Eksisitensi Kewenangan Pemerintah Daerah terhadap Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Otonomi daerah

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi kewenangan pemerintah daerah terhadap pencegahan dan pemberantasan perusakan lingkungan hidup dalam perspektif otonomi daerah. Pengaturan hukum tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memiliki 3 (tiga) aspek yakni; filosofis, sosiologis dan yuridis.  Konsideran menimbang pada Undang-undang  Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH) menyatakan bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Di samping itu dipergunakan juga metode penelitian empiris sehingga akan mendapatkan hasil bagaimana eksistensi kewenangan pemerintah daerah terhadap pencegahan dan pencemaran lingkungan hidup. Pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai amanat UUD NRI 1945 di dalam Pasal 18 UUD NRI 1945 ditegaskan bahwa pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan sehingga  pemerintahan daerah diberikan keleluasaan menjalankan otonomi  kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Penyelenggaraan kewenangan tersebut pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan dengan tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggaraan pembangunan yang berwawasan lingkungan menjadi tanggung jawab semua tingkat pemerintahan baik pusat maupun daerah melalui pengelolaan sumber daya alam  secara terencana, rasional, optimal bertanggung jawab dan sesuai dengan kemampuan daya dukung dengan mengutamakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup