Implikasi Politik Hukum Era Jokowi-Prabowo terhadap Efektivitas Penanganan Kasus Pidana Hak Kekayaan Intelektual: Kajian Aspek Legislasi dan Yurisprudensi

Abstract

Dinamika hukum di Indonesia senantiasa menjadi cerminan dari orientasi politik yang diusung oleh pemerintah yang berkuasa. Isu reformasi dan penegakan hukum, khususnya di sektor ekonomi kreatif, menjadi prioritas strategis di tengah tuntutan global. Dalam konteks ini, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan salah satu pilar utama yang memerlukan konsistensi dan kekuatan hukum pidana. Penelitian ini secara spesifik menganalisis implikasi politik hukum dalam dua era kepemimpinan yang berbeda, yaitu era Joko Widodo dan transisi menuju pemerintahan Prabowo Subianto, terhadap efektivitas penanganan kasus pidana HKI. Permasalahan utama yang diangkat adalah sejauh mana kontinuitas dan perubahan arah politik hukum di tingkat eksekutif memengaruhi substansi legislasi dan praktik yurisprudensi dalam kasus-kasus pelanggaran pidana HKI. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini fokus pada kajian aspek legislasi dan yurisprudensi. Data primer yang digunakan meliputi Undang-Undang terkait HKI, peraturan pelaksanaannya, serta putusan-putusan pengadilan pidana HKI yang signifikan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada era Jokowi, politik hukum cenderung mengarah pada konsolidasi melalui paket kebijakan seperti Undang-Undang Cipta Kerja, yang berdampak pada perubahan nomenklatur dan prosedur penanganan pidana HKI. Di sisi yurisprudensi, ditemukan adanya keragaman penafsiran hakim terhadap unsur-unsur pidana HKI, yang menunjukkan perlunya konsolidasi panduan politik hukum yang lebih jelas pada era kepemimpinan selanjutnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transisi politik hukum harus diarahkan pada penguatan kerangka regulasi yang lebih stabil dan implementasi yang konsisten untuk memastikan perlindungan HKI yang efektif dan mendukung iklim investasi