Kewenangan Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Berdasarkan Aturan Perundang-Undangan di Indonesia

Abstract

Tujuan Penelitian Untuk mengkaji bentuk hubungan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan aturan perundang-undangan di Indonesia, Untuk mengkaji pengaturan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan aturan perundang-undangan di Indonesia.Hasil Penelitian menunjukkan 

Bentuk hubungan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan aturan Perundang-undangan di Indonesia yaitu dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang, dimana pengaturannya saat ini mengacu kepada UU No. 23 Tahun 2014 yang menggantikan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pengaturan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah berdasarkan aturan perundang-undangan di Indonesia khususnya yang diatur melalui UU No. 23 Tahun 2014 dimana pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Daerah provinsi dengan Daerah kabupaten/kota walaupun urusan pemerintahannya sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang  lingkup  Urusan Pemerintahan  tersebut.  Pembagian urusan kokuren pemerintahan daerah lebih menitikberatkan pada pemerintah provinsi.