Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penadahan Barang Hasil Curian Di Wilayah Kepolisian Resor Kota Besar Makassar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Untuk Menganalisis dan menjelaskan proses penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan barang hasil curian di wilayah hukum Polrestabes Makassar; dan 2) Untuk Mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam menangani tindak pidana penadahan barang hasil curian di wilayah Polrestabes Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu tipe penelitian yang dilakukan terhadap permasalahan yang ada ditengah masyarakat kemudian menganalisisnya dengan peraturan perundang-undangan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penadahan di wilayah Polrestabes Makassar telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 480 KUHP, yang mengatur mengenai penadahan barang hasil kejahatan. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan penegakan hukum tersebut belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh masih adanya kesulitan dalam pembuktian unsur kesengajaan pelaku mengetahui bahwa barang tersebut berasal dari hasil kejahatan, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung penyidikan, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan atau memberikan informasi mengenai tindak pidana penadahan. Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penadahan di antaranya meliputi faktor hukum (substansi dan penerapan aturan), faktor penegak hukum (profesionalisme dan integritas aparat), faktor sarana dan prasarana, serta faktor masyarakat (kesadaran hukum dan partisipasi dalam membantu proses penyidikan)