Karakteristik Hukum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dari Tahun 2015 Hingga 2022 Terkait Perlindungan Hak Anak Pascaperceraian Pada Peradilan Agama

Abstract

Perlindungan hak anak merupakan merupakan perlindungan hak asasi manusia dari segala macam bentuk diskriminasi termasuk dalam keluarga. Perceraian orangtua sering kali menjadikan anak sebagai korban, hak-haknya sering terabaikan bahkan tidak dipenuhi oleh orangtua terutama ayah. Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta dalam Kompilasi Hukum Islam, hak anak pasca perceraian hanya diatur namun tidak dengan peraturan teknis dalam rangka pemenuhan dan perlindungannya, dimasa ini, Mahkamah Agung dengan kewenangannya telah menerbitkan pelbagai SEMA yang menjadi pedoman teknis dalam penanganan perkara bagi hakim sebagai landasan norma dalam putusan. SEMA yang mengatur perlindungan hak anak pascapercraian yang berlaku pada lembaga peradilan agama tentu merupakan norma hukum yang memiliki ciri-ciri sesuai dengan teori hukum yang berkembang saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan urgensi pengaturan perlindungan anak pasca perceraian orangtuanya dan karakteristik hukum dalam sema terkait perlindungan hak anak setelah perceraian pada peradilan agama. Metode penelitian yang digunakan adalah Normatif artinya mengkaji hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Dari hasil penelitian yang ditemukan penulis, pengaturan sanksi atas pelanggaran hak anak pada lembaga peradilan agama akibat adanya perceraian sebagai bentuk perlindungan, tidak diatur secara tegas baik dalam undang-undang perkawinan hingga peraturan pemerintah selaku regulasi pelaksananya. Hal terebut menjadi keadaan yang sudah urgen (daruriyat) untuk  pemerintah membuat sistem yang saling terkoneksi antar layanan pemerintah yang dapat didahului dengan diterbitkannya payung hukum mengatur mekanisme sistem yang saling terinterkoneksi layanan sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah. Pelbagai SEMA yakni SEMA Nomor 3 tahun 2015, SEMA Nomor 4 tahun 2016, SEMA Nomor 2 tahun 2019, SEMA Nomor 5 tahun 2021, dan SEMA Nomor 1 tahun 2022. Memiliki karakteristik hukum yang lebih progresif dengan berlandaskan pancasila, prikemanusian, keadilan sosial, asas kepentingan anak dan kepastian hukum.

 Kata Kunci: Perlindungan Hak Anak, Hak Anak Pascaperceraian, Surat Edaran Mahkahmah Agung (SEMA)