Penguatan Peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam Sistem Pemerintahan Daerah: Studi Kabupaten Kutai Timur

Abstract

Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sebagai bagian dari sistem pemerintahan daerah. Dalam konteks otonomi daerah, keberadaan Satlinmas menjadi elemen penting dalam menjaga stabilitas sosial serta mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah di tingkat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penguatan peran Satlinmas dalam sistem pemerintahan daerah di Kabupaten Kutai Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, peran Satlinmas telah diatur dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan terkait ketenteraman dan ketertiban umum. Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat berbagai kendala, seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, kurangnya pelatihan, serta belum optimalnya integrasi peran Satlinmas dalam struktur pemerintahan daerah. Karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas anggota, serta dukungan regulasi dan anggaran yang memadai guna mengoptimalkan peran Satlinmas dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif dan responsif di Kabupaten Kutai Timur.