.v2i1.3162.
Firmansyah, Ade Arif, and Malicia Evendia. “Rejuvenasi Kebijakan Yang Responsif Dalam Pengaturan Administrasi Pemerintahan.” In Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara, 2:27–54, 2024. https://doi.org/10.55292/14xgmw09.
Gultom, Pardomuan. “Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Kemungkinan Dapat Diterapkannya Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” Al-Hikmah: Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan 3, no. 1 (2022): 154–78. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4065348.
Guntara, Bima. “Maraknya Korupsi Di Pemerintahan Daerah Dalam Era Desentralisasi.” Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum 12, no. 1 (2020): 11–24. https://doi.org/10.24903/yrs.v12i1.813.
Jalaluddin, Agus Pratama, and Al Zuhri. “Implikasi Diskresi Kepolisian Di Indonesia Terhadap Progresivitas Penegakan Hukum.” Jurnal Metrum 2, no. 1 (2024): 32–41. http://jurnal.mkmandiri.com/index.php/jmkm/article/view/31.
Jawa, Dominikus, Parningotan Malau, and Ciptono Ciptono. “Tantangan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” Jurnal USM Law Review 7, no. 2 (2024): 1006–17. https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9507.
Katili, Muh Fakhri B., Riyanto Moonti, Roy Marthen Moonti, and Muslim A. Kasim. “Reformasi Politik Dan Kewenangan Presiden: Analisis Kritis Terhadap Peran Instruksi Presiden Dalam Pembentukan Kebijakan Nasional.” Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora 2, no. 2 (2025): 373–83. https://doi.org/10.62383/progres.v2i2.2057.
Luthfi, Muhammad Khaerul. “Pertanggungjawaban Atas Penggunaan Diskresi Oleh Pejabat Pemerintah Dari Sudut Pandang Hukum Administrasi Negara.” JINU: Jurnal Ilmiah Nusantara 1, no. 4 (2024): 299–311. https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jinu.v1i4.1755.
Pangestuty, Farah Wulandari, and Ferry Prasetyia. Ekonomi Pembangunan: Kajian Teoretis Dan Studi Kasus. Malang: UB Press, 2021.
Puanandini, Dewi Asri, Vita Suci Maharani, and Putri Anasela. “Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa: Analisis Dampak Dan Upaya Penegakan Hukum.” Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum 4, no. 1 (2025): 44–52. https://doi.org/https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1173.
Rahmah, Mustar, and Surya Sukti. “Living Law Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia.” Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi 2, no. 5 (2025): 195–207. https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i5.289.
Sari, Indah. “Legalitas Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pengambilan Tindakan Diskresi Oleh Pemerintah.” Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 15, no. 02 (2025). https://doi.org/https://doi.org/10.35968/jihd.v15i2.1536.
Simarmata, Marusaha, and Hudi Yusuf. “Analisis Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Ekonomi Khusus Di Indonesia: Studi Kasus Pada Kasus Korupsi Di Sektor Publik.” JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia 1, no. 9 (2024): 5187–5202. https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/1435.
Sinaga, Japansen, Rolib Sitorus, Sryani Br. Ginting, and Christina N. M. Tobing. “Elemen-Elemen Sistem Peradilan Pidana Yang Mempengaruhi Keberhasilan Penegakan Hukum.” Jurnal Somasi: Sosial Humaniora Komunikasi 6, no. 1 (2025): 220–32. https://doi.org/https://doi.org/10.53695/js.v6i1.1344.
Sumartini, Siti, Nurwahyuni, and Saeful Kholik. “Kedudukan Hukum Dalam Perspektif Negara Hukum Modern.” Jurnal Suara Hukum 4, no. 1 (2022): 224–42. https://doi.org/10.26740/jsh.v4n1.p224-242.
Suniaprily, Firstnandiar Glica Aini, and Suharno. “Pertanggungjawaban Diskresi Pemerintah Dan Hubungannya Dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.” KLASULA: Jurnal Hukum Tata Negara Administrasi Dan Pidana 2, no. 1 (2023): 32–46. https://doi.org/https://doi.org/10.32503/klausula.v2i1.2979.
Taufiqurrahman, Mhd. “Kebijakan Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan Dalam Memutuskan Kebijakan Publik.” SOMASI: Sosial Humaniora Komunikasi 5, no. 2 (2024): 1–17. https://doi.org/https://doi.org/10.53695/js.v5i2.1153.
Wahyu, Dinar. “Konstruksi Perlindungan Hukum Bagi Whistleblower Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Di Provinsi Papua.” Yustitiabelen 10, no. 1 (2024): 36–61. https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v10i1.922.
Wuwungan, Syalom, Frans Maramis, and Jolly K. Pongoh. “Akibat Hukum Adanya Diskresi Dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan.” Lex Administratum 8, no. 3 (2020): 80–88. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/29755.
Copyright (c) 2026 Dedi Dwi Pamungkas, Firman Mustika, Krisman Wilhelmus
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
