Tanggung Jawab Hukum Korporasi Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Akibat Penahanan Ijazah Pekerja dalam Hubungan Kerja

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan hukum (comparative approach). Kerangka teori yang digunakan disusun secara berjenjang, meliputi grand theory berupa Teori Negara Hukum dan Teori Hak Asasi Manusia, middle range theory berupa Teori Tanggung Jawab Hukum dan Teori Akuntabilitas Korporasi (Corporate Accountability), serta applied theory berupa Teori Perlindungan Hukum dan Teori Kepastian Hukum, yang masing-masing diterapkan secara berbeda pada setiap rumusan masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penahanan ijazah pekerja dapat dikonstruksikan sebagai pelanggaran HAM apabila dilakukan tanpa kerelaan yang otonom dan proporsional dari pekerja; bentuk pertanggungjawaban hukum korporasi bersifat majemuk, meliputi pertanggungjawaban perdata, administratif, dan dalam batas tertentu pertanggungjawaban yang bersumber dari prinsip bisnis dan HAM (business and human rights); serta konsep ideal pengaturan ke depan memerlukan harmonisasi pengaturan eksplisit larangan penahanan dokumen pribadi pekerja dalam peraturan ketenagakerjaan yang terintegrasi dengan prinsip pelindungan data pribadi dan HAM. Penelitian ini diharapkan memberikan kebaruan (novelty) berupa kerangka analisis multi-teori yang menjembatani disiplin hukum ketenagakerjaan, hukum perusahaan, dan hukum HAM yang selama ini cenderung dikaji secara terpisah.