Pemenuhan Hak Siswa Disabilitas dalam Pendidikan Menengah Sebagai Hak Konstitusional

Abstract

Pemenuhan hak siswa penyandang disabilitas pada pendidikan menengah belum dapat diukur hanya dari penerimaan administratif, karena hambatan fisik, komunikasi, pembelajaran, dan penilaian masih dapat menghalangi partisipasi setara. Penelitian ini bertujuan menganalisis landasan konstitusional, keselarasan pengaturan, pembagian tanggung jawab, serta indikator kepatuhan negara dan satuan pendidikan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer dan sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif preskriptif melalui penafsiran sistematis serta sinkronisasi vertikal dan horizontal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UUD Tahun 1945, UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, PP No. 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Permendikbudristek No. 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi membentuk kewajiban hukum yang saling terhubung. Pemerintah pusat menetapkan standar dan pengawasan, pemerintah provinsi menyediakan perencanaan, anggaran, fasilitas, pendidik, dan unit layanan disabilitas, sedangkan sekolah melaksanakan asesmen serta akomodasi individual. Pemenuhan hak harus dinilai melalui dimensi akses, proses, hasil, dan akuntabilitas. Larangan diskriminasi, penerimaan setara, asesmen kebutuhan, dan akomodasi mendesak wajib dipenuhi segera, sementara pengembangan fasilitas dapat dilakukan bertahap dengan rencana terukur. Pelaksanaan bertahap tidak boleh menjadi alasan menunda dukungan yang diperlukan atau membiarkan terjadinya diskriminasi terhadap siswa disabilitas. Dengan demikian, pendidikan inklusif terpenuhi apabila siswa dapat belajar, dinilai secara adil, berkembang, lulus, dan menentukan masa depannya secara setara.

Kata kunci: Hak Konstitusional, Siswa Penyandang Disabilitas, Pendidikan Inklusif.