Implementasi Green Constitution dalam Program Strategis Nasional

Abstract

Green constitution merupakan konsep yang menempatkan perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian dari norma konstitusional negara. Di Indonesia, konsep ini telah diakomodasi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya melalui Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4), yang menegaskan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta prinsip pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi green constitution dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), khususnya pada program food estate dan pembangunan bendungan, serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang muncul. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi green constitution dalam PSN belum berjalan optimal. Terdapat ketegangan antara percepatan pembangunan ekonomi dan kewajiban konstitusional dalam menjaga lingkungan. Program food estate dan pembangunan bendungan menimbulkan berbagai dampak ekologis seperti deforestasi, degradasi lahan, serta gangguan terhadap ekosistem dan kehidupan masyarakat lokal. Selain itu, ditemukan tumpang tindih regulasi, lemahnya penerapan prinsip kehati-hatian, belum optimalnya partisipasi publik, serta tidak terpenuhinya prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC). Instrumen lingkungan seperti AMDAL juga sering hanya menjadi formalitas administratif. Dengan demikian, green constitution masih lebih dominan sebagai norma daripada praktik. Diperlukan penguatan implementasi melalui harmonisasi regulasi, peningkatan partisipasi masyarakat, serta penegakan hukum yang konsisten agar pembangunan selaras dengan prinsip keberlanjutan.