Diskresi Kepolisian dalam Penanganan Unjuk Rasa Ditinjau dari Penerapan Hak Asasi Manusia

Abstract

Diskresi kepolisian merupakan kewenangan yang dimiliki aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk bertindak berdasarkan penilaian sendiri dalam situasi tertentu, termasuk dalam penanganan unjuk rasa. Namun, dalam praktiknya, penggunaan diskresi seringkali menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait potensi pelanggaran hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan diskresi kepolisian dalam penanganan unjuk rasa serta menilai apakah pembatasan yang ada telah memadai dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait kepolisian dan hak asasi manusia, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan pendapat para ahli. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif diskresi kepolisian telah memiliki dasar hukum dan pembatasan melalui prinsip legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Namun, pengaturan yang ada masih bersifat umum dan mengandung ruang multitafsir, sehingga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hak asasi manusia dalam praktik penanganan unjuk rasa. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi pengaturan diskresi kepolisian yang lebih tegas dan terukur, dengan menetapkan batasan yang jelas serta penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Kesimpulannya, penguatan regulasi diskresi kepolisian melalui pembatasan yang jelas dan implementasi SOP yang berbasis hak asasi manusia merupakan langkah penting untuk mewujudkan penegakan hukum yang adil, proporsional, dan menghormati hak-hak warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum.