Aspek Hukum Anjak Piutang: Kepastian, Kelebihan dan Kekurangannya sebagai Alternatif Pembiayaan Konsumen

Abstract

Sejak dikeluarkannya KEPPRES Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, maka lembaga pembiayaan dijadikan dana pembangunan selain bank dan pasar modal, termasuk anjak piutang. Meski demikian, anjak piutang masih belum cukup populer dibandingkan dengan pembiayaan lain seperti leasing atau kartu kredit. Artikel ini disusun untuk menganalisis dan menjelaskan aspek hukum dalam pengaturan anjak piutang di Indonesia. Di sisi lain, juga menganalisis dan memaparkan kelebihan dan kekurangan anjak piutang sebagai alternatif pembiayaan bagi konsumen. Penulis menggunakan metode normatif/doctrinal dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan terhadap data sekunder. Analisis data disajikan secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis. Berdasarkan hasil analisis, belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus menjadi legitimasi hukum dan mengatur spesifik mengenai anjak piutang. Meski demikian, dasar hukum dan pengatuan perjanjian anjak piutang dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu dasar hukum substantif dan dasar hukum yang bersifat administratif. Anjak piutang memiliki sejumlah kelebihan dan manfaat bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjiannya. Namun demikian terdapat pula sejumlah kekurangan akibat belum adanya aturan khusus mengenai syarat-syarat dalam perjanjian anjak piutang. Hal ini berimplikasi pada ketidak seimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian anjak piutang. Atas dasar itu, pemerintah perlu segera mengadakan peraturan khusus mengenai perjanjian anjak piutang agar dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak, khususnya konsumen yang terlibat dalam perjanjian anjak piutang.

Kata Kunci: Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, Aspek Hukum Anjak Piutang