Analisis terhadap Politik Hukum Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus

Abstract

Salah satu fenomena global yang sedang hangat dibicarakan adalah pelaksanaan program Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang merupakan modus baru negara-negara maju menanamkan dominasinya dinegara-negara berkembang dan negara terbelakang. Istilah baru Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia (KEK/Special Economic Zone/KEK) sebenarnya merupakan proses metamorfosa dari beberapa bentuk kegiatan ekonomi dalam rangka menarik investasi asing seperti Free Trade Zone (kawasan perdagangan bebas), Bended Zone Plus sebagaimana yang sudah dipraktekkan di Pulau Batam, namun dirasakan masih belum memberikan keuntungan yang signifikan baik bagi negara Indonesia maupun bagi para investor asing. Sebagai negara kepulauan yang terletak pada posisi silang dunia, negara Indonesia yang diapit dua Benua yaitu Benua Asia dan Australia serta dua Samudera yaitu Samudera Fasifik dan Samudera Hindia, menjadikan Indonesia berada pada posisi strategis ditengah garis khatulistiwa. Posisi geografis yang strategis tersebut menjadikan Indonesia sangat sulit menghindar dari interaksi masyarakat Internasional dalam lingkup global. Kondisi geografis Indonesia yang sangat strategis serta dukungan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, membuat wilayah Indonesia selalu menjadi pusat perhatian dunia Internasional, bahkan pada masa zaman penjajahan wilayah Indonesia senantiasa menjadi rebutan negara-negara penjajah seperti Belanda, Prancis, Inggris dan Jepang, di mana sejarah mencatat bahwa negara-negara tersebut pernah mencengkraman kuku jajahannya di bumi Indonesia ini. Dari berbagai praktek rezim penjajahan tersebut telah menimbulkan keterbelakangan, penderitaan, kebodohan bahkan pengorbanan nyawa dan tumpah darah para pahlawan yang tidak ternilai harganya. Masuknya kaum penjajah dengan praktek kolonialisme dan kapitalismenya pada masa lalu, sebenarnya adalah suatu proses globalisasi, namun pelaksanaannya dengan pola kekuatan bersenjata dan kekerasan.

Kata Kunci: Politik Hukum, Kawasan Ekonomi Khusus, Analisis Politik Hukum