Kepastian Hukum Hak Kepemilikan Tanah Pascabencana Banjir (Studi Kasus Banjir Di Pulau Sumatera)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum hak kepemilikan atas tanah yang terdampak bencana banjir di pulau Sumatera serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang hak atas tanah yang dinyatakan musnah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan hasil penelitian yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah yang mengalami perubahan bentuk secara permanen sehingga tidak lagi dapat dikenali, dimanfaatkan, atau digunakan sesuai fungsi semula dapat dikategorikan sebagai tanah musnah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Penetapan status tanah musnah mengakibatkan hapusnya hak atas tanah dan mengembalikan penguasaannya kepada negara. Sementara itu, daratan baru yang terbentuk akibat proses sedimentasi pascabencana dikualifikasikan sebagai tanah timbul yang berada dalam penguasaan langsung negara. Meskipun hak atas tanah hapus akibat musnahnya objek hak, negara tetap berkewajiban memberikan perlindungan hukum melalui mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2024, antara lain berupa penetapan resmi status tanah musnah, pembaruan data pendaftaran tanah, serta pemberian akses terhadap program pemulihan dan bantuan pascabencana. Oleh karena itu, pengaturan mengenai tanah musnah tidak hanya bertujuan menciptakan kepastian hukum dalam administrasi pertanahan, tetapi juga menjamin perlindungan dan keadilan bagi masyarakat yang terdampak bencana alam.