Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Penggunaan Meme di Media Sosial

  • Inggou David Purba Universitas Megarezky Makassar, Indonesia
Keywords: Criminal Defamation, Juridical Analysis of Crimes, Juridical Analysis Social Media​

Abstract

This study is to find out what legal rules will be enforced when such things happen and what the impact or legal consequences will be. This research uses a normative juridical approach. The data needed in this study were collected in two types of data, namely Primary Data, which is data obtained from the results of literature review through searching library materials such as literature, books, newspapers, articles, Legislation, agency archives, decisions of the panel of judges, and secondary data is data obtained from searching memes on social media that are suspected of containing elements of insult or defamation. Data analysis by processing primary data and secondary data using Descriptive Juridical analysis techniques, namely by aligning and describing the real situation regarding the criminal act of defamation through the misuse of internet memes on social media. The research results reveal that the implementation of laws and regulations related to defamation through social media that apply in Indonesia is based on Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information & Electronic Transactions and the legal consequence is the punishment of the perpetrators of the crime, but it is felt that it has not been effective and does not have a deterrent effect on the perpetrators, because it is a complaint offense, and the criminal sanctions are also much lighter as in Article 45 paragraph (3) Law Number 19 of 2016 with a maximum prison sentence of 4 years so that the perpetrator will not be detained during the investigation and examination process at trial.

Keywords:  Criminal Defamation, Juridical Analysis of Crimes, Juridical Analysis Social Media

References

Aditya Nugraha, Dkk. 2020. Fenomena meme di Media Sosial (Studi Etnografi Virtual Posting Meme Pada Pengguna Media Sosial Instagram).

Andriadi, Fayakhun. 2016. Demokrasi Di Tangan Netizen. RMBOOKS, Jakarta Selatan.

Ari Listiorini. Wacana Humor Dalam Meme Di Media Online Sebagai Potret Kehidupan Sebagian Mayarakat di Indonesia. Jurnal LITERA (Jurnal Penelitian Bahasa, Sastra dan Pengajarannya). Volume 16 Nomor 1

Blackmore, Susan. “The Power of Memes (2000)”Scientific American. Volume 283, No. 4, Oktober 2000, Hal : 52-61.

Chazawi, Adami. 2007. Pelajaran Hukum Pidana 2. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Christiany Juditha. 2015. Meme di media Sosial : Analisis Semiotik Meme Haji Lulung. Jurnal PEKOMMAS. Volume 18 Nomor 2.

Howard, P.N., and M. R. Parks.“Sosial Media and Political Change : Capacity, Constraint, and Consequence (2012)”Journal of Communication. Volume 62, Issue (2), 1 April 2012, Hal : 359-362.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (kbbi.kemdikbud.go.id), diakses tanggal 29 Maret 2018.

Kaplan, A. dan Haenlein M. 2010. “Users of the World, unite! The Challenges and Opportunities of Social Media” Business Horizons 53 (online), (http://www.artikelsiana.com/2017/09/pengertian-media-sosial-fungsi.html, diakses tanggal 1 Agustus 2023).

Kietzmann, Jan H. dkk.“The Honeycomb Framework (2011)”Business Horizons. Volume 54, 2011, Hal : 241-251.

Kotler, Philip. 2012. Marketing Management. Pearson Education Inc, New Jersey.

Marpaung, Leden. 2009. Asas Teori Praktik Hukum Pidana. Sinar Grafika, Jakarta.

O. C. Kaligis. 2010.Koin Peduli Prita. Indonesia Against Injustice, Jakarta.

Pengadilan Negeri Parepare. 2017. Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2017/Pn.Pre.

Pratiwi, Ayu Sinta. 2017. Efek Media Sosial Pada Komunikasi (online), (https://pakarkomunikasi.com/efek-media-sosial, diakses tanggal 1 Agustus 2023).

Prapti Wigati Purwaningrum. 2020. “Meme” Sebagai Representasi Kritik Dan Kebebasan Berpendapat di Ruang Siber. Jurnal Wanastra : Jurnal Bahasa dan Sastra. Volume 12 Nomor 1.

Puntoadi, Danis. 2011.Meningkatkan Penjualan Melalui Social Media. Elex Gramedia, Jakarta.

R. Soesilo. 1991. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia, Bogor.

R. Sugandhi. 1980. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya. Usaha Nasional, Surabaya.

Rahmah Surya Dewi,. 2017. “Meme” Sebagai Sebuah Pesan Dan Bentuk Hiperrealitas Di Media. Jurnal Mediakom. Ilmu Komunikasi. Volume 1 Nomor 1.

Ramli, Ahmad M.. 2010.Cetakan Ketiga : Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia. PT. Refika Aditama, Bandung.

Rasyid, A. Vebriyanti. 2014. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Tulisan (Studi Kasus Putusan No. 822/Pid.B/2011/PN.Mks.). Skripsi tidak diterbitkan. Universitas Hasanuddin, Makassar.

Riko Nugraha. 2021. Perspektif Hukum Indonesia (Cyberlaw) Penannganan Kasus Cyber di Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara. Volume 11 Nomor 2.

Rosadi, Sinta Dewi. 2015. Cyber Law : Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional. PT. Refika Aditama, Bandung.

Saleh, Roeslan. 1983. Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana. Aksara Baru, Jakarta.

Sherly Nelsa Fitri. 2022. Politik Hukum Pembentukan Cyber Law Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial. Volume 7 Nomor 1.

Sutanto, Hermawan. 2017. Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui SMS (Analisis Putusan No. 59/Pid.B/2015/PN.Sdn). Skripsi tidak diterbitkan. Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Trirachmanto, Septian. 2016. Meme Untuk Ajang Gergeran Atau Gegeran – Dampak Negatif Meme Internet(online), (https://www.kompasiana.com/persiba/meme-untuk-ajang-gergeran-atau-gegeran-dampak-negatif-meme-internet_573aac0bf39273390507d10e, diakses tanggal 1 Agustus 2023).

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Yang Sudah Diamandemen. 2005. Penerbit Apollo, Surabaya.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) / Wetboek van Strafrecht (WvS).

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 2008. Kemenkumham, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 2016. Kemenkumham, Jakarta.

Published
2023-08-30