Perlindungan Hukum Data Pribadi Nasabah pada Pelaksanaan Bank Digital di Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi sektor perbankan menuju sistem berbasis digital yang mengandalkan pemrosesan data pribadi nasabah secara intensif. Kondisi ini menimbulkan risiko tinggi terhadap kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi, sehingga memerlukan perlindungan hukum yang komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan data pribadi nasabah dalam penyelenggaraan bank digital di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi serta mengkaji tanggung jawab hukum bank digital atas kebocoran data pribadi nasabah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menempatkan bank digital sebagai Pengendali Data Pribadi yang wajib menerapkan prinsip-prinsip pemrosesan data, seperti legalitas, transparansi, pembatasan tujuan, minimalisasi data, keamanan, dan akuntabilitas, serta kewajiban memperoleh persetujuan dan melakukan Penilaian Dampak Perlindungan Data (DPIA). Perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah terdiri atas perlindungan preventif dan represif yang saling melengkapi. Selanjutnya, tanggung jawab hukum bank digital atas kebocoran data bersifat kumulatif, meliputi tanggung jawab administratif, perdata, dan pidana. Tanggung jawab administratif dikenakan atas pelanggaran kewajiban hukum, tanggung jawab perdata berfungsi sebagai mekanisme pemulihan kerugian nasabah, sedangkan tanggung jawab pidana diterapkan apabila terdapat unsur kesengajaan sebagai ultimum remedium, termasuk pertanggungjawaban pidana korporasi. Sinkronisasi antara Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sebagai lex generalis dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan sebagai lex specialis menjadi faktor penting dalam menjamin kepastian hukum dan efektivitas perlindungan data pribadi nasabah dalam penyelenggaraan bank digital.