Penyalahgunaan Wewenang dalam Kebijakan Pemerintah sebagai Potensi Tindak Pidana Korupsi: Analisis Sosio-Legal

Abstract

Penelitian ini menganalisis penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan pemerintah sebagai potensi tindak pidana korupsi dalam sistem hukum pidana Indonesia. Latar belakang kajian ini didasarkan pada semakin luasnya ruang diskresi pejabat Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal yang menggabungkan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan kajian empiris terhadap praktik penegakan hukum. Data empiris diperoleh melalui studi dokumrn, putusan pengadilan serta fenomena penanganan perkara korupsi yang berkaitan dengan kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang tidak semata-mata disebabkan oleh kelemahan atau ketidakjelasan norma hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor politik, kepentingan ekonomi, budaya birokrasi, lemahnya pengawasan, relasi kekuasaan, serta konflik kepentingan. Penggunaan diskresi pada dasarnya merupakan bagian yang sah dari penyelenggaraan pemerintahan sepanjang dilakukan dalam batas kewenangan, berdasarkan tujuan yang dibenarkan, berorientasi pada kepentingan umum, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, ketika diskresi digunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok, melampaui kewenangan, atau disertai niat dan tindakan koruptif, maka perbuatan tersebut dapat bergeser dari ranah administratif ke ranah pidana. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara hukum administrasi dan hukum pidana serta parameter yang lebih jelas dalam membedakan kesalahan administratif, policy error, penyalahgunaan wewenang, dan tindak pidana korupsi. Penegakan hukum juga perlu dilakukan secara proporsional dengan mengedepankan kepastian hukum, keadilan, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap diskresi yang sah agar pemberantasan korupsi tidak berkembang menjadi kriminalisasi terhadap kebijakan pemerintahan yang dibuat dengan itikad baik.