Pengembalian Aset Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarakan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia

Abstract

Tujuan Penelitian untuk mengetahui Untuk mengetahui kewenangan Jaksa dalam proses penyelidikan tindak pidana pencucian uang, Untuk Pengembalian Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang oleh jaksa  Penyidik.Hasil Penelitian menunjukkan Kewenangan Jaksa penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang jelas diatur dalam berbagai ketentuan dimana jaksa mempunyai kewenangan terhadap Tindak pidana pencucian uang atau money laundering, disebutkan dalam Pasal 74 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pengembalian Aset negara Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan kewenangan kejaksaan Republik Indonesia, tujuannya antara lain untuk meminimalisir kerugian keuangan negara.Bahwa harus diakui Indonesia hingga kini belum memiliki kerangka regulasi yang secara komprehensif mengatur skema perampasan aset tanpa pemidanaan seperti adanya Konvensi Antikorupsi PBB atau United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) tahun 2003, namun ketentuan dan konvensi ini praktik, mekanisme itu sesungguhnya telah diterapkan pada berbagai perkara pidana.