Analisis Kebijakan Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004

Abstract

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) serta kejahatan terhadap martabat kemanusiaan yang sebagian besar korbannya adalah perempuan dan anak. Sebagai bentuk komitmen negara dalam memberikan perlindungan, pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan hukum dalam memberikan perlindungan serta pemulihan bagi korban KDRT di Indonesia, sekaligus mengidentifikasi berbagai hambatan yuridis maupun non-yuridis dalam implementasinya. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) serta kejahatan terhadap martabat kemanusiaan yang sebagian besar korbannya adalah perempuan dan anak. Sebagai bentuk komitmen negara dalam memberikan perlindungan, pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan hukum dalam memberikan perlindungan serta pemulihan bagi korban KDRT di Indonesia, sekaligus mengidentifikasi berbagai hambatan yuridis maupun non-yuridis dalam implementasinya. Kendati demikian, dalam praktiknya, efektivitas kebijakan ini masih menemui berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, hambatan budaya (patriarki), minimnya perspektif gender di kalangan aparat penegak hukum, serta belum optimalnya akses terhadap layanan pemulihan fisik dan psikologis bagi korban di daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi lintas lembaga, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta perluasan edukasi publik guna mewujudkan perlindungan yang optimal dan berkeadilan bagi korban KDRT di Indonesia