Disparitas Sanksi Tindak Pidana Korupsi dalam Prespektif Hukum Pidana Islam

Abstract

Disparitas sanksi dalam tindak pidana korupsi menjadi persoalan serius yang tidak hanya berdampak pada kerugian keuangan negara, tetapi juga turut melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan, mengingat korupsi sendiri dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk disparitas sanksi tindak pidana korupsi dalam putusan-putusan pengadilan di Indonesia serta mengkajinya dari perspektif hukum pidana Islam sebagai upaya mewujudkan formulasi pemidanaan yang berkeadilan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dengan menganalisis lima putusan kasasi tindak pidana korupsi tahun 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas pemidanaan tercermin dari tidak adanya keterkaitan yang jelas antara besarnya kerugian negara dengan berat-ringannya pidana yang dijatuhkan, serta dipengaruhi oleh kebebasan hakim yang tidak dibarengi pedoman pemidanaan yang baku. Dalam perspektif hukum pidana Islam, korupsi dikategorikan sebagai jarimah ta'zir yang memberi ruang diskresi kepada hakim, namun diskresi tersebut harus tunduk pada prinsip al-'adl, al-amanah, maslahah, dan dar'u al-mafasid. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mengatasi disparitas pemidanaan korupsi memerlukan adanya standar kriteria yang jelas dan terukur, yang perlu diimbangi pula dengan penguatan integritas moral para hakim