Pembatasan Pengaduan Dalam Perbuatan Kohabitas Dan Zina Menurut Kuhp Nasional

Abstract

Pengaturan mengenai tindak pidana kohabitasi dan zina dalam KUHP Nasional,  adalah  bagian dari pembaruan hukum pidana nasional yang berupaya menyesuaikan hukum dengan nilai moral, agama, dan budaya masyarakat Indonesia.Pengaturan tersebut disertai dengan pembatasan pengaduan melalui mekanisme delik aduan absolut yang hanya memberikan hak pengaduan kepada pihak tertentu Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi normatif pembatasan pengaduan dalam tindak pidana kohabitasi dan zina menurut KUHP Nasional serta menelaah relevansinya dengan tujuan pembaruan hukum pidana nasional, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan filosofis (philosophical approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa KUHP Nasional dan peraturan terkait, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan pendapat para ahli hukum pidana, serta bahan hukum tersier yang mendukung penelitian. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah sinkronisasi norma dan politik hukum pidana dalam pengaturan delik kesusilaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan pengaduan dalam tindak pidana kohabitasi dan zina merupakan bentuk politik hukum pidana yang bertujuan membatasi intervensi negara terhadap ranah privat warga negara serta mencegah terjadinya kriminalisasi yang berlebihan (overcriminalization). Pengaturan tersebut mencerminkan keseimbangan antara perlindungan nilai moral dan penghormatan terhadap hak privasi individu. Namun demikian, pembatasan pengaduan juga menimbulkan persoalan normatif terkait kepastian hukum dan efektivitas perlindungan nilai kesusilaan dalam masyarakat plural Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan formulasi kebijakan hukum pidana yang lebih adaptif dan proporsional agar pengaturan tindak pidana kohabitasi dan zina tetap mencerminkan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam masyarakat.