Rekonstruksi Hukum Pidana Pemilu melalui Kerangka Keadilan Elektoral di Indonesia

Abstract

Hukum pidana pemilu tetap merupakan elemen penting, tetapi sekaligus problematik, dalam tata kelola demokrasi karena integritas pemilu tidak dapat dijamin hanya melalui prosedur administratif, sementara kriminalisasi yang berlebihan dapat mendistorsi arsitektur keadilan elektoral secara lebih luas. Di Indonesia, keberlakuan secara berdampingan antara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah telah melahirkan kerangka pidana yang terfragmentasi, di mana rumusan tindak pidana, kompetensi kelembagaan, dan desain sanksi berkembang secara paralel, bukan dalam suatu sistem yang koheren. Fragmentasi tersebut menjadi semakin mendesak setelah berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang menegaskan kembali fungsi koordinatif hukum pidana umum serta memperkuat prinsip-prinsip seperti legalitas, proporsionalitas, kesalahan, individualisasi pidana, dan penggunaan sanksi pidana secara subsidiar. Artikel ini menggunakan penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Artikel ini mengkaji peraturan perundang-undangan pemilu Indonesia, KUHP baru, literatur akademik tentang keadilan elektoral dan kriminalisasi berlebih, serta perdebatan komparatif mengenai integritas dan penegakan hukum pemilu. Artikel ini menemukan bahwa rezim pidana pemilu Indonesia masih memperlakukan spektrum luas pelanggaran pemilu sebagai tindak pidana tanpa pembedaan yang cukup jelas antara pelanggaran administratif biasa, pelanggaran administratif strategis, dan perbuatan yang secara langsung mengancam integritas pemilu atau hasil pemilu. Desain tersebut melemahkan kepastian hukum, memperbanyak tumpang tindih kelembagaan, dan membebani penegakan hukum. Artikel ini mengusulkan model rekonstruksi berbasis keadilan elektoral yang mengklasifikasikan ulang tindak pidana berdasarkan derajat kerugian, menempatkan kembali hukum pidana sebagai instrumen subsidiar, memperjelas kewenangan kelembagaan, dan mengharmonisasikan tindak pidana pemilu khusus dengan prinsip-prinsip umum KUHP Nasional melalui pendekatan lex specialis yang terbatas. Rekonstruksi semacam ini diperlukan untuk menjadikan penegakan hukum pemilu lebih koheren, proporsional, dan memiliki legitimasi demokratis.