Kewenangan Desa dalam Membentuk Produk Hukum Desa Studi di Desa Pringgasela

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan fungsi Peraturan Desa (Perdes) sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa serta efektivitas implementasinya di Desa Pringgasela. Perdes merupakan instrumen hukum desa yang diakui dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.  Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perdes memiliki kedudukan strategis sebagai dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan desa dengan fungsi regulatif, legitimatif, dan partisipatif. Namun, implementasinya belum optimal karena dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam pembentukan hingga penegakan Perdes, minimnya partisipasi masyarakat, serta belum terakomodasinya kearifan lokal secara maksimal. Dengan demikian, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan desa agar Perdes dapat berfungsi secara efektif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa.