Penguatan Prinsip Rule of Law dalam Mendorong Good Governance sebagai Pilar Reformasi Birokrasi di Samarinda

Abstract

Reformasi birokrasi menjadi langkah strategis untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, terutama di lingkungan pemerintah daerah. Fondasi utama dalam proses ini adalah prinsip supremasi hukum yang berfungsi menjamin kepastian hukum, meminimalisir penyalahgunaan kekuasaan, dan meningkatkan tanggung jawab birokrasi. Meski demikian, penerapan prinsip ini di daerah sering kali terhambat oleh persoalan normatif, seperti regulasi yang tidak selaras dan kurangnya aturan teknis yang mendalam. Berangkat dari fenomena tersebut, studi ini dilakukan untuk mengkaji penguatan aspek hukum dari prinsip supremasi hukum dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik sebagai pilar pembenahan birokrasi di Kota Samarinda. Melalui metode penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan serta konseptual, ditemukan bahwa landasan hukum supremasi hukum sebenarnya telah termaktub dalam konstitusi serta undang-undang terkait pemerintahan daerah dan administrasi pemerintahan. Namun, aturan-aturan tersebut masih bersifat makro sehingga sulit diterapkan secara praktis di lapangan. Sebagai solusi, perlu dilakukan penguatan struktur hukum melalui pembentukan regulasi teknis yang lebih aplikatif, pengoptimalan pengawasan hukum, serta penyatuan prinsip supremasi hukum ke dalam seluruh elemen reformasi birokrasi. Langkah ini diharapkan mampu mewujudkan sistem pemerintahan yang transparan, bertanggung jawab, dan adil bagi masyarakat Kota Samarinda.