https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/issue/feed Jurnal Tana Mana 2026-02-18T08:27:58+08:00 St Habibah tanamanajournal@gmail.com Open Journal Systems <p align="justify"><strong>Jurnal Tana Mana</strong> is a scientific journal published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar. This Journal contains research and conceptual articles (either qualitative field or qualitative literature) with a focus on studies in the field of "Law and Islamic Law". The Court's Journal contains themes that are generally related to issues of Islamic Law and Legal Studies both in Indonesia and throughout the world. The following are some themes that can be illustrated in the Court Journal article: Islamic law, Islamic Economic Law, Islamic Criminal Law, Marriage and Gander Issue, Islamic Constitutional Law. Jurnal Tana Mana, published twice a year, the period from January to June and July to December. This publication is available online via open access. P-ISSN: 2747-1667 dan E-ISSN: 2622-5212.</p> https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/view/1434 Inkar Al-Sunnah from Historical Roots to Indonesian Context: What Factors Explain Its Emergence and Persistence? 2026-01-30T11:15:40+08:00 Farida Syarifah fsyarifahartikddel@gmail.com Moh Mahrus artikddel@gmail.com <p>This study investigates the historical roots, theological and rational arguments, and socio-religious development of the Inkar al-Sunnah movement, which denies the Sunnah as an authoritative source of Islamic law. Employing a qualitative and library-based method with historical-discursive analysis, the research traces its emergence from the classical period to its modern manifestations and its specific trajectory in Indonesia. Findings reveal that Inkar al-Sunnah has persisted by combining selective Qur’anic interpretations with rationalist critiques of hadith transmission, often influenced by colonial legacies and modern reformist currents. In Indonesia, the movement surfaced openly in the 1980s, spearheaded by figures such as M. Ircham Sutarto, Lukman Saad, Abdurrahman, and Dalimi Lubis. Its spread was facilitated by publishing networks but was countered by strong resistance from religious authorities, the Indonesian Ulama Council (MUI), and state institutions. The study concludes that the persistence of Inkar al-Sunnah lies not only in theological debates but also in socio-political dynamics, making it a recurring intellectual challenge in Islamic history. Ultimately, this research contributes to the understanding of hadith rejection as both a theological deviation and a socio-religious phenomenon, emphasizing the enduring importance of the Sunnah in Islamic thought.</p> 2026-01-30T00:00:00+08:00 ##submission.copyrightStatement## https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/view/1390 Praktik Foto Prewedding di Desa Buki Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar Perspektif Sosiologi Hukum Islam 2026-02-03T06:16:39+08:00 Anggun Sunarti anggun252@gmail.com Fatmawati Fatmawati fatmawati@uin-alauddin.ac.id Andi Muhammad Akmal andi.akmal@uin-alauddin.ac.id Achmad Musyahid Achmad.musyahid@uin-alauddin.ac.id Kurniati Kurniati kurniati@uin-alauddin.ac.id <p>Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik foto <em>prewedding</em> di Desa Buki serta mengkaji persepsi masyarakat terhadap praktik tersebut dalam perspektif sosiologi hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap masyarakat, tokoh masyarakat, serta masyarakat yang pernah melakukan foto <em>prewedding</em>, kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif analisis dan model Miles &amp; Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Praktik foto <em>prewedding</em> di Desa Buki mencerminkan pergeseran nilai antara tradisi, ajaran Islam, dan pengaruh modernitas. Aktivitas ini tidak hanya dianggap sebagai dokumentasi menjelang pernikahan, tetapi juga simbol status sosial dan ekspresi cinta generasi muda. Namun, masih terdapat unsur <em>ikhtilā</em><em>ṭ</em> dan <em>tabarruj</em> yang menunjukkan lemahnya kesadaran hukum Islam dalam masyarakat. (2) Persepsi masyarakat Desa Buki tentang foto <em>prewedding</em> terbagi tiga: kelompok positif (generasi muda) menganggapnya wajar dan modern selama sopan; kelompok netral (tokoh adat dan agama) membolehkannya asal sesuai adat dan syariat; sedangkan kelompok negatif (kalangan tua dan ulama) menolaknya karena dinilai melanggar norma agama dan tradisi. (3) Dari perspektif sosiologi hukum Islam, fenomena ini menunjukkan bahwa hukum Islam sebagai <em>living law</em> belum sepenuhnya terinternalisasi dalam perilaku sosial masyarakat.</p> 2026-02-03T00:00:00+08:00 ##submission.copyrightStatement## https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/view/1486 Dampak Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Penanggulangan Kemiskinan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Malaka Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkajene Kepulauan) 2026-02-18T08:27:58+08:00 Rukmawaty Muta’al kumalamutaal@gmail.com Siti Nurhaliza sitinurhaliza@gmail.com Ishan Azis ishanazis304@gmail.com Fauziah Fauziah fauziah@ddipolman.ac.id Rudianto Rudianto rudiantoamir08@gmail.com <p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak bantuan PKH terhadap penanggulangan kemiskinan di Desa Malaka, Kecamatan Tondong Tallasa, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, serta mengkaji relevansinya dalam perspektif Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui penelitian lapangan. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap tujuh informan yang terdiri dari aparat desa, pendamping PKH, dan keluarga penerima manfaat, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan teknik reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan serta triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKH memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi, akses pendidikan, layanan kesehatan, serta pengurangan kesenjangan sosial di Desa Malaka. Program ini berfungsi sebagai instrumen stabilisasi ekonomi rumah tangga miskin sekaligus mendorong perubahan perilaku sosial yang lebih progresif. Dalam perspektif Hukum Islam, PKH selaras dengan prinsip keadilan distributif, <em>ta‘āwun</em>, dan <em>maqāṣid al-syarī‘ah</em>, khususnya dalam aspek <em>ḥifẓ al-nafs</em> (perlindungan jiwa), <em>ḥifẓ al-nasl</em> (perlindungan keturunan), dan <em>ḥifẓ al-māl</em> (perlindungan harta). Meskipun demikian, penguatan aspek pemberdayaan ekonomi produktif masih diperlukan agar program ini mampu mendorong kemandirian dan keberlanjutan kesejahteraan keluarga penerima manfaat.</p> 2026-02-17T00:00:00+08:00 ##submission.copyrightStatement##