Problematika Penerapan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Terhadap Pengguna Narkotika (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Samarinda)

Abstract

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata, tak terkecuali bagi tindak pidana narkotika yang telah diatur oleh negara dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Salah satu perkara yang menjadi perhatian adalah sebagaimana Putusan Nomor 396/Pid.Sus/2021/PN.Smr Jo. Putusan Banding Nomor 223/PID/2021/PT. Jo. Putusan Kasasi Nomor 29 karena putusan majelis perkara tersebut yang hukumannya adalah pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan mengalami disparsitas karena menerobos daripada ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Narkotika yang ancaman hukumnya seharusnya adalah pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun. Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan doktrinal dengan menganalisis pengaturan hukum terkait yaitu Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan diarahkan kepada pengkajian undang-undang serta konsep dari sebuah teori. Hasil penelitian ini adalah penerapan Pasal 112 Undang-Undang Narkotika terhadap pelaku tindak pidana narkotika sebagai pengguna dalam perkara nomor 396/Pid.Sus/2021/PN.Smr menimbulkan ketidakpastian hukum karena penggunaan frasa “menguasai, menyimpan, memiliki narkotika secara illegal” yang bersifat kabur dan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika sebagai pengguna dalam perkara nomor 396/Pid.Sus/2021/PN.Smr berkeadilan karena fakta-fakta yang terungkap dipersidangan a quo tingkat pertama mengarah kepada penggunaan dan ketergantungan terpidana pada narkotika bukan pada pengedaran jual beli narkotika.