Jurnal Tana Mana

Inkar Al-Sunnah from Historical Roots to Indonesian Context: What Factors Explain Its Emergence and Persistence?

2026-01-30T11:15:40+08:00

This study investigates the historical roots, theological and rational arguments, and socio-religious development of the Inkar al-Sunnah movement, which denies the Sunnah as an authoritative source of Islamic law. Employing a qualitative and library-based method with historical-discursive analysis, the research traces its emergence from the classical period to its modern manifestations and its specific trajectory in Indonesia. Findings reveal that Inkar al-Sunnah has persisted by combining selective Qur’anic interpretations with rationalist critiques of hadith transmission, often influenced by colonial legacies and modern reformist currents. In Indonesia, the movement surfaced openly in the 1980s, spearheaded by figures such as M. Ircham Sutarto, Lukman Saad, Abdurrahman, and Dalimi Lubis. Its spread was facilitated by publishing networks but was countered by strong resistance from religious authorities, the Indonesian Ulama Council (MUI), and state institutions. The study concludes that the persistence of Inkar al-Sunnah lies not only in theological debates but also in socio-political dynamics, making it a recurring intellectual challenge in Islamic history. Ultimately, this research contributes to the understanding of hadith rejection as both a theological deviation and a socio-religious phenomenon, emphasizing the enduring importance of the Sunnah in Islamic thought.

Praktik Foto Prewedding di Desa Buki Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar Perspektif Sosiologi Hukum Islam

2026-02-03T06:16:39+08:00

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik foto prewedding di Desa Buki serta mengkaji persepsi masyarakat terhadap praktik tersebut dalam perspektif sosiologi hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap masyarakat, tokoh masyarakat, serta masyarakat yang pernah melakukan foto prewedding, kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif analisis dan model Miles & Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Praktik foto prewedding di Desa Buki mencerminkan pergeseran nilai antara tradisi, ajaran Islam, dan pengaruh modernitas. Aktivitas ini tidak hanya dianggap sebagai dokumentasi menjelang pernikahan, tetapi juga simbol status sosial dan ekspresi cinta generasi muda. Namun, masih terdapat unsur ikhtilāṭ dan tabarruj yang menunjukkan lemahnya kesadaran hukum Islam dalam masyarakat. (2) Persepsi masyarakat Desa Buki tentang foto prewedding terbagi tiga: kelompok positif (generasi muda) menganggapnya wajar dan modern selama sopan; kelompok netral (tokoh adat dan agama) membolehkannya asal sesuai adat dan syariat; sedangkan kelompok negatif (kalangan tua dan ulama) menolaknya karena dinilai melanggar norma agama dan tradisi. (3) Dari perspektif sosiologi hukum Islam, fenomena ini menunjukkan bahwa hukum Islam sebagai living law belum sepenuhnya terinternalisasi dalam perilaku sosial masyarakat.

Dampak Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Penanggulangan Kemiskinan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Malaka Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkajene Kepulauan)

2026-02-18T08:27:58+08:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak bantuan PKH terhadap penanggulangan kemiskinan di Desa Malaka, Kecamatan Tondong Tallasa, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, serta mengkaji relevansinya dalam perspektif Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui penelitian lapangan. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap tujuh informan yang terdiri dari aparat desa, pendamping PKH, dan keluarga penerima manfaat, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan teknik reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan serta triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKH memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi, akses pendidikan, layanan kesehatan, serta pengurangan kesenjangan sosial di Desa Malaka. Program ini berfungsi sebagai instrumen stabilisasi ekonomi rumah tangga miskin sekaligus mendorong perubahan perilaku sosial yang lebih progresif. Dalam perspektif Hukum Islam, PKH selaras dengan prinsip keadilan distributif, ta‘āwun, dan maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya dalam aspek ḥifẓ al-nafs (perlindungan jiwa), ḥifẓ al-nasl (perlindungan keturunan), dan ḥifẓ al-māl (perlindungan harta). Meskipun demikian, penguatan aspek pemberdayaan ekonomi produktif masih diperlukan agar program ini mampu mendorong kemandirian dan keberlanjutan kesejahteraan keluarga penerima manfaat.

Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Swakelola Jalan Provinsi Sulawesi Tenggara

2026-02-27T05:47:20+08:00

Penelitian ini bertujuan mengkaji pengawasan terhadap pelaksanaan swakelola pemeliharaan jalan di Sulawesi Tenggara, yang merupakan aspek krusial dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menemukan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pemeliharaan jalan. Selain itu, pemahaman yang baik mengenai regulasi, seperti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 dan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018, sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan. Metode evaluasi seperti Pavement Condition Index (PCI) juga direkomendasikan untuk meningkatkan pengambilan keputusan dalam pemeliharaan jalan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat merupakan kunci untuk menciptakan sistem pemeliharaan jalan yang berkelanjutan dan mendukung pertumbuhan ekonomi regional serta kesejahteraan masyarakat.

Analisis Manajemen Risiko dalam Pengendalian Pembiayaan Bermasalah pada Produk Ba’i Bitsaman Ajil di KSU Nawara Cabang Sukodono

2026-02-28T14:47:08+08:00

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi manajemen risiko dalam mengendalikan pembiayaan bermasalah pada produk Ba’i Bitsaman Ajil di KSU Nawara Cabang Sukodono. Urgensi penelitian ini adalah adanya gap antara prosedur manajemen risiko formal dengan praktik penyelesaian pembiayaan di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa KSU Nawara menerapkan strategi manajemen risiko melalui identifikasi menggunakan analisis SWOT dan 5C, penilaian melalui pemeringkatan kredit dan analisis keuangan, pengendalian melalui filter devisi, serta pemantauan. Faktor penyebab pembiayaan bermasalah muncul dari faktor internal dan eksternal. Peneitian ini berhasil mengungkap kendala di lapangan yaitu lemahnya sistem Bank Indonesia (BI) checking, kurangnya legalitas notariil pada jaminan kecil, dan persepsi anggota terhadap fleksibilitas koperasi. Sebagai solusi, KSU Nawara mengoptimalkan peran account officer (AO). Asas kekeluargaan melalui restrukturisasi, negosiasi, dan rescheduling, namun jika pendekatan kekeluargaan tidak membuahkan hasil maka dilakukan penyitaan aset. Model humanis terbukti efektif dalam menjaga finansial koperasi sekaligus mempertahankan nilai-nilai syariah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keseimbangan antara profesionalisme manajemen risiko syariah dan pendekatan berasas kekeluargaan menjadi faktor penting dalam menekan angka pembiayaan macet di KSU Nawara.

Pengaruh Mobile Banking terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dengan Efisiensi Operasional sebagai Variabel Moderasi

2026-02-28T15:07:09+08:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Mobile Banking terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dengan Efisiensi Operasional sebagai variabel moderasi. Transformasi digital di sektor perbankan syariah menuntut lembaga keuangan untuk meningkatkan kualitas layanan berbasis teknologi, namun di sisi lain juga menimbulkan konsekuensi biaya operasional dan investasi teknologi yang signifikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM) untuk menguji hubungan antar variabel. Data diperoleh dari laporan keuangan dan indikator operasional Bank Umum Syariah yang dianalisis melalui evaluasi model pengukuran (outer model) dan model struktural (inner model). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efisiensi Operasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan, yang menegaskan pentingnya pengendalian biaya operasional dalam meningkatkan profitabilitas bank. Sementara itu, Mobile Banking berpengaruh signifikan namun dengan arah negatif terhadap Kinerja Keuangan, yang mengindikasikan bahwa investasi teknologi digital pada periode penelitian masih berada pada tahap pembebanan biaya sehingga belum sepenuhnya memberikan dampak finansial positif jangka pendek. Pengujian variabel moderasi menunjukkan bahwa Efisiensi Operasional tidak memoderasi hubungan antara Mobile Banking dan Kinerja Keuangan, sehingga pengaruh digitalisasi layanan terhadap kinerja keuangan bersifat langsung. Model penelitian memiliki kemampuan penjelasan dan prediksi yang kuat, tercermin dari nilai koefisien determinasi dan predictive relevance yang tinggi serta tingkat kesesuaian model yang baik. Temuan ini menegaskan bahwa digitalisasi perbankan syariah merupakan faktor strategis yang memengaruhi dinamika kinerja keuangan, namun keberhasilannya sangat bergantung pada efektivitas pengelolaan investasi teknologi dan optimalisasi pemanfaatan layanan digital.

Efektivitas Penerapan E-Court Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Polewali Kelas IB

2026-03-02T05:37:15+08:00

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) mengetahui dan menganalisis efektivitas layanan sistem e-court dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Polewali Kelas IB; (2) untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat proses penerapan layanan e-court di Pengadilan Negeri Polewali Kelas IB.Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris, lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Polewali Kelas IB, jenis data menggunakan data kualitatif dan data kuantitatif, sumber data menggunakan data primer dan sekunder, sampel penelitian dipilih dari masyarakat dan advokat yang mencari keadilan dan pegawai Pengadilan Negeri Polewali, teknik pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan dan pustaka, analisis data menggunakan analisis data kualitatif dan kuantitatif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penerapan layanan e-court dalam penanganan perkara perdata di Pengadilan Negeri Polewali kurang efektif terlaksana dan belum sepenuhnya memenuhi penyelenggaraan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dikarenakan belum memadainya sumber daya manusia dalam hal penguasaan teknologi, kurangnya sosialisasi dari penegak hukum dan kurangnya ketersediaan sarana dan prasaranan berupa jaringan. Faktor-faktor yang menghambat proses penerapan layanan e-court di Pengadilan Negeri Polewali yaitu faktor penegakan hukum, faktor fasilitas dan sarana penegakan hukum serta faktor masyarakat.

Efektivitas Penegakan Hukum dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan

2026-03-03T05:44:52+08:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum dalam pencegahan tindak pidana korupsi dana desa di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dan empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan aparat kejaksaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pencegahan telah dilakukan melalui program Jaksa Garda Desa (JAGA Desa), digitalisasi pengawasan anggaran desa, pembentukan Satuan Tugas Khusus Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi (Satgasus P3TPK), program AKUR (Ayo Kawal Uang Rakyat), serta pendekatan Corruption Impact Assessment (CIA). Meskipun demikian, efektivitas penegakan hukum belum sepenuhnya optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia, luasnya wilayah pengawasan, serta rendahnya budaya hukum dan literasi aparatur desa.

Bottom of Form

Analisis Hukum Islam Terhadap Identitas Non-Binary: A Study On The Relevance Of The Khunthā Concept As A Basis For Modern Fiqh

2026-03-03T10:57:15+08:00

Perkembangan pemahaman identitas gender dalam masyarakat modern, khususnya munculnya identitas non-binary, menghadirkan tantangan konseptual bagi hukum Islam yang secara historis bertumpu pada pembagian gender biner. Dalam tradisi fiqh klasik, realitas gender di luar kategori laki-laki dan perempuan telah dibahas melalui konsep khunthā, yaitu individu yang jenis kelaminnya tidak dapat ditentukan secara pasti. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi konseptual antara khunthā dalam fiqh klasik dan identitas non-binary dalam konteks hukum Islam kontemporer, serta mengkaji potensi pengembangan fiqh yang lebih kontekstual dan inklusif. Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) dengan menelaah literatur fiqh klasik, kajian hukum Islam modern, serta penelitian interdisipliner terkait isu gender. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun fiqh klasik menekankan indikator biologis dalam penetapan status khunthā, prinsip-prinsip maqāṣid al-sharī‘ah seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan martabat manusia memberikan dasar normatif bagi reinterpretasi fiqh dalam merespons fenomena identitas non-binary. Dengan demikian, konsep khunthā memiliki relevansi epistemologis sebagai titik tolak pengembangan fiqh kontemporer yang adaptif terhadap dinamika sosial tanpa kehilangan legitimasi normatifnya

Implementasi Maqashid Syariah dalam Kurikulum Ekonomi Syariah di Era Digital: Perspektif Prodi Ekonomi Syariah STAI Asy-Syafi’iyah Nabire

2026-03-04T18:11:50+08:00

Pendidikan tinggi ekonomi Islam di wilayah minoritas seperti Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, menghadapi tantangan unik terkait implementasi prinsip-prinsip maqashid syariah dalam kurikulum yang relevan dengan era digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana Program Studi Ekonomi Syariah di STAI Asy-Syafi’iyah Nabire mengadaptasi kurikulum berbasis maqashid syariah untuk menjawab tantangan operasional, sosiokultural, dan teknologi. Metode studi kasus kualitatif diterapkan dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi kurikulum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan SDM linier dan infrastruktur digital di kawasan 3T tidak menjadi hambatan permanen, melainkan memicu strategi adaptif berbasis kolaborasi akademik, inovasi pembelajaran offline, serta penguatan literasi keuangan komunitas. Temuan ini menegaskan bahwa elastisitas konseptual maqashid syariah memungkinkan pengembangan kurikulum ekonomi syariah yang responsif terhadap pluralitas sosial dan tantangan digitalisasi di wilayah minoritas Muslim. Keberhasilan implementasi kurikulum tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap standar akreditasi nasional, tetapi dari kontribusinya dalam membangun model pendidikan ekonomi Islam yang kontekstual, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan sosial berkelanjutan. Oleh karena itu keberlanjutan kurikulum Ekonomi Syariah di wilayah minoritas sangat tergantung pada fleksibilitas regulasi, afirmasi infrastruktur, dan kemampuan institusi untuk melakukan rebranding ekonomi syariah sebagai solusi inklusif dan humanis.

Pluralisme Hukum Dan Waris Berbasis Gender: Negosiasi Antara Hukum Islam Dan Tradisi Patrilineal Dalam Adat Pepadun

2026-03-05T10:04:05+08:00

Penelitian ini mengkaji dinamika pluralisme hukum dalam praktik pembagian waris masyarakat adat Pepadun yang menganut sistem patrilineal, serta implikasinya terhadap keadilan berbasis gender. Permasalahan utama terletak pada adanya ketegangan antara hukum waris Islam (faraid) yang memberikan hak proporsional kepada laki-laki dan perempuan, dengan tradisi adat Pepadun yang menempatkan anak laki-laki terutama anak tertua sebagai pewaris utama harta pusaka. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk negosiasi antara hukum Islam dan adat patrilineal, serta menilai sejauh mana praktik tersebut mencerminkan prinsip keadilan dalam perspektif maqashid al-syari’ah. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis normatif dan sosio-legal. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara tematik dan interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik waris Pepadun merefleksikan pluralisme hukum yang dinamis, di mana norma adat lebih dominan dalam praktik sosial, sementara hukum Islam dan hukum nasional menjadi rujukan alternatif dalam sengketa formal. Implikasinya, hak waris perempuan sering dinegosiasikan melalui musyawarah keluarga, sehingga diperlukan pendekatan integratif berbasis maqashid untuk mewujudkan keadilan substantif..

Peran Aparat Kepolisian dalam Menanggulangi Prostitusi Online

2026-03-06T04:55:55+08:00

Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Untuk Mengetahui peran aparat kepolisian dalam menanggulangi prostitusi online di Kota Makassar; dan 2) Untuk Mengidentifikasi kendala yang dihadapi aparat kepolisian dalam menanggulangi prostitusi online. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis, yang memadukan data primer hasil wawancara dengan BA Subnit 1 Unit 1 Tipidum Polrestabes Makassar dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur, serta dokumen resmi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat kepolisian memiliki peran yang strategis melalui tindakan preemtif, preventif, dan represif dalam menanggulangi prostitusi online. Namun, efektivitas penanggulangan masih dipengaruhi oleh kendala teknis, keterbatasan perangkat dan kompetensi personel, prosedur koordinasi antarinstansi yang panjang, keterbatasan regulasi hukum khusus, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan kasus. Sinergi antara kapasitas aparat, regulasi hukum, dan kesadaran masyarakat menjadi faktor kunci untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan prostitusi online.

Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik terhadap Seseorang Melalui Media Sosial

2026-03-06T05:47:29+08:00

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui penerapan ketentuan hukum oleh penyidik Polrestabes Makassar dalam menangani kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial; dan 2) Mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi penyidik Polrestabes Makassar dalam proses penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis, menggunakan data primer hasil wawancara dengan penyidik Unit Siber Polrestabes Makassar serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum pidana, dan dokumen resmi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ketentuan hukum dalam penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik di Polrestabes Makassar pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai prosedur KUHAP dan UU ITE, namun masih menghadapi kendala terkait pembuktian unsur delik, terutama dalam menilai muatan penghinaan dan memastikan terpenuhinya unsur pendistribusian konten. Hambatan signifikan lainnya meliputi sulitnya menelusuri identitas pelaku yang menggunakan akun anonim, keterbatasan sarana digital forensics, lambatnya respons platform media sosial luar negeri, serta rendahnya pemahaman masyarakat tentang bukti elektronik dan batasan antara kritik dan pencemaran nama baik. Faktor-faktor tersebut berpengaruh langsung terhadap efektivitas penyidikan, selaras dengan teori penegakan hukum yang menekankan peran substansi hukum, aparat, sarana-prasarana, dan budaya hukum masyarakat.

Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

2026-03-13T05:27:33+08:00

Penelitian ini mengkaji bentuk perlindungan anak korban kekerasan seksual dalam perspektif hukum positif Indonesia, yang mencakup aspek preventif, represif, dan rehabilitatif pascakejadian. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus melalui telaah literatur serta analisis putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah menyediakan kerangka perlindungan yang relatif komprehensif. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya, rendahnya literasi hukum masyarakat, serta hambatan psikologis korban dalam mengakses mekanisme pelaporan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi antarinstansi, peningkatan kualitas layanan pendampingan, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam proses pelaporan dan penanganan perkara guna menjamin perlindungan yang efektif dan berkeadilan.

Penyelesaian Utang Piutang Macet Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada UMKM Kelurahan Garuntang Bandar Lampung)

2026-03-14T21:58:51+08:00

Debt is a form of muamalah that is permissible in Islam when it is based on justice, mutual consent, and the spirit of mutual assistance. This study aims to analyze the practice of resolving non-performing debts among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Garuntang Sub-district, Bandar Lampung City, and to assess its conformity with the principles of Islamic economic law. The research employs a qualitative method with a descriptive-analytical and empirical juridical approach, using interviews, observations, and a literature review. The findings indicate that non-performing debts are resolved through collection efforts, the provision of grace periods, and gradual repayment. However, in some cases, creditors unilaterally seize goods or assets belonging to debtors without proper debt documentation and without an agreed collateral at the outset of the contract. Such practices are inconsistent with the principles of qardh, justice, and the prohibition of unlawful appropriation of property. This study emphasizes the importance of proper debt documentation, the clear stipulation of collateral from the beginning, and dispute resolution through deliberation in accordance with Islamic principles and positive law.

Penetapan Nafkah Iddah dan Mut’ah dalam Putusan Pengadilan Agama: Analisis Kesetaraan Gender dan Kepastian Hukum

2026-03-15T09:32:35+08:00

Nafkah iddah dan mut’ah merupakan hak normatif istri pasca perceraian yang diakui dalam sistem hukum keluarga Islam dan hukum positif Indonesia. Namun demikian, dalam praktik peradilan agama, penetapan nominal nafkah iddah dan mut’ah menunjukkan adanya disparitas putusan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta pertanyaan mengenai pemenuhan prinsip kesetaraan gender. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi normatif pengaturan nafkah iddah dan mut’ah dalam hukum positif Indonesia serta mengkaji pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama dari perspektif kesetaraan gender dan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan nafkah iddah dan mut’ah dalam peraturan perundang-undangan masih bersifat umum dan memberikan ruang diskresi yang luas kepada hakim, sehingga berpotensi menimbulkan disparitas putusan. Dari perspektif kesetaraan gender, pertimbangan hakim belum sepenuhnya memperhitungkan kontribusi domestik dan kerentanan ekonomi perempuan pasca perceraian. Oleh karena itu, diperlukan penguatan konstruksi normatif melalui pedoman penetapan nafkah yang lebih operasional guna menjamin kepastian hukum dan keadilan substantif berbasis gender.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Berbasis Hukum Adat pada Masyarakat Kajang Ilalang Embaya di Kabupaten Bulukumba

2026-03-15T10:56:30+08:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa tanah pada masyarakat adat Kajang, khususnya di wilayah Ilalang Embaya, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Sengketa tanah ulayat dalam masyarakat adat seringkali muncul akibat perbedaan klaim kepemilikan, pembagian warisan, serta dinamika sosial dalam komunitas. Meskipun berbagai mekanisme penyelesaian sengketa formal tersedia melalui sistem peradilan negara, masyarakat adat Kajang tetap mempertahankan sistem penyelesaian konflik berbasis hukum adat yang berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal dan pedoman hidup Pasang ri Kajang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis dan sosiologis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap masyarakat adat, pemangku adat, mediator adat, serta pihak-pihak yang pernah terlibat dalam sengketa tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah dalam masyarakat adat Kajang dilakukan melalui beberapa mekanisme utama, yaitu A’borong (musyawarah adat) sebagai forum deliberatif komunitas, mediasi oleh tokoh adat sebagai upaya mempertemukan kepentingan para pihak, serta arbitrase adat yang memberikan keputusan berdasarkan norma dan otoritas adat. Mekanisme tersebut memiliki legitimasi sosial yang kuat karena didasarkan pada kepercayaan masyarakat terhadap pemangku adat serta sistem nilai yang hidup dalam komunitas. Selain berfungsi menyelesaikan sengketa, mekanisme adat ini juga berperan menjaga keharmonisan sosial, memperkuat solidaritas komunitas, serta memastikan keberlanjutan pengelolaan tanah ulayat sebagai warisan leluhur masyarakat Kajang. Oleh karena itu, sistem penyelesaian sengketa berbasis hukum adat tetap relevan dan dapat berjalan berdampingan dengan sistem hukum formal dalam kerangka hukum nasional.

Realitas Kebebasan Beragama di Indonesia dalam Bingkai Konstitusi dan Perspektif Hak Asasi Manusia

2026-03-15T10:57:08+08:00

Kebebasan beragama merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin secara eksplisit dalam konstitusi Indonesia maupun instrumen hukum internasional seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Dalam konteks negara hukum modern, jaminan terhadap kebebasan beragama tidak hanya menjadi norma hukum, tetapi juga menjadi indikator komitmen negara terhadap pluralisme dan keadilan. Namun, implementasi jaminan ini di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam bentuk diskriminasi terhadap kelompok agama minoritas. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis realitas kebebasan beragama di Indonesia dalam bingkai konstitusi dan perspektif hak asasi manusia. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif. Dengan hasil kajian menunjukkan bahwa realitas kebebasan beragama di Indonesia yang telah dijamin dalam konstitusi dan HAM masih jauh dari semangat Bhinneka Tunggal Ika, banyaknya pelanggaran hak kebebasan beragama yang dilakukan oleh aktor negara maupun non negara meliputi penolakan pendirian rumah ibadah, pengusiran dan kekerasan terhadap kelompok agama minoritas serta kurang tegasnya pemerintah menanggapi pelanggaran tersebut. Fakta ini menunjukkan ketimpangan antara jaminan normatif dan praktik di lapangan. Oleh karena itu, dibutuhkan penegakan hukum yang lebih tegas, evaluasi regulasi, serta penguatan peran negara dalam membangun toleransi antar umat beragama untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis.

Pengaruh Kebijakan Tarif Terhadap Pendapatan Driver Online: Analisis dalam Perspektif Ekonomi Islam

2026-03-31T05:21:17+08:00

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kebijakan tarif terhadap pendapatan driver ojek online. Penelitian dilaksanakan di Kota Binjai, Sumatera Utara, dengan metode pendekatan kuantitatif. Pengambilan data menggunakan kuesioner yang diberikan kepada 70 driver ojek online. Untuk pengelolaan data digunakan regresi dengan bantuan aplikasi SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data berdistribusi normal dengan pola tidak linier, sehingga diuji dengan model regresi logaritmik, kuadratik, dan eksponensial. Ketiga model menunjukkan bahwa model kuadratik dan eksponensial merupakan model terbaik dalam menjelaskan data. Uji data dari ketiga model menunjukkan bahwa kebijakan tarif berpengaruh pada pendapatan driver. Model eksponensial menunjukkan peningkatan pendapatan yang terus bertumbuh, namun pada kebijakan tarif tinggi terjadi kecenderungan perlambatan atau stagnasi pada pendapatan. Pada model kuadratik, pola inverted U-shape terbentuk: kenaikan tarif pada tingkat rendah hingga menengah meningkatkan pendapatan; namun, pada tarif tinggi, pertumbuhan melambat dan mendekati titik maksimum yang akhirnya akan menurunkan pendapatan. Dalam perspektif ekonomi Islam, keseimbangan tarif mencerminkan prinsip keadilan, tawazun, dan kemaslahatan guna mewujudkan sistem ekonomi digital yang adil dan berkelanjutan. Hasil penelitian ini merekomendasikan bahwa pihak regulator dan platform perlu memperhatikan kebijakan tarif dengan mengevaluasi tarif secara berkala dengan mempertimbangkan keseimbangan daya beli penumpang dan kesejahteraan driver. Kebijakan tarif yang adaptif dan berbasis data, dengan memperhatikan waktu operasional, kepadatan permintaan, dan karakteristik wilayah, penting untuk menjaga stabilitas pendapatan serta permintaan pasar.

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penadahan Barang Hasil Curian Di Wilayah Kepolisian Resor Kota Besar Makassar

2026-03-31T05:41:22+08:00

Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Untuk Menganalisis dan menjelaskan proses penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan barang hasil curian di wilayah hukum Polrestabes Makassar; dan 2) Untuk Mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam menangani tindak pidana penadahan barang hasil curian di wilayah Polrestabes Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu tipe penelitian yang dilakukan terhadap permasalahan yang ada ditengah masyarakat kemudian menganalisisnya dengan peraturan perundang-undangan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penadahan di wilayah Polrestabes Makassar telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 480 KUHP, yang mengatur mengenai penadahan barang hasil kejahatan. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan penegakan hukum tersebut belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh masih adanya kesulitan dalam pembuktian unsur kesengajaan pelaku mengetahui bahwa barang tersebut berasal dari hasil kejahatan, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung penyidikan, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan atau memberikan informasi mengenai tindak pidana penadahan. Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penadahan di antaranya meliputi faktor hukum (substansi dan penerapan aturan), faktor penegak hukum (profesionalisme dan integritas aparat), faktor sarana dan prasarana, serta faktor masyarakat (kesadaran hukum dan partisipasi dalam membantu proses penyidikan)

Pengaruh Tren Marriage is Scary terhadap Pemahaman Maqashid Syariah pada Generasi Z

2026-04-04T10:37:05+08:00

Fenomena tren Marriage is Scary yang berkembang di media sosial semakin mempengaruhi cara pandang generasi muda terhadap pernikahan. Narasi mengenai ketakutan terhadap pernikahan sering kali dikaitkan dengan berbagai faktor seperti konflik rumah tangga, perceraian, maupun ketidaksiapan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tren Marriage is Scary terhadap pemahaman Maqashid Syariah pada generasi Z. Penelitian ini menggunakan pengekatan kuantitatif dengan metode survei. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada responden dari kalangan generasi Z. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi sederhana untuk mengetahui pengaruh variabel tren Marriage is Scary sebagai variabel independen dan Maqashid Syariah sebagai variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tren Marriage is Scary memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemahaman Maqashid Syariah pada generasi Z dengan nilai signifikansi sebesar 0,002. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,143 menunjukkan bahwa tren Marriage is Scary memberikan kontribusi sebesar 14,3% terhadap variasi pemahaman Maqashid Syariah pada generasi Z. Penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena sosial yang berkembang di masyarakat dapat mempengaruhi cara generasi muda memahami tujuan pernikahan dalam perspektif Islam. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperkuat pemahaman generasi Z mengenai tujuan pernikahan berdasarkan nilai-nilai Maqashid Syariah.

Analisis Kepatuhan Syariah Pada Skema Pembiayaan Kepemilikan Emas Melalui Akad Murābaḥah Di Bank Aman Syariah

2026-04-05T13:03:39+08:00

Kepatuhan syariah merupakan fondasi utama yang menjamin keabsahan produk perbankan syariah, termasuk pada pembiayaan kepemilikan emas dengan akad murābaḥah. Sebagai komoditas ribawi, emas memerlukan mekanisme transaksi khusus untuk terhindar dari riba, gharar, dan maysir. Namun, implementasi skema pembiayaan emas di perbankan syariah masih menghadapi permasalahan krusial, terutama terkait mekanisme serah terima fisik (taqabudh), transparansi margin keuntungan, serta peran pengawasan syariah dalam penanganan wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme akad murābaḥah pada pembiayaan kepemilikan emas dan mengevaluasi tingkat kepatuhan syariah di Bank Aman Syariah berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) di Bank Aman Syariah Sekampung, Lampung Timur. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS), petugas pemasaran, dan nasabah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme akad murābaḥah diimplementasikan melalui beberapa tahapan: pengajuan pembiayaan oleh nasabah, pembelian emas oleh bank dari supplier (PT Aneka Tambang), penguasaan fisik emas sebelum akad, penandatanganan akad dengan margin yang transparan, dan penyimpanan emas sebagai agunan hingga angsuran lunas. Evaluasi kepatuhan syariah mengungkapkan bahwa skema ini secara fundamental telah memenuhi prinsip transparansi, penghindaran riba melalui harga tetap, dan penguasaan fisik sebelum penjualan (taqabudh). Namun, aspek yang perlu penyempurnaan meliputi kepastian waktu serah terima fisik sesuai Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan No. 77/DSN-MUI/V/2010 , serta penguatan pengawasan DPS dalam penanganan wanprestasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa skema pembiayaan emas di Bank Aman Syariah secara fundamental telah memenuhi prinsip kepatuhan syariah, meskipun optimalisasi pengawasan dan mekanisme penyelesaian masalah masih diperlukan

Analisa Potensi Pembiayaan Asn (Aparatur Sipil Negara) Ersertifikasi Dalam Meningkatkan Operasional Keuangan Di Bprs Rajasa Lampung Tengah

2026-04-05T13:10:39+08:00

Kinerja operasional keuangan merupakan aspek krusial dalam menjaga keberlanjutan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Pemilihan segmen pembiayaan yang berisiko rendah menjadi strategi penting untuk menjaga stabilitas dan efisiensi operasional, salah satunya melalui pembiayaan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) tersertifikasi yang memiliki pendapatan tetap dan sistem pembayaran terjamin. Penelitian ini bertujuan menganalisis potensi pembiayaan ASN tersertifikasi serta kendala pemanfaatannya dalam meningkatkan operasional keuangan BPRS Rajasa Lampung Tengah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak manajemen dan pegawai BPRS, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan ASN tersertifikasi berkontribusi positif terhadap stabilitas arus kas, kualitas pembiayaan, dan efisiensi operasional bank, namun pemanfaatannya belum optimal akibat keterbatasan sosialisasi produk dan prosedur pembiayaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi pembiayaan ASN tersertifikasi berpotensi memperkuat operasional keuangan BPRS secara berkelanjutan dan mendukung penerapan prinsip kehati-hatian dalam perbankan syariah. Dengan demikian, pembiayaan ASN tersertifikasi dapat ditegaskan sebagai segmen strategis yang layak diprioritaskan dalam menjaga stabilitas, profitabilitas, dan kesehatan keuangan BPRS Rajasa Lampung Tengah secara berkelanjutan.

Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Implikasi Diskresi Presiden Dalam Efektivitas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

2026-04-05T13:32:28+08:00

Korupsi merupakan persoalan struktural yang masih menjadi tantangan serius dalam pembangunan nasional Indonesia. Pasca reformasi 1998, praktik korupsi tidak hanya bertahan, tetapi juga meluas seiring dengan perubahan sistem politik dan pemerintahan. Dalam konteks tersebut, diskresi Presiden sebagai kewenangan eksekutif memiliki implikasi penting terhadap efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi. Artikel ini bertujuan mengkaji konsep diskresi Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta implikasinya terhadap upaya pemberantasan korupsi dari perspektif sosiologi hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa diskresi Presiden dapat berperan positif dalam memperkuat kebijakan antikorupsi apabila dijalankan secara akuntabel dan berorientasi pada kepentingan umum, namun berpotensi melemahkan penegakan hukum apabila digunakan tanpa batasan dan pengawasan yang memadai.

Mekanisme Pertanyaan Konstitusi (Constitutional Question) dalam Sistem Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi

2026-04-06T07:05:34+08:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis (1) mekanisme constitutional question dalam sistem ketatanegaraan Indonesia; serta (2) penerapan constitutional question dalam praktik pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (doctrinal research), dengan menelaah peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta doktrin dan teori hukum yang berkaitan dengan pengujian konstitusionalitas undang-undang. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), serta pendekatan kasus (case approach) melalui analisis putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengujian undang-undang di Indonesia menganut model centralized constitutional review sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, yang memberikan kewenangan eksklusif kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pengujian dilakukan melalui mekanisme permohonan langsung oleh pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing), bukan melalui rujukan hakim peradilan biasa. Dengan demikian, mekanisme constitutional question belum terlembaga secara normatif dan prosedural dalam sistem hukum Indonesia.

Determinasi Keputusan Penggunaan QRIS Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Dengan Efek Moderasi Literasi Keuangan Digital Pada Gen Z

2026-04-07T05:57:00+08:00

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh persepsi kemudahan dan kepercayaan terhadap keputusan penggunaan QRIS dengan literasi keuangan digital sebagai variabel moderasi pada Generasi Z di Kota Binjai. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis asosiatif. Data dikumpulkan melalui survei terhadap 112 responden Gen Z pengguna QRIS pada Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan instrumen kuesioner tertutup skala Likert empat poin. Variabel yang diteliti meliputi persepsi kemudahan (X1) dan kepercayaan (X2) sebagai variabel independen, keputusan penggunaan QRIS (Y) sebagai variabel dependen, serta literasi keuangan digital (Z) sebagai variabel moderasi. Analisis data menggunakan Moderated Regression Analysis (MRA). Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan nilai R dari 0,851 menjadi 0,881 dan R Square dari 0,724 menjadi 0,776 setelah memasukkan variabel moderasi, yang menunjukkan bahwa literasi keuangan digital memperkuat model dalam menjelaskan keputusan penggunaan QRIS. Persepsi kemudahan berpengaruh signifikan sebelum dan sesudah moderasi, namun mengalami penurunan kekuatan dan perubahan arah, sehingga menunjukkan bahwa kemudahan tidak lagi menjadi faktor dominan bagi Gen Z setelah dimoderasi oleh literasi keuangan. Kepercayaan juga berpengaruh signifikan, tetapi mengalami pelemahan setelah dimoderasi, yang menunjukkan pergeseran dari kepercayaan berbasis persepsi menuju informed trust. Selain itu, terjadi perubahan dominasi variabel dari kemudahan menjadi kepercayaan setelah moderasi. Temuan ini menegaskan bahwa literasi keuangan digital mendorong Gen Z untuk lebih mempertimbangkan aspek keamanan, risiko, dan transparansi, sehingga strategi pengembangan layanan keuangan digital perlu mengintegrasikan edukasi literasi dengan penguatan sistem keamanan

Harmonisasi Regulasi Daerah dalam Perlindungan Perempuan Berbasis Sustainable Development Goals (SDGs) Perspektif Good Governance di Kabupaten Kutai Kartanegara

2026-04-12T20:23:32+08:00

Perlindungan perempuan merupakan bagian penting dalam agenda pembangunan berkelanjutan yang tertuang dalam Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada tujuan kesetaraan gender dan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Dalam konteks pemerintahan daerah, perlindungan perempuan tidak hanya menjadi tanggung jawab sosial, tetapi juga merupakan kewajiban hukum yang harus diimplementasikan melalui regulasi daerah yang selaras dengan prinsip good governance. Namun demikian, masih terdapat disharmonisasi antara regulasi nasional dan kebijakan daerah yang menyebabkan perlindungan perempuan belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis harmonisasi regulasi daerah dalam perlindungan perempuan berbasis SDGs dalam perspektif good governance di Kabupaten Kutai Kartanegara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, regulasi terkait perlindungan perempuan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang TPKS, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, serta kebijakan terkait SDGs. Namun, pada tingkat daerah masih ditemukan ketidaksinkronan norma, lemahnya pengaturan teknis, serta belum optimalnya integrasi prinsip good governance dalam kebijakan perlindungan perempuan. Karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi daerah yang lebih komprehensif dan operasional guna mewujudkan perlindungan perempuan yang efektif, akuntabel, dan berkeadilan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Analisis Kinerja Reformasi Birokrasi dalam Pelayanan Kependudukan Berbasis Good Governance di Kabupaten Kutai Kartanegara

2026-04-12T20:35:55+08:00

Reformasi birokrasi merupakan bagian penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan. Dalam konteks pemerintahan daerah, pelayanan administrasi kependudukan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum, dan keadilan. Namun demikian, pengaturan hukum terkait reformasi birokrasi dalam pelayanan kependudukan masih menghadapi berbagai permasalahan, terutama terkait dengan belum optimalnya konstruksi normatif yang mengatur implementasi prinsip good governance di tingkat daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis reformasi birokrasi dalam pelayanan administrasi kependudukan berbasis good governance di Kabupaten Kutai Kartanegara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif prinsip-prinsip good governance telah diakomodasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Namun demikian, pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum sepenuhnya memberikan pedoman operasional dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan konstruksi normatif reformasi birokrasi melalui perumusan regulasi yang lebih operasional, guna mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pelaksanaan Tukar Guling Tanah Makam Wakaf Dalam Presfektif UU. No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus Pembangunan Exit Tol KM 149 Gedebage)

2026-04-18T10:17:23+08:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tukar guling (ruislagh) tanah makam muslimin yang terdampak pembangunan Exit Tol KM 149 Gedebage, Kota Bandung, dalam perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Objek material penelitian ini adalah tanah wakaf makam seluas 1.184 m² di Kelurahan Rancabolang, dengan fokus pada kesesuaian prosedur penukaran aset terhadap norma hukum yang berlaku. Menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris, kajian ini memotret implementasi hukum in action di lapangan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen formal. Temuan penelitian mengungkapkan adanya diskrepansi prosedural berupa pola fait accompli, di mana relokasi fisik makam dilakukan sejak tahun 2016, sementara legitimasi administratif berupa rekomendasi kementerian baru diupayakan pada periode 2021 hingga 2023. Meskipun aspek keseimbangan nilai ekonomi (equal value) sebesar Rp4.521.700.000 telah terpenuhi melalui penilaian profesional, proses hukum mengalami stagnasi pada tahapan pemecahan sertifikat lahan penukar. Hambatan utama ini dipicu oleh resistensi sosiologis dari warga Komplek Adipura yang menolak lokasi lahan pengganti karena kekhawatiran terhadap aksesibilitas lingkungan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan ruislagh aset wakaf tidak hanya bergantung pada validitas administratif dan ekuitas ekonomi, tetapi secara fundamental ditentukan oleh inklusi sosial. Sebagai implikasi, penelitian ini merekomendasikan integrasi instrumen "izin lingkungan sosial" dalam regulasi teknis penukaran aset wakaf guna menjamin kepastian hukum dan kemaslahatan umat secara berkelanjutan.

Peran Prinsip Good Governance dalam Peningkatan Kinerja Pemerintahan Daerah: Studi Normatif Kota Samarinda

2026-04-18T11:36:37+08:00

Peningkatan kinerja pemerintahan daerah merupakan salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks tersebut, prinsip good governance menjadi landasan utama yang mengarahkan tata kelola pemerintahan agar berjalan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Namun demikian, dalam praktiknya, penerapan prinsip good governance di tingkat daerah masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait dengan aspek normatif dan implementatif yang belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis peran prinsip good governance dalam meningkatkan kinerja pemerintahan daerah di Kota Samarinda. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip good governance telah diakomodasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Namun demikian, pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum sepenuhnya memberikan pedoman operasional dalam peningkatan kinerja pemerintahan daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan konstruksi normatif melalui perumusan regulasi yang lebih implementatif, penetapan indikator kinerja yang terukur, serta penguatan mekanisme pengawasan guna mewujudkan kinerja pemerintahan daerah yang efektif dan sesuai dengan prinsip good governance di Kota Samarinda.

Penguatan Prinsip Rule of Law dalam Mendorong Good Governance sebagai Pilar Reformasi Birokrasi di Samarinda

2026-04-18T11:54:17+08:00

Reformasi birokrasi menjadi langkah strategis untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, terutama di lingkungan pemerintah daerah. Fondasi utama dalam proses ini adalah prinsip supremasi hukum yang berfungsi menjamin kepastian hukum, meminimalisir penyalahgunaan kekuasaan, dan meningkatkan tanggung jawab birokrasi. Meski demikian, penerapan prinsip ini di daerah sering kali terhambat oleh persoalan normatif, seperti regulasi yang tidak selaras dan kurangnya aturan teknis yang mendalam. Berangkat dari fenomena tersebut, studi ini dilakukan untuk mengkaji penguatan aspek hukum dari prinsip supremasi hukum dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik sebagai pilar pembenahan birokrasi di Kota Samarinda. Melalui metode penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan serta konseptual, ditemukan bahwa landasan hukum supremasi hukum sebenarnya telah termaktub dalam konstitusi serta undang-undang terkait pemerintahan daerah dan administrasi pemerintahan. Namun, aturan-aturan tersebut masih bersifat makro sehingga sulit diterapkan secara praktis di lapangan. Sebagai solusi, perlu dilakukan penguatan struktur hukum melalui pembentukan regulasi teknis yang lebih aplikatif, pengoptimalan pengawasan hukum, serta penyatuan prinsip supremasi hukum ke dalam seluruh elemen reformasi birokrasi. Langkah ini diharapkan mampu mewujudkan sistem pemerintahan yang transparan, bertanggung jawab, dan adil bagi masyarakat Kota Samarinda.

Implementasi Model Koperasi Closed-Loop Sebagai Strategi Penguatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pada BMT Assyafi’iyah Cabang Tanjung Jaya : Perspektif Perbankan Syariah

2026-04-19T00:53:46+08:00

Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia masih menghadapi keterbatasan akses pembiayaan dari lembaga keuangan formal, sehingga mendorong peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah, khususnya Baitul Maal wat Tamwil, sebagai alternatif pembiayaan berbasis prinsip syariah. Salah satu BMT yang menerapkan model koperasi closed-loop adalah KSPPS BMT Assyafi’iyah Berkah Nasional Cabang Tanjung Jaya, yang membatasi layanan hanya kepada anggota dan mengintegrasikan kegiatan penghimpunan dana serta penyaluran pembiayaan dalam ekosistem internal koperasi. Pendekatan perspektif perbankan syariah digunakan untuk mengevaluasi konsistensi implementasi model tersebut dalam aspek kelembagaan, operasional, dan kepatuhan syariah. Penelitian ini diharapkan mampu menyajikan pemahaman yang lebih utuh mengenai relevansi dan urgensi model closed-loop, proses penerapannya dalam konteks operasional BMT, serta dampak yang ditimbulkan bagi keberlanjutan lembaga dan kontribusinya terhadap penguatan ekonomi syariah di tingkat lokal. Fokus Penelitian ini terdapatnya praktik administratif yang belum selaras dengan prinsip idealnya. Pelayanan pembayaran dari pihak luar melalui transfer digital menunjukkan adanya aktivitas yang keluar dari batasan layanan khusus anggota. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Hasil kajian diharapkan memberikan kontribusi dalam merumuskan strategi penguatan tata kelola BMT agar lebih efektif, mandiri, dan berkelanjutan dalam mendukung pemberdayaan ekonomi anggota.

Disharmonisasi Pengaturan Aborsi antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Prinsip Hak Asasi Manusia di Indonesia: Analisis Komparatif dengan Jepang

2026-04-30T17:32:37+08:00

Pengaturan aborsi dalam sistem hukum Indonesia mengalami dinamika penting setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Meskipun KUHP Baru menetapkan aborsi sebagai tindak pidana, ketentuan ini memberikan pengecualian hukum dalam kondisi terbatas, yaitu kehamilan akibat kekerasan seksual dengan usia kehamilan tidak melebihi empat belas minggu dan keadaan kedaruratan medis. Namun, kajian ini menemukan bahwa batasan tersebut menimbulkan disharmoni normatif, administratif, dan filosofis yang berpotensi menghambat pemenuhan hak kesehatan reproduksi perempuan, terutama korban kekerasan seksual. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif, penelitian ini membandingkan pengaturan aborsi di Indonesia dengan praktik hukum di Jepang melalui Japanese Penal Code dan Maternal Health Protection Law (MHPL). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jepang menerapkan model kriminalisasi formal tetapi dekriminalisasi substantif, di mana Maternal Health Protection Law berfungsi sebagai lex specialis yang melegalkan aborsi berdasarkan alasan medis, sosial, ekonomi, dan kekerasan seksual. Model Jepang menempatkan aborsi dalam kerangka kebijakan kesehatan publik dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang berbeda dengan paradigma moral-religius dalam KUHP Baru Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa disharmoni regulasi aborsi di Indonesia bersumber dari pendekatan hukum pidana yang paternalistik dan belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip HAM internasional. Oleh karena itu, diperlukan reorientasi kebijakan hukum menuju model pengaturan yang lebih humanistik, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan kesehatan reproduksi perempuan sebagaimana ditunjukkan oleh model Jepang.

Efektivitas Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Digital dalam Perspektif Ilmu Pemerintahan di Kabupaten Kutai Kartanegara

2026-04-23T05:33:44+08:00

Pelayanan administrasi kependudukan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pemerintah daerah dituntut untuk melakukan transformasi digital guna meningkatkan kualitas layanan yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas layanan administrasi kependudukan berbasis digital dalam perspektif ilmu pemerintahan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi layanan administrasi kependudukan telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan efisiensi pelayanan, transparansi, serta kemudahan akses bagi masyarakat. Namun demikian, masih terdapat berbagai kendala, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya literasi digital masyarakat, serta belum optimalnya integrasi sistem pelayanan. Karena itu, diperlukan penguatan regulasi teknis, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi sistem digital yang terintegrasi guna mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang efektif dan berbasis good governance di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Penguatan Peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam Sistem Pemerintahan Daerah: Studi Kabupaten Kutai Timur

2026-04-23T05:43:39+08:00

Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sebagai bagian dari sistem pemerintahan daerah. Dalam konteks otonomi daerah, keberadaan Satlinmas menjadi elemen penting dalam menjaga stabilitas sosial serta mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah di tingkat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penguatan peran Satlinmas dalam sistem pemerintahan daerah di Kabupaten Kutai Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, peran Satlinmas telah diatur dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan terkait ketenteraman dan ketertiban umum. Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat berbagai kendala, seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, kurangnya pelatihan, serta belum optimalnya integrasi peran Satlinmas dalam struktur pemerintahan daerah. Karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas anggota, serta dukungan regulasi dan anggaran yang memadai guna mengoptimalkan peran Satlinmas dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif dan responsif di Kabupaten Kutai Timur.

Penerapan Hak Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Hp Bekas Perspektif UU Perlindungan Konsumen (Studi Di Toko Hp AFA Store)

2026-04-23T06:12:27+08:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hak khiyar dalam transaksi telepon seluler bekas di Toko AFA, Bandar Lampung, dari perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Khiyar, khususnya khiyar 'aib, adalah mekanisme hukum Islam yang melindungi pembeli ketika ditemukan cacat tersembunyi pada barang yang dibeli. Studi ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan kualitatif melalui wawancara mendalam dengan pemilik toko, observasi langsung, dan dokumentasi. Temuan menunjukkan bahwa Toko AFA telah sebagian menerapkan prinsip khiyar 'aib: penjual menjelaskan kondisi fisik dan teknis setiap perangkat sebelum transaksi, pembeli diberi kesempatan untuk memeriksa telepon, dan mekanisme garansi tersedia dalam bentuk perbaikan atau penggantian unit dalam masa garansi yang disepakati. Namun, praktik-praktik ini sebagian besar masih informal dan belum sepenuhnya selaras dengan kewajiban yang ditetapkan dalam Pasal 7 dan 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang mengharuskan pelaku usaha untuk mengungkapkan informasi yang akurat dan memberikan kompensasi atas cacat tersembunyi. Studi ini merekomendasikan pembentukan mekanisme tertulis yang menguraikan hak pembeli dan ketentuan garansi untuk lebih melindungi konsumen dalam transaksi telepon seluler bekas.

Tinjauan Yuridis Perjanjian Jual Beli Tanah Kebun Karet Tanpa Penyerahan Sertifikat di Desa Bumi Mulya

2026-04-23T06:16:22+08:00

This study aims to analyze the application of Article 1243 of the Civil Code to default in a rubber plantation land sale and purchase agreement without handing over the certificate in Bumi Mulya Village, Way Kanan Regency. The study uses a juridical-empirical approach with qualitative methods. Data were obtained through in-depth interviews and literature studies. The results of the study indicate that the failure to hand over the certificate after payment has been made fulfills the elements of default because the seller failed to fulfill the agreed performance. The legal consequence of this default is the emergence of the right for the buyer to demand fulfillment of the agreement or compensation. This study emphasizes the importance of integration between contractual agreements and compliance with formal procedures in ensuring legal certainty and protection of land rights.

Kewenangan Desa dalam Membentuk Produk Hukum Desa Studi di Desa Pringgasela

2026-04-23T12:27:58+08:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan fungsi Peraturan Desa (Perdes) sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa serta efektivitas implementasinya di Desa Pringgasela. Perdes merupakan instrumen hukum desa yang diakui dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perdes memiliki kedudukan strategis sebagai dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan desa dengan fungsi regulatif, legitimatif, dan partisipatif. Namun, implementasinya belum optimal karena dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam pembentukan hingga penegakan Perdes, minimnya partisipasi masyarakat, serta belum terakomodasinya kearifan lokal secara maksimal. Dengan demikian, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan desa agar Perdes dapat berfungsi secara efektif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa.

Halal Beauty sebagai Manifestasi Ekospiritual dalam Etika Konsumsi Islami bagi Generasi Z Muslimah

2026-04-30T06:54:08+08:00

The global beauty industry is experiencing rapid development with the emergence of the halal beauty phenomenon which is not only understood as a cosmetic product in accordance with sharia, but also as an ecospiritual manifestation in Islamic consumption ethics. The purpose of this research is to analyze and explain that halal beauty is an integration between religiosity and environmental concern, as well as the consumption practices of generation z muslim women that reflect Islamic values oriented towards social and ecological sustainability. This study uses a quantitative approach with a descriptive method. The results of the study show that halal beauty has developed into a consumption phenomenon that unites religious, ethical, social, and ecological dimensions in the lives of generation z muslim women. Their understanding of the concept of halal beauty is very strong, so it is not only seen as a product according to sharia, but also as a modern and ethical Islamic lifestyle. This positive attitude is reflected in the preference for halal-certified products, willingness to pay more, and high loyalty to halal products. Furthermore, halal beauty is understood as a manifestation of ecospirituality, where concern for the environment is integrated with responsibility to Allah, so that the consumption of environmentally friendly halal products provides inner peace and moral satisfaction. The implication of this study emphasizes that halal beauty is not just a market trend, but a symbol of the identity and commitment of generation z muslim women in shaping a religious, sustainable, and value-oriented Islamic consumption paradigm

Perlindungan Hukum terhadap Hak Pendidikan Anak di Indonesia

2026-05-02T06:00:25+08:00

Perlindungan hukum terhadap hak pendidikan anak di Indonesia merupakan bagian penting dalam upaya pemenuhan hak asasi manusia yang dijamin oleh negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap hak pendidikan anak serta efektivitas implementasinya dalam praktik. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, hak pendidikan anak telah dijamin secara kuat dalam kerangka hukum nasional. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai hambatan, antara lain kesenjangan akses pendidikan, faktor ekonomi, serta kurangnya pengawasan terhadap pelanggaran hak anak di bidang pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kebijakan, peningkatan peran pemerintah dan masyarakat, serta penegakan hukum yang lebih tegas guna memastikan terpenuhinya hak pendidikan anak secara merata dan berkeadilan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem perlindungan hukum yang lebih efektif bagi anak di Indonesia.

Hak Mustahik Dalam Program Pemberdayaan Zakat Produktif Perspektif Hukum Positif dan Hukum Kebendaan Islam

2026-05-06T14:53:00+08:00

Zakat produktif merupakan instrumen penting dalam pemberdayaan ekonomi mustahik yang tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi berorientasi pada kemandirian ekonomi. Program ZCoffee dan ZChicken yang dilaksanakan oleh BAZNAS yang merupakan contoh pelaksanaan zakat produktif berbasis usaha. Namun, praktik ini menimbulkan masalah hukum terkait kejelasan status kepemilikan aset usaha yang diberikan kepada mustahik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak kepemilikan mustahik dalam program zakat produktif dari perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan yuridis-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan zakat produktif seperti ZCoffee dan ZChicken yang dilaksanakan oleh BAZNAS dan LAZ terbukti efektif dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi mustahik melalui pendekatan bisnis berkelanjutan, pendampingan, dan peningkatan kapasitas. Zakat tidak lagi berfungsi semata-mata sebagai bantuan konsumtif, tetapi berkembang menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat. Namun, keberhasilan ini belum sepenuhnya diimbangi dengan kepastian hukum mengenai status kepemilikan aset usaha yang dibagikan kepada mustahik, sehingga menimbulkan permasalahan normatif dan yuridis. Dari perspektif hukum kebendaan Islam, zakat mensyaratkan tamlik, yaitu pengalihan kepemilikan harta zakat secara hukum kepada mustahik. Praktik hanya memberikan hak untuk menggunakan harta tanpa kejelasan kontrak hibah berpotensi bertentangan dengan prinsip al-milk dan tujuan zakat dalam mewujudkan keadilan distributif. Sementara itu, hukum positif Indonesia melalui UU Nomor 23 Tahun 2011 belum secara tegas mengatur status kepemilikan aset zakat produktif, sehingga perlu diselaraskan regulasi dan penegasan kontrak agar zakat produktif sah menurut syariah, memiliki kepastian hukum, dan mampu melindungi hak mustahik sebagai subjek hukum yang mandiri secara ekonomi.