Kajian Yuridis Tahapan Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Ketiga Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 1) Mengetahui dan menganalisis pengaturan penyelenggaraan kerjasama daerah dengan pihak ketiga berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, 2) Mengetahui dan menganalisis penyelenggaraan kerja sama daerah dengan pihak ketiga pada pemerintah daerah Kota Tomohon berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan masalah yaitu pendekatan yudiris normatif serta tekhnik pengumpulan adalah dengan studi kepustakaan (library research). Sumber data dalam penelitian yaitu data sekunder (Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier. Secara umum hasil peneltian ini ádalah 1) Tahapan penyelenggaraan Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga pada Pemerintah Daerah Kota Tomohon berdasarkan  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Pasal 6 dan 28 diantaranya yaitu a). Persiapan, b). Penawaran, c). Penyusunan Kesepakatan Bersama, d). Penandatanganan Kesepakatan Bersama, e). Persetujuan DPRD, f). Penyusunan Kontrak atau PKS, g). Penanda tanganan Kontrak atau PKS, h). Pelaksanaan, i). Penatausahaan dan j) Pelaporan. Dapat diketahui bahwa dalam membuat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga tentunya sudah memperhatikan asas “kedayagunaan dan kehasilgunaan”, 2) Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga pada Pemerintah Daerah Kota Tomohon kurang berjalan efektif, kurang sesuai dengan  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 .