Hukum Keluarga di Tunisia: Sebuah Studi Kepustakaan

Abstract

Tunisia merupakan salah satu negara muslim yang pembaharuan hukum keluarganya revolusiner, salah satunya mengenai pelarangan poligami. Pada mazhab yang digunakan pada negara tersebut, yakni madzhab Hanafi dan Maliki tidak ada pelarangan poligami. Selain itu ada juga penghapusan hak ijbar, dan beberapa pasal kontroversial lainnya. Pada makalah ini akan membahas hal apa yang melatarbelakangi pembentukan pasal-pasal kontroversial tersebut, dimulai dari keadaan sosial negara Tunisia maupun sejarah penyusunan hukum keluarga yang berlaku di Tunisia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang berbasis kepustakaan (library research). Dimana sumber data yang diambil, digunakan dalam tulisan ini berdasarkan dari sumber buku, jurnal, majalah, artikel, hasil penelitian, serta hal lainnya yang berkaitan dengan sumber pustaka. Kemudian dengan data yang didapat, akan diuraikan fakta-kata yang berkaitan dengan judul tulisan ini. Hasil penelitian ditemukan bahwa pada saat pembentukan undang-undang yang disebut Code of Personal Status, ada tiga sumber utama yang dirujuk oleh tim perumus draft ini, yaitu La’ikhat Al-Ahkam Ash-Shar’iyyah itu sendiri. Kedua, Undang-Undang Keluarga di beberapa Negara Muslim, seperti Mesir, Suriah dan Iran. Ketiga, Undang-Undang Keluarga Perancis. Saat mengadopsi hukum-hukum fiqh, tim perumus tak hanya merujuk ke fiqh Maliki yang dianut oleh mayoritas Muslim Tunisia, tetapi juga madzhab-madzhab lain sehingga menghasilkan pasal-pasal kontroversial tersebut.

 Kata Kunci:  Hukum Keluarga di Tunisia, Pelanggaran Poligami, Pelanggaran Hukum