Hukum Pembuktian: Kekuatan dan Kedudukan Hukum Atas Akta di Bawah Tangan Sebagai Bukti dalam Sengketa Pertanahan di Indonesia

2026-05-21T09:20:03+08:00

Tujuan Penelitian ini yakni : 1) Mendeskripsikan Bagaimana pengaturan hukum terkait akta jual tanah dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 2) mendeksripsikan dan menganalisis Bagaimana kedudukan akta jual tanah sebagai alat bukti hukum dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia berdasarkan praktik hukumnya. Metode Penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif/doktrinal dengan mengkaji kaidah, asas, dan norma hukum dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan adalah statute approach dan conceptual approach. Data berupa data sekunder dengan bahan hukum primer. Pengumpulan data melalui studi pustaka, dianalisis deskriptif-analitis dan disimpulkan kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian secara komprehensif ilmiah. Hasil Penelitian, Pengaturan hukum akta jual tanah dalam sistem hukum pertanahan Indonesia menunjukkan adanya fondasi yuridis yang kuat untuk menjamin kepastian, perlindungan, dan kemanfaatan hukum. Akta jual tanah yang dibuat oleh PPAT merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna atas peralihan hak atas tanah, sebagaimana diatur dalam UUPA, PP Nomor 24 Tahun 1997, dan peraturan terkait. Dalam sistem pendaftaran tanah yang menganut prinsip negatif berunsur positif, akta jual tanah menjadi syarat utama balik nama dan penerbitan sertifikat, sekaligus sarana menciptakan tertib administrasi pertanahan dan mencegah sengketa. Sedangkan dalam praktik penyelesaian sengketa pertanahan, akta jual tanah memiliki kedudukan sentral sebagai alat bukti hukum utama, baik dalam proses peradilan maupun non-litigasi. Akta ini membuktikan legalitas peralihan hak, kehendak para pihak, serta pemenuhan prosedur hukum. Namun, keabsahannya dapat dipersoalkan apabila dibuat secara tidak sah, sehingga menegaskan pentingnya kehati-hatian PPAT dalam pembuatannya.

Jurnal Tana Mana

Hukum Pembuktian: Kekuatan dan Kedudukan Hukum Atas Akta di Bawah Tangan Sebagai Bukti dalam Sengketa Pertanahan di Indonesia