Kewenangan Ombudsman Sulawesi Selatan dalam Penaganan Pelanggaran dilakukan Pemerintah Kota Makassar (Telaah Hukum Tata Negara)

Abstract

Ombudsman merupakan lembaga yang dibentuk untuk menghadapi penyalahgunaan kekuasaan oleh aparatur pemerintah dan membantu agar aparatur melaksanakan pemerintahn secara efisien dan adil, juga untuk mendorong pemegang kekuasaan melaksanakan tanggung jawab serta pelayanan secara baik. Pokok permasalahan penelitian ini adalah penyelesaian penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah kota makassar dan Kendala yang dihadapi ombudsman dalam penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah kota makassar. Jenis penelitian ini tergolong kualitatif lapangan yaitu suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati, di mana data yang dikumpulkan melalui wawancara, dan analisis dokumen. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah kalsifikasi data, reduksi data dan editing data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penyelesaian penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah kota makassar ada beberapa tahap, yaitu: Pertama, laporan yang ditujukan langsung kepada ombudsman, kedua, tahap pemeriksaan, ketiga Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP). Kendala Ombudsman dalam penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah kota makassar, yaitu Anggaran, Masih ada instansi yang tidak kooperatif. Ombudsman mengatasi masalah tersebut dengan cara Sosialisasi, Pengembangan Jaringan, serta koordinasi dengan Peemerintah Sulawesi selatan, serta musyawarah dimana hal ini sejalan dengan konsep hukum islam dalam menyelesaikan suatu perkara.