Jurnal Tana Mana

Inkar Al-Sunnah from Historical Roots to Indonesian Context: What Factors Explain Its Emergence and Persistence?

2026-01-30T11:15:40+08:00

This study investigates the historical roots, theological and rational arguments, and socio-religious development of the Inkar al-Sunnah movement, which denies the Sunnah as an authoritative source of Islamic law. Employing a qualitative and library-based method with historical-discursive analysis, the research traces its emergence from the classical period to its modern manifestations and its specific trajectory in Indonesia. Findings reveal that Inkar al-Sunnah has persisted by combining selective Qur’anic interpretations with rationalist critiques of hadith transmission, often influenced by colonial legacies and modern reformist currents. In Indonesia, the movement surfaced openly in the 1980s, spearheaded by figures such as M. Ircham Sutarto, Lukman Saad, Abdurrahman, and Dalimi Lubis. Its spread was facilitated by publishing networks but was countered by strong resistance from religious authorities, the Indonesian Ulama Council (MUI), and state institutions. The study concludes that the persistence of Inkar al-Sunnah lies not only in theological debates but also in socio-political dynamics, making it a recurring intellectual challenge in Islamic history. Ultimately, this research contributes to the understanding of hadith rejection as both a theological deviation and a socio-religious phenomenon, emphasizing the enduring importance of the Sunnah in Islamic thought.

Praktik Foto Prewedding di Desa Buki Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar Perspektif Sosiologi Hukum Islam

2026-02-03T06:16:39+08:00

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik foto prewedding di Desa Buki serta mengkaji persepsi masyarakat terhadap praktik tersebut dalam perspektif sosiologi hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap masyarakat, tokoh masyarakat, serta masyarakat yang pernah melakukan foto prewedding, kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif analisis dan model Miles & Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Praktik foto prewedding di Desa Buki mencerminkan pergeseran nilai antara tradisi, ajaran Islam, dan pengaruh modernitas. Aktivitas ini tidak hanya dianggap sebagai dokumentasi menjelang pernikahan, tetapi juga simbol status sosial dan ekspresi cinta generasi muda. Namun, masih terdapat unsur ikhtilāṭ dan tabarruj yang menunjukkan lemahnya kesadaran hukum Islam dalam masyarakat. (2) Persepsi masyarakat Desa Buki tentang foto prewedding terbagi tiga: kelompok positif (generasi muda) menganggapnya wajar dan modern selama sopan; kelompok netral (tokoh adat dan agama) membolehkannya asal sesuai adat dan syariat; sedangkan kelompok negatif (kalangan tua dan ulama) menolaknya karena dinilai melanggar norma agama dan tradisi. (3) Dari perspektif sosiologi hukum Islam, fenomena ini menunjukkan bahwa hukum Islam sebagai living law belum sepenuhnya terinternalisasi dalam perilaku sosial masyarakat.

Dampak Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Penanggulangan Kemiskinan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Malaka Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkajene Kepulauan)

2026-02-18T08:27:58+08:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak bantuan PKH terhadap penanggulangan kemiskinan di Desa Malaka, Kecamatan Tondong Tallasa, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, serta mengkaji relevansinya dalam perspektif Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui penelitian lapangan. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap tujuh informan yang terdiri dari aparat desa, pendamping PKH, dan keluarga penerima manfaat, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan teknik reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan serta triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKH memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi, akses pendidikan, layanan kesehatan, serta pengurangan kesenjangan sosial di Desa Malaka. Program ini berfungsi sebagai instrumen stabilisasi ekonomi rumah tangga miskin sekaligus mendorong perubahan perilaku sosial yang lebih progresif. Dalam perspektif Hukum Islam, PKH selaras dengan prinsip keadilan distributif, ta‘āwun, dan maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya dalam aspek ḥifẓ al-nafs (perlindungan jiwa), ḥifẓ al-nasl (perlindungan keturunan), dan ḥifẓ al-māl (perlindungan harta). Meskipun demikian, penguatan aspek pemberdayaan ekonomi produktif masih diperlukan agar program ini mampu mendorong kemandirian dan keberlanjutan kesejahteraan keluarga penerima manfaat.

Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Swakelola Jalan Provinsi Sulawesi Tenggara

2026-02-27T05:47:20+08:00

Penelitian ini bertujuan mengkaji pengawasan terhadap pelaksanaan swakelola pemeliharaan jalan di Sulawesi Tenggara, yang merupakan aspek krusial dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menemukan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pemeliharaan jalan. Selain itu, pemahaman yang baik mengenai regulasi, seperti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 dan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018, sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan. Metode evaluasi seperti Pavement Condition Index (PCI) juga direkomendasikan untuk meningkatkan pengambilan keputusan dalam pemeliharaan jalan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat merupakan kunci untuk menciptakan sistem pemeliharaan jalan yang berkelanjutan dan mendukung pertumbuhan ekonomi regional serta kesejahteraan masyarakat.

Analisis Manajemen Risiko dalam Pengendalian Pembiayaan Bermasalah pada Produk Ba’i Bitsaman Ajil di KSU Nawara Cabang Sukodono

2026-02-28T14:47:08+08:00

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi manajemen risiko dalam mengendalikan pembiayaan bermasalah pada produk Ba’i Bitsaman Ajil di KSU Nawara Cabang Sukodono. Urgensi penelitian ini adalah adanya gap antara prosedur manajemen risiko formal dengan praktik penyelesaian pembiayaan di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa KSU Nawara menerapkan strategi manajemen risiko melalui identifikasi menggunakan analisis SWOT dan 5C, penilaian melalui pemeringkatan kredit dan analisis keuangan, pengendalian melalui filter devisi, serta pemantauan. Faktor penyebab pembiayaan bermasalah muncul dari faktor internal dan eksternal. Peneitian ini berhasil mengungkap kendala di lapangan yaitu lemahnya sistem Bank Indonesia (BI) checking, kurangnya legalitas notariil pada jaminan kecil, dan persepsi anggota terhadap fleksibilitas koperasi. Sebagai solusi, KSU Nawara mengoptimalkan peran account officer (AO). Asas kekeluargaan melalui restrukturisasi, negosiasi, dan rescheduling, namun jika pendekatan kekeluargaan tidak membuahkan hasil maka dilakukan penyitaan aset. Model humanis terbukti efektif dalam menjaga finansial koperasi sekaligus mempertahankan nilai-nilai syariah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keseimbangan antara profesionalisme manajemen risiko syariah dan pendekatan berasas kekeluargaan menjadi faktor penting dalam menekan angka pembiayaan macet di KSU Nawara.

Pengaruh Mobile Banking terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dengan Efisiensi Operasional sebagai Variabel Moderasi

2026-02-28T15:07:09+08:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Mobile Banking terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dengan Efisiensi Operasional sebagai variabel moderasi. Transformasi digital di sektor perbankan syariah menuntut lembaga keuangan untuk meningkatkan kualitas layanan berbasis teknologi, namun di sisi lain juga menimbulkan konsekuensi biaya operasional dan investasi teknologi yang signifikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM) untuk menguji hubungan antar variabel. Data diperoleh dari laporan keuangan dan indikator operasional Bank Umum Syariah yang dianalisis melalui evaluasi model pengukuran (outer model) dan model struktural (inner model). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efisiensi Operasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan, yang menegaskan pentingnya pengendalian biaya operasional dalam meningkatkan profitabilitas bank. Sementara itu, Mobile Banking berpengaruh signifikan namun dengan arah negatif terhadap Kinerja Keuangan, yang mengindikasikan bahwa investasi teknologi digital pada periode penelitian masih berada pada tahap pembebanan biaya sehingga belum sepenuhnya memberikan dampak finansial positif jangka pendek. Pengujian variabel moderasi menunjukkan bahwa Efisiensi Operasional tidak memoderasi hubungan antara Mobile Banking dan Kinerja Keuangan, sehingga pengaruh digitalisasi layanan terhadap kinerja keuangan bersifat langsung. Model penelitian memiliki kemampuan penjelasan dan prediksi yang kuat, tercermin dari nilai koefisien determinasi dan predictive relevance yang tinggi serta tingkat kesesuaian model yang baik. Temuan ini menegaskan bahwa digitalisasi perbankan syariah merupakan faktor strategis yang memengaruhi dinamika kinerja keuangan, namun keberhasilannya sangat bergantung pada efektivitas pengelolaan investasi teknologi dan optimalisasi pemanfaatan layanan digital.

Efektivitas Penerapan E-Court Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Polewali Kelas IB

2026-03-02T05:37:15+08:00

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) mengetahui dan menganalisis efektivitas layanan sistem e-court dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Polewali Kelas IB; (2) untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat proses penerapan layanan e-court di Pengadilan Negeri Polewali Kelas IB.Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris, lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Polewali Kelas IB, jenis data menggunakan data kualitatif dan data kuantitatif, sumber data menggunakan data primer dan sekunder, sampel penelitian dipilih dari masyarakat dan advokat yang mencari keadilan dan pegawai Pengadilan Negeri Polewali, teknik pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan dan pustaka, analisis data menggunakan analisis data kualitatif dan kuantitatif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penerapan layanan e-court dalam penanganan perkara perdata di Pengadilan Negeri Polewali kurang efektif terlaksana dan belum sepenuhnya memenuhi penyelenggaraan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dikarenakan belum memadainya sumber daya manusia dalam hal penguasaan teknologi, kurangnya sosialisasi dari penegak hukum dan kurangnya ketersediaan sarana dan prasaranan berupa jaringan. Faktor-faktor yang menghambat proses penerapan layanan e-court di Pengadilan Negeri Polewali yaitu faktor penegakan hukum, faktor fasilitas dan sarana penegakan hukum serta faktor masyarakat.

Efektivitas Penegakan Hukum dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan

2026-03-03T05:44:52+08:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum dalam pencegahan tindak pidana korupsi dana desa di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dan empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan aparat kejaksaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pencegahan telah dilakukan melalui program Jaksa Garda Desa (JAGA Desa), digitalisasi pengawasan anggaran desa, pembentukan Satuan Tugas Khusus Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi (Satgasus P3TPK), program AKUR (Ayo Kawal Uang Rakyat), serta pendekatan Corruption Impact Assessment (CIA). Meskipun demikian, efektivitas penegakan hukum belum sepenuhnya optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia, luasnya wilayah pengawasan, serta rendahnya budaya hukum dan literasi aparatur desa.

Bottom of Form

Analisis Hukum Islam Terhadap Identitas Non-Binary: A Study On The Relevance Of The Khunthā Concept As A Basis For Modern Fiqh

2026-03-03T10:57:15+08:00

Perkembangan pemahaman identitas gender dalam masyarakat modern, khususnya munculnya identitas non-binary, menghadirkan tantangan konseptual bagi hukum Islam yang secara historis bertumpu pada pembagian gender biner. Dalam tradisi fiqh klasik, realitas gender di luar kategori laki-laki dan perempuan telah dibahas melalui konsep khunthā, yaitu individu yang jenis kelaminnya tidak dapat ditentukan secara pasti. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi konseptual antara khunthā dalam fiqh klasik dan identitas non-binary dalam konteks hukum Islam kontemporer, serta mengkaji potensi pengembangan fiqh yang lebih kontekstual dan inklusif. Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) dengan menelaah literatur fiqh klasik, kajian hukum Islam modern, serta penelitian interdisipliner terkait isu gender. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun fiqh klasik menekankan indikator biologis dalam penetapan status khunthā, prinsip-prinsip maqāṣid al-sharī‘ah seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan martabat manusia memberikan dasar normatif bagi reinterpretasi fiqh dalam merespons fenomena identitas non-binary. Dengan demikian, konsep khunthā memiliki relevansi epistemologis sebagai titik tolak pengembangan fiqh kontemporer yang adaptif terhadap dinamika sosial tanpa kehilangan legitimasi normatifnya

Implementasi Maqashid Syariah dalam Kurikulum Ekonomi Syariah di Era Digital: Perspektif Prodi Ekonomi Syariah STAI Asy-Syafi’iyah Nabire

2026-03-04T18:11:50+08:00

Pendidikan tinggi ekonomi Islam di wilayah minoritas seperti Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, menghadapi tantangan unik terkait implementasi prinsip-prinsip maqashid syariah dalam kurikulum yang relevan dengan era digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana Program Studi Ekonomi Syariah di STAI Asy-Syafi’iyah Nabire mengadaptasi kurikulum berbasis maqashid syariah untuk menjawab tantangan operasional, sosiokultural, dan teknologi. Metode studi kasus kualitatif diterapkan dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi kurikulum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan SDM linier dan infrastruktur digital di kawasan 3T tidak menjadi hambatan permanen, melainkan memicu strategi adaptif berbasis kolaborasi akademik, inovasi pembelajaran offline, serta penguatan literasi keuangan komunitas. Temuan ini menegaskan bahwa elastisitas konseptual maqashid syariah memungkinkan pengembangan kurikulum ekonomi syariah yang responsif terhadap pluralitas sosial dan tantangan digitalisasi di wilayah minoritas Muslim. Keberhasilan implementasi kurikulum tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap standar akreditasi nasional, tetapi dari kontribusinya dalam membangun model pendidikan ekonomi Islam yang kontekstual, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan sosial berkelanjutan. Oleh karena itu keberlanjutan kurikulum Ekonomi Syariah di wilayah minoritas sangat tergantung pada fleksibilitas regulasi, afirmasi infrastruktur, dan kemampuan institusi untuk melakukan rebranding ekonomi syariah sebagai solusi inklusif dan humanis.

Pluralisme Hukum Dan Waris Berbasis Gender: Negosiasi Antara Hukum Islam Dan Tradisi Patrilineal Dalam Adat Pepadun

2026-03-05T10:04:05+08:00

Penelitian ini mengkaji dinamika pluralisme hukum dalam praktik pembagian waris masyarakat adat Pepadun yang menganut sistem patrilineal, serta implikasinya terhadap keadilan berbasis gender. Permasalahan utama terletak pada adanya ketegangan antara hukum waris Islam (faraid) yang memberikan hak proporsional kepada laki-laki dan perempuan, dengan tradisi adat Pepadun yang menempatkan anak laki-laki terutama anak tertua sebagai pewaris utama harta pusaka. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk negosiasi antara hukum Islam dan adat patrilineal, serta menilai sejauh mana praktik tersebut mencerminkan prinsip keadilan dalam perspektif maqashid al-syari’ah. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis normatif dan sosio-legal. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara tematik dan interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik waris Pepadun merefleksikan pluralisme hukum yang dinamis, di mana norma adat lebih dominan dalam praktik sosial, sementara hukum Islam dan hukum nasional menjadi rujukan alternatif dalam sengketa formal. Implikasinya, hak waris perempuan sering dinegosiasikan melalui musyawarah keluarga, sehingga diperlukan pendekatan integratif berbasis maqashid untuk mewujudkan keadilan substantif..

Peran Aparat Kepolisian dalam Menanggulangi Prostitusi Online

2026-03-06T04:55:55+08:00

Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Untuk Mengetahui peran aparat kepolisian dalam menanggulangi prostitusi online di Kota Makassar; dan 2) Untuk Mengidentifikasi kendala yang dihadapi aparat kepolisian dalam menanggulangi prostitusi online. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis, yang memadukan data primer hasil wawancara dengan BA Subnit 1 Unit 1 Tipidum Polrestabes Makassar dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur, serta dokumen resmi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat kepolisian memiliki peran yang strategis melalui tindakan preemtif, preventif, dan represif dalam menanggulangi prostitusi online. Namun, efektivitas penanggulangan masih dipengaruhi oleh kendala teknis, keterbatasan perangkat dan kompetensi personel, prosedur koordinasi antarinstansi yang panjang, keterbatasan regulasi hukum khusus, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan kasus. Sinergi antara kapasitas aparat, regulasi hukum, dan kesadaran masyarakat menjadi faktor kunci untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan prostitusi online.

Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik terhadap Seseorang Melalui Media Sosial

2026-03-06T05:47:29+08:00

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui penerapan ketentuan hukum oleh penyidik Polrestabes Makassar dalam menangani kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial; dan 2) Mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi penyidik Polrestabes Makassar dalam proses penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis, menggunakan data primer hasil wawancara dengan penyidik Unit Siber Polrestabes Makassar serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum pidana, dan dokumen resmi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ketentuan hukum dalam penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik di Polrestabes Makassar pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai prosedur KUHAP dan UU ITE, namun masih menghadapi kendala terkait pembuktian unsur delik, terutama dalam menilai muatan penghinaan dan memastikan terpenuhinya unsur pendistribusian konten. Hambatan signifikan lainnya meliputi sulitnya menelusuri identitas pelaku yang menggunakan akun anonim, keterbatasan sarana digital forensics, lambatnya respons platform media sosial luar negeri, serta rendahnya pemahaman masyarakat tentang bukti elektronik dan batasan antara kritik dan pencemaran nama baik. Faktor-faktor tersebut berpengaruh langsung terhadap efektivitas penyidikan, selaras dengan teori penegakan hukum yang menekankan peran substansi hukum, aparat, sarana-prasarana, dan budaya hukum masyarakat.

Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

2026-03-13T05:27:33+08:00

Penelitian ini mengkaji bentuk perlindungan anak korban kekerasan seksual dalam perspektif hukum positif Indonesia, yang mencakup aspek preventif, represif, dan rehabilitatif pascakejadian. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus melalui telaah literatur serta analisis putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah menyediakan kerangka perlindungan yang relatif komprehensif. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya, rendahnya literasi hukum masyarakat, serta hambatan psikologis korban dalam mengakses mekanisme pelaporan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi antarinstansi, peningkatan kualitas layanan pendampingan, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam proses pelaporan dan penanganan perkara guna menjamin perlindungan yang efektif dan berkeadilan.

Penyelesaian Utang Piutang Macet Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada UMKM Kelurahan Garuntang Bandar Lampung)

2026-03-14T21:58:51+08:00

Debt is a form of muamalah that is permissible in Islam when it is based on justice, mutual consent, and the spirit of mutual assistance. This study aims to analyze the practice of resolving non-performing debts among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Garuntang Sub-district, Bandar Lampung City, and to assess its conformity with the principles of Islamic economic law. The research employs a qualitative method with a descriptive-analytical and empirical juridical approach, using interviews, observations, and a literature review. The findings indicate that non-performing debts are resolved through collection efforts, the provision of grace periods, and gradual repayment. However, in some cases, creditors unilaterally seize goods or assets belonging to debtors without proper debt documentation and without an agreed collateral at the outset of the contract. Such practices are inconsistent with the principles of qardh, justice, and the prohibition of unlawful appropriation of property. This study emphasizes the importance of proper debt documentation, the clear stipulation of collateral from the beginning, and dispute resolution through deliberation in accordance with Islamic principles and positive law.

Penetapan Nafkah Iddah dan Mut’ah dalam Putusan Pengadilan Agama: Analisis Kesetaraan Gender dan Kepastian Hukum

2026-03-15T09:32:35+08:00

Nafkah iddah dan mut’ah merupakan hak normatif istri pasca perceraian yang diakui dalam sistem hukum keluarga Islam dan hukum positif Indonesia. Namun demikian, dalam praktik peradilan agama, penetapan nominal nafkah iddah dan mut’ah menunjukkan adanya disparitas putusan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta pertanyaan mengenai pemenuhan prinsip kesetaraan gender. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi normatif pengaturan nafkah iddah dan mut’ah dalam hukum positif Indonesia serta mengkaji pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama dari perspektif kesetaraan gender dan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan nafkah iddah dan mut’ah dalam peraturan perundang-undangan masih bersifat umum dan memberikan ruang diskresi yang luas kepada hakim, sehingga berpotensi menimbulkan disparitas putusan. Dari perspektif kesetaraan gender, pertimbangan hakim belum sepenuhnya memperhitungkan kontribusi domestik dan kerentanan ekonomi perempuan pasca perceraian. Oleh karena itu, diperlukan penguatan konstruksi normatif melalui pedoman penetapan nafkah yang lebih operasional guna menjamin kepastian hukum dan keadilan substantif berbasis gender.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Berbasis Hukum Adat pada Masyarakat Kajang Ilalang Embaya di Kabupaten Bulukumba

2026-03-15T10:56:30+08:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa tanah pada masyarakat adat Kajang, khususnya di wilayah Ilalang Embaya, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Sengketa tanah ulayat dalam masyarakat adat seringkali muncul akibat perbedaan klaim kepemilikan, pembagian warisan, serta dinamika sosial dalam komunitas. Meskipun berbagai mekanisme penyelesaian sengketa formal tersedia melalui sistem peradilan negara, masyarakat adat Kajang tetap mempertahankan sistem penyelesaian konflik berbasis hukum adat yang berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal dan pedoman hidup Pasang ri Kajang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis dan sosiologis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap masyarakat adat, pemangku adat, mediator adat, serta pihak-pihak yang pernah terlibat dalam sengketa tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah dalam masyarakat adat Kajang dilakukan melalui beberapa mekanisme utama, yaitu A’borong (musyawarah adat) sebagai forum deliberatif komunitas, mediasi oleh tokoh adat sebagai upaya mempertemukan kepentingan para pihak, serta arbitrase adat yang memberikan keputusan berdasarkan norma dan otoritas adat. Mekanisme tersebut memiliki legitimasi sosial yang kuat karena didasarkan pada kepercayaan masyarakat terhadap pemangku adat serta sistem nilai yang hidup dalam komunitas. Selain berfungsi menyelesaikan sengketa, mekanisme adat ini juga berperan menjaga keharmonisan sosial, memperkuat solidaritas komunitas, serta memastikan keberlanjutan pengelolaan tanah ulayat sebagai warisan leluhur masyarakat Kajang. Oleh karena itu, sistem penyelesaian sengketa berbasis hukum adat tetap relevan dan dapat berjalan berdampingan dengan sistem hukum formal dalam kerangka hukum nasional.

Realitas Kebebasan Beragama di Indonesia dalam Bingkai Konstitusi dan Perspektif Hak Asasi Manusia

2026-03-15T10:57:08+08:00

Kebebasan beragama merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin secara eksplisit dalam konstitusi Indonesia maupun instrumen hukum internasional seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Dalam konteks negara hukum modern, jaminan terhadap kebebasan beragama tidak hanya menjadi norma hukum, tetapi juga menjadi indikator komitmen negara terhadap pluralisme dan keadilan. Namun, implementasi jaminan ini di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam bentuk diskriminasi terhadap kelompok agama minoritas. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis realitas kebebasan beragama di Indonesia dalam bingkai konstitusi dan perspektif hak asasi manusia. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif. Dengan hasil kajian menunjukkan bahwa realitas kebebasan beragama di Indonesia yang telah dijamin dalam konstitusi dan HAM masih jauh dari semangat Bhinneka Tunggal Ika, banyaknya pelanggaran hak kebebasan beragama yang dilakukan oleh aktor negara maupun non negara meliputi penolakan pendirian rumah ibadah, pengusiran dan kekerasan terhadap kelompok agama minoritas serta kurang tegasnya pemerintah menanggapi pelanggaran tersebut. Fakta ini menunjukkan ketimpangan antara jaminan normatif dan praktik di lapangan. Oleh karena itu, dibutuhkan penegakan hukum yang lebih tegas, evaluasi regulasi, serta penguatan peran negara dalam membangun toleransi antar umat beragama untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis.

Pengaruh Kebijakan Tarif Terhadap Pendapatan Driver Online: Analisis dalam Perspektif Ekonomi Islam

2026-03-31T05:21:17+08:00

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kebijakan tarif terhadap pendapatan driver ojek online. Penelitian dilaksanakan di Kota Binjai, Sumatera Utara, dengan metode pendekatan kuantitatif. Pengambilan data menggunakan kuesioner yang diberikan kepada 70 driver ojek online. Untuk pengelolaan data digunakan regresi dengan bantuan aplikasi SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data berdistribusi normal dengan pola tidak linier, sehingga diuji dengan model regresi logaritmik, kuadratik, dan eksponensial. Ketiga model menunjukkan bahwa model kuadratik dan eksponensial merupakan model terbaik dalam menjelaskan data. Uji data dari ketiga model menunjukkan bahwa kebijakan tarif berpengaruh pada pendapatan driver. Model eksponensial menunjukkan peningkatan pendapatan yang terus bertumbuh, namun pada kebijakan tarif tinggi terjadi kecenderungan perlambatan atau stagnasi pada pendapatan. Pada model kuadratik, pola inverted U-shape terbentuk: kenaikan tarif pada tingkat rendah hingga menengah meningkatkan pendapatan; namun, pada tarif tinggi, pertumbuhan melambat dan mendekati titik maksimum yang akhirnya akan menurunkan pendapatan. Dalam perspektif ekonomi Islam, keseimbangan tarif mencerminkan prinsip keadilan, tawazun, dan kemaslahatan guna mewujudkan sistem ekonomi digital yang adil dan berkelanjutan. Hasil penelitian ini merekomendasikan bahwa pihak regulator dan platform perlu memperhatikan kebijakan tarif dengan mengevaluasi tarif secara berkala dengan mempertimbangkan keseimbangan daya beli penumpang dan kesejahteraan driver. Kebijakan tarif yang adaptif dan berbasis data, dengan memperhatikan waktu operasional, kepadatan permintaan, dan karakteristik wilayah, penting untuk menjaga stabilitas pendapatan serta permintaan pasar.

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penadahan Barang Hasil Curian Di Wilayah Kepolisian Resor Kota Besar Makassar

2026-03-31T05:41:22+08:00

Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Untuk Menganalisis dan menjelaskan proses penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan barang hasil curian di wilayah hukum Polrestabes Makassar; dan 2) Untuk Mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam menangani tindak pidana penadahan barang hasil curian di wilayah Polrestabes Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu tipe penelitian yang dilakukan terhadap permasalahan yang ada ditengah masyarakat kemudian menganalisisnya dengan peraturan perundang-undangan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penadahan di wilayah Polrestabes Makassar telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 480 KUHP, yang mengatur mengenai penadahan barang hasil kejahatan. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan penegakan hukum tersebut belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh masih adanya kesulitan dalam pembuktian unsur kesengajaan pelaku mengetahui bahwa barang tersebut berasal dari hasil kejahatan, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung penyidikan, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan atau memberikan informasi mengenai tindak pidana penadahan. Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penadahan di antaranya meliputi faktor hukum (substansi dan penerapan aturan), faktor penegak hukum (profesionalisme dan integritas aparat), faktor sarana dan prasarana, serta faktor masyarakat (kesadaran hukum dan partisipasi dalam membantu proses penyidikan)

Pengaruh Tren Marriage is Scary terhadap Pemahaman Maqashid Syariah pada Generasi Z

2026-04-04T10:37:05+08:00

Fenomena tren Marriage is Scary yang berkembang di media sosial semakin mempengaruhi cara pandang generasi muda terhadap pernikahan. Narasi mengenai ketakutan terhadap pernikahan sering kali dikaitkan dengan berbagai faktor seperti konflik rumah tangga, perceraian, maupun ketidaksiapan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tren Marriage is Scary terhadap pemahaman Maqashid Syariah pada generasi Z. Penelitian ini menggunakan pengekatan kuantitatif dengan metode survei. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada responden dari kalangan generasi Z. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi sederhana untuk mengetahui pengaruh variabel tren Marriage is Scary sebagai variabel independen dan Maqashid Syariah sebagai variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tren Marriage is Scary memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemahaman Maqashid Syariah pada generasi Z dengan nilai signifikansi sebesar 0,002. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,143 menunjukkan bahwa tren Marriage is Scary memberikan kontribusi sebesar 14,3% terhadap variasi pemahaman Maqashid Syariah pada generasi Z. Penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena sosial yang berkembang di masyarakat dapat mempengaruhi cara generasi muda memahami tujuan pernikahan dalam perspektif Islam. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperkuat pemahaman generasi Z mengenai tujuan pernikahan berdasarkan nilai-nilai Maqashid Syariah.

Analisis Kepatuhan Syariah Pada Skema Pembiayaan Kepemilikan Emas Melalui Akad Murābaḥah Di Bank Aman Syariah

2026-04-05T13:03:39+08:00

Kepatuhan syariah merupakan fondasi utama yang menjamin keabsahan produk perbankan syariah, termasuk pada pembiayaan kepemilikan emas dengan akad murābaḥah. Sebagai komoditas ribawi, emas memerlukan mekanisme transaksi khusus untuk terhindar dari riba, gharar, dan maysir. Namun, implementasi skema pembiayaan emas di perbankan syariah masih menghadapi permasalahan krusial, terutama terkait mekanisme serah terima fisik (taqabudh), transparansi margin keuntungan, serta peran pengawasan syariah dalam penanganan wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme akad murābaḥah pada pembiayaan kepemilikan emas dan mengevaluasi tingkat kepatuhan syariah di Bank Aman Syariah berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) di Bank Aman Syariah Sekampung, Lampung Timur. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS), petugas pemasaran, dan nasabah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme akad murābaḥah diimplementasikan melalui beberapa tahapan: pengajuan pembiayaan oleh nasabah, pembelian emas oleh bank dari supplier (PT Aneka Tambang), penguasaan fisik emas sebelum akad, penandatanganan akad dengan margin yang transparan, dan penyimpanan emas sebagai agunan hingga angsuran lunas. Evaluasi kepatuhan syariah mengungkapkan bahwa skema ini secara fundamental telah memenuhi prinsip transparansi, penghindaran riba melalui harga tetap, dan penguasaan fisik sebelum penjualan (taqabudh). Namun, aspek yang perlu penyempurnaan meliputi kepastian waktu serah terima fisik sesuai Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan No. 77/DSN-MUI/V/2010 , serta penguatan pengawasan DPS dalam penanganan wanprestasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa skema pembiayaan emas di Bank Aman Syariah secara fundamental telah memenuhi prinsip kepatuhan syariah, meskipun optimalisasi pengawasan dan mekanisme penyelesaian masalah masih diperlukan

Analisa Potensi Pembiayaan Asn (Aparatur Sipil Negara) Ersertifikasi Dalam Meningkatkan Operasional Keuangan Di Bprs Rajasa Lampung Tengah

2026-04-05T13:10:39+08:00

Kinerja operasional keuangan merupakan aspek krusial dalam menjaga keberlanjutan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Pemilihan segmen pembiayaan yang berisiko rendah menjadi strategi penting untuk menjaga stabilitas dan efisiensi operasional, salah satunya melalui pembiayaan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) tersertifikasi yang memiliki pendapatan tetap dan sistem pembayaran terjamin. Penelitian ini bertujuan menganalisis potensi pembiayaan ASN tersertifikasi serta kendala pemanfaatannya dalam meningkatkan operasional keuangan BPRS Rajasa Lampung Tengah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak manajemen dan pegawai BPRS, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan ASN tersertifikasi berkontribusi positif terhadap stabilitas arus kas, kualitas pembiayaan, dan efisiensi operasional bank, namun pemanfaatannya belum optimal akibat keterbatasan sosialisasi produk dan prosedur pembiayaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi pembiayaan ASN tersertifikasi berpotensi memperkuat operasional keuangan BPRS secara berkelanjutan dan mendukung penerapan prinsip kehati-hatian dalam perbankan syariah. Dengan demikian, pembiayaan ASN tersertifikasi dapat ditegaskan sebagai segmen strategis yang layak diprioritaskan dalam menjaga stabilitas, profitabilitas, dan kesehatan keuangan BPRS Rajasa Lampung Tengah secara berkelanjutan.

Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Implikasi Diskresi Presiden Dalam Efektivitas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

2026-04-05T13:32:28+08:00

Korupsi merupakan persoalan struktural yang masih menjadi tantangan serius dalam pembangunan nasional Indonesia. Pasca reformasi 1998, praktik korupsi tidak hanya bertahan, tetapi juga meluas seiring dengan perubahan sistem politik dan pemerintahan. Dalam konteks tersebut, diskresi Presiden sebagai kewenangan eksekutif memiliki implikasi penting terhadap efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi. Artikel ini bertujuan mengkaji konsep diskresi Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta implikasinya terhadap upaya pemberantasan korupsi dari perspektif sosiologi hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa diskresi Presiden dapat berperan positif dalam memperkuat kebijakan antikorupsi apabila dijalankan secara akuntabel dan berorientasi pada kepentingan umum, namun berpotensi melemahkan penegakan hukum apabila digunakan tanpa batasan dan pengawasan yang memadai.

Mekanisme Pertanyaan Konstitusi (Constitutional Question) dalam Sistem Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi

2026-04-06T07:05:34+08:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis (1) mekanisme constitutional question dalam sistem ketatanegaraan Indonesia; serta (2) penerapan constitutional question dalam praktik pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (doctrinal research), dengan menelaah peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta doktrin dan teori hukum yang berkaitan dengan pengujian konstitusionalitas undang-undang. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), serta pendekatan kasus (case approach) melalui analisis putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengujian undang-undang di Indonesia menganut model centralized constitutional review sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, yang memberikan kewenangan eksklusif kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pengujian dilakukan melalui mekanisme permohonan langsung oleh pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing), bukan melalui rujukan hakim peradilan biasa. Dengan demikian, mekanisme constitutional question belum terlembaga secara normatif dan prosedural dalam sistem hukum Indonesia.

Determinasi Keputusan Penggunaan QRIS Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Dengan Efek Moderasi Literasi Keuangan Digital Pada Gen Z

2026-04-07T05:57:00+08:00

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh persepsi kemudahan dan kepercayaan terhadap keputusan penggunaan QRIS dengan literasi keuangan digital sebagai variabel moderasi pada Generasi Z di Kota Binjai. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis asosiatif. Data dikumpulkan melalui survei terhadap 112 responden Gen Z pengguna QRIS pada Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan instrumen kuesioner tertutup skala Likert empat poin. Variabel yang diteliti meliputi persepsi kemudahan (X1) dan kepercayaan (X2) sebagai variabel independen, keputusan penggunaan QRIS (Y) sebagai variabel dependen, serta literasi keuangan digital (Z) sebagai variabel moderasi. Analisis data menggunakan Moderated Regression Analysis (MRA). Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan nilai R dari 0,851 menjadi 0,881 dan R Square dari 0,724 menjadi 0,776 setelah memasukkan variabel moderasi, yang menunjukkan bahwa literasi keuangan digital memperkuat model dalam menjelaskan keputusan penggunaan QRIS. Persepsi kemudahan berpengaruh signifikan sebelum dan sesudah moderasi, namun mengalami penurunan kekuatan dan perubahan arah, sehingga menunjukkan bahwa kemudahan tidak lagi menjadi faktor dominan bagi Gen Z setelah dimoderasi oleh literasi keuangan. Kepercayaan juga berpengaruh signifikan, tetapi mengalami pelemahan setelah dimoderasi, yang menunjukkan pergeseran dari kepercayaan berbasis persepsi menuju informed trust. Selain itu, terjadi perubahan dominasi variabel dari kemudahan menjadi kepercayaan setelah moderasi. Temuan ini menegaskan bahwa literasi keuangan digital mendorong Gen Z untuk lebih mempertimbangkan aspek keamanan, risiko, dan transparansi, sehingga strategi pengembangan layanan keuangan digital perlu mengintegrasikan edukasi literasi dengan penguatan sistem keamanan

Harmonisasi Regulasi Daerah dalam Perlindungan Perempuan Berbasis Sustainable Development Goals (SDGs) Perspektif Good Governance di Kabupaten Kutai Kartanegara

2026-04-12T20:23:32+08:00

Perlindungan perempuan merupakan bagian penting dalam agenda pembangunan berkelanjutan yang tertuang dalam Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada tujuan kesetaraan gender dan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Dalam konteks pemerintahan daerah, perlindungan perempuan tidak hanya menjadi tanggung jawab sosial, tetapi juga merupakan kewajiban hukum yang harus diimplementasikan melalui regulasi daerah yang selaras dengan prinsip good governance. Namun demikian, masih terdapat disharmonisasi antara regulasi nasional dan kebijakan daerah yang menyebabkan perlindungan perempuan belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis harmonisasi regulasi daerah dalam perlindungan perempuan berbasis SDGs dalam perspektif good governance di Kabupaten Kutai Kartanegara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, regulasi terkait perlindungan perempuan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang TPKS, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, serta kebijakan terkait SDGs. Namun, pada tingkat daerah masih ditemukan ketidaksinkronan norma, lemahnya pengaturan teknis, serta belum optimalnya integrasi prinsip good governance dalam kebijakan perlindungan perempuan. Karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi daerah yang lebih komprehensif dan operasional guna mewujudkan perlindungan perempuan yang efektif, akuntabel, dan berkeadilan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Analisis Kinerja Reformasi Birokrasi dalam Pelayanan Kependudukan Berbasis Good Governance di Kabupaten Kutai Kartanegara

2026-04-12T20:35:55+08:00

Reformasi birokrasi merupakan bagian penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan. Dalam konteks pemerintahan daerah, pelayanan administrasi kependudukan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum, dan keadilan. Namun demikian, pengaturan hukum terkait reformasi birokrasi dalam pelayanan kependudukan masih menghadapi berbagai permasalahan, terutama terkait dengan belum optimalnya konstruksi normatif yang mengatur implementasi prinsip good governance di tingkat daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis reformasi birokrasi dalam pelayanan administrasi kependudukan berbasis good governance di Kabupaten Kutai Kartanegara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif prinsip-prinsip good governance telah diakomodasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Namun demikian, pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum sepenuhnya memberikan pedoman operasional dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan konstruksi normatif reformasi birokrasi melalui perumusan regulasi yang lebih operasional, guna mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan di Kabupaten Kutai Kartanegara.