Harmonisasi Regulasi Daerah dalam Perlindungan Perempuan Berbasis Sustainable Development Goals (SDGs) Perspektif Good Governance di Kabupaten Kutai Kartanegara

Abstract

Perlindungan perempuan merupakan bagian penting dalam agenda pembangunan berkelanjutan yang tertuang dalam Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada tujuan kesetaraan gender dan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Dalam konteks pemerintahan daerah, perlindungan perempuan tidak hanya menjadi tanggung jawab sosial, tetapi juga merupakan kewajiban hukum yang harus diimplementasikan melalui regulasi daerah yang selaras dengan prinsip good governance. Namun demikian, masih terdapat disharmonisasi antara regulasi nasional dan kebijakan daerah yang menyebabkan perlindungan perempuan belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis harmonisasi regulasi daerah dalam perlindungan perempuan berbasis SDGs dalam perspektif good governance di Kabupaten Kutai Kartanegara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, regulasi terkait perlindungan perempuan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang TPKS, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, serta kebijakan terkait SDGs. Namun, pada tingkat daerah masih ditemukan ketidaksinkronan norma, lemahnya pengaturan teknis, serta belum optimalnya integrasi prinsip good governance dalam kebijakan perlindungan perempuan. Karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi daerah yang lebih komprehensif dan operasional guna mewujudkan perlindungan perempuan yang efektif, akuntabel, dan berkeadilan di Kabupaten Kutai Kartanegara.